Ekonom UGM, Dr. A. Toni Prasetyantono, M.A., mengkhawatirkan Uni Eropa akan menjadi ancaman krisis global. Dengan semakin meningkatnya utang di negara-negara Eropa, potensial memunculkan krisis ekonomi global.

“Uni Eropa memiliki karakteristik dengan ekonomi di Amerika dengan jumlah utang yang begitu besar. Sekarang ini, utang Uni Eropa 81,8 persen dari PDB, hampir sama dengan Amerika yang mencapai 84 persen,” kata Toni kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam Diskusi Great Thinker ‘Filantropi George Soros dan Neo Kapitalisme’, di Sekolah Pascasarjana (SPs) UGM, Rabu (24/3).

Adapun China, untuk saat ini belum menjadi ancaman krisis global karena memiliki utang yang hanya 17 persen dari PDB. Kendati begitu, yang perlu disoroti adalah aktivitas bisnis properti di negara tersebut yang dikhawatirkan menjadi ancaman seperti pernah terjadi di Amerika pada 2008 lalu. “China masih oke dari sisi utang luar negeri, tapi aktivitas properti agak mengkhawatirkan,” kata staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM ini.

Sementara Indonesia, negara ini berada di posisi cukup aman karena memiliki utang luar negeri sebesar 29 persen dari PDB. Bahkan, dalam dua bulan terakhir pertumbuhan ekonomi dalam negeri justru meningkat. “Saya sempat meramal pertumbuhan ekonomi kita 5,3 persen awal tahun ini. Namun, dari perkembangan dua bulan terakhir, maka angka 6 persen bisa tembus tahun ini,” ujarnya.

Sehubungan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang membaik, hal itu akan berdampak baik pada peningkatan APBN perubahan. “APBN kita bagus akan memberikan stimulus ekonomi yang baik juga sehingga perlu APBN perubahan,” jelasnya.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan masih adanya upaya beberapa anggota DPR yang masih menolak rapat kerja dengan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, untuk pembahasan APBN perubahan, Toni dengan tegas menganggap sikap tersebut merugikan semua pihak. “Sangat mengganggu. Kita tahu APBN kita itu harus direvisi. APBN disesuaikan dengan kondisi terbaru karena ekonomi kita sekarang membaik. Rapat dengan Menkeu penting untuk membahas APBN revisi. Kalau tidak revisi, maka yang rugi kita semua,” jelasnya.

Toni juga menyarankan beberapa anggota DPR untuk menahan diri dan bersikap profesional, apalagi Sri Mulyani saat ini belum terbukti bersalah secara hukum.

 

Sumber: www.ugm.ac.id