Seluruh layar televisi di sekitar kampus Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) serentak menayangkan acara yang digelar di Ruang Sidang Kertanegara pagi itu (19/9). Sebagai acara puncak rangkaian Dies Natalis ke-57, Rapat Senat Terbuka Khusus dengan agenda pidato dekan dan orasi ilmiah diselenggarakan selama dua jam. Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh dosen, perwakilan karyawan dan mahasiswa, serta dekan fakultas lain. 

Rapat Senat Terbuka Khusus resmi dimulai dengan adanya pembukaan acara oleh ketua Senat, Prof. Abdul Halim, MBA., Ph.D. Tanpa berpanjang lebar, rapat dilanjutkan dengan pidato dekan oleh Prof. Marwan Asri, MBA, Ph.D. Dalam pidato selama kurang lebih setengah jam tersebut, Marwan menyampaikan perkembangan FEB UGM selama empat tahun mengemban amanah sebagai Dekan FEB.

Introduksi

Sejak reformasi bergulir yang diawali dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang berkuasa lebih dari tiga dekade kata ‘akuntabilitas’ sangat sering digunakan di sektor publik. Istilah akuntabilitas mengandung makna yang kompleks dan multi dimensi serta memiliki definisi yang beragam jika digandengkan dengan kata lain, seperti dalam akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas politik, akuntabilitas internal, akuntabilitas eksternal, akuntabilitas vertikal, akuntabilitas horisontal, dan sebagainya. Salah satu definisi dasar akuntabilitas adalah: “those acting on behalf of another person or group, report back to the person or group, or are responsible to them in some way” (Hughes, 2003, hal.237). Dalam dua dekade terakhir, akuntabilitas sektor publik telah menjadi topik yang hangat dibicarakan di berbagai forum dunia. Banyak negara yang telah mengintegrasikan konsep ini ke dalam tatanan regulasi dan perundang-undangan (Hyndman dan Anderson, 1995). Salah satu aspek penting dalam akuntabilitas sektor publik adalah pelaporan kinerja dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya. Di Indonesia, pengukuran kinerja juga telah menjadi bagian penting dari reformasi manajemen sektor publik (Podger dan Perwira, 2004). Di era reformasi ini, institusi pemerintah daerah, misalnya, memiliki tanggung jawab melaporkan kinerjanya kepada pemerintah di atasnya (vertical accountability) dan juga kepada publik (horizontal accountability) melalui dewan perwakilan rakyat daerah (Mardiasmo, 2002).