Pukul 10.15 (5/5), Auditorium Grha Sabha Pramana diramaikan dengan kedatangan tamu dari kalanganan mahasiswa serta masyarakat umum yang hendak menghadiri seminar nasional bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Venentia Dita (FEB UGM) secara bersama-sama, acara bertajuk “Peranan OJK dalam Membangun Perekonomian Rakyat” itu dibuka dengan sambutan dari Wakil Rektor UGM Bidang Sumberdaya Manusia dan Aset, Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyosukarto, Dip.HE, dan secara resmi dibuka oleh Sri Sultan Hamengku Buwana X. Dalam pidato pembukaannya, Sri Sultan mengemukakan fenomena Bank Plecit yang digemari banyak pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) karena menawarkan kemudahan bertransaksi yang bebas administrasi jika dibandingkan dengan lembaga pembiayaan resmi seperti bank. Meski demikian, sebenarnya bank plecit ini menuntut bunga yang besar dan diharapkan OJK mampu menarik minat pelaku UKM agar beralih dengan lembaga keuangan resmi. Tentu dengan bunga yang rendah tanpa perlu proses berbelit dan kerumitan administrasi lain. Selain itu, diharapkan OJK bisa membentuk lembaga yang khusus menangani keuangan UKM seperti yang sudah ada di Amerika dan Jepang.

Acara dilanjutkan dengan rangkaian keynote speech dari sekretaris daerah Jawa Tengah, perwakilan Gubernur Jawa Tengah yang berhalangan hadir dan Muliaman D. Hadad, selaku Ketua Komisioner OJK. Dalam pidatonya, Muliaman memaparkan fungsi OJK untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan. Dipaparkan juga tugas OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan Indusri Keuangan Non Bank (IKNB). Selain itu diceritakan mengenai adanya rencana penandatanganan MoU dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X mengenai pengembangan keuangan mikro dengan pembentukan elemen-elemen pendorong seperti asuransi mikro.

Menginjak ke acara inti yang dimoderatori oleh Dumoli F. Pardede, Deputi Komisioner Pengawas IKNB II), Firdaus Djaelani selaku Dewan Komisioner OJK/Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB memaparkan pengaturan dan pengawasan  lembaga keuangan mikro (LKM) dan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menceritakan adanya Bank UMKM di Jawa Timur dan rencana pengadaan pelatihan untuk penggerak LKM agar kedepannya mampu mengelola LKM dengan professional serta melatih orang-orang di lingkungan pemerintah daerah (pemda) agar bisa ikut mengawasi kegiatan LKM. Pemaparan materi dilanjutkan oleh Prof. Dr. Sri Adiningsih mengenai kemampuan anggaran negara dalam mendukung program ekonomi kerakyatan. Dalam uraiannya, salah satu guru besar UGM itu mengatakan bahwa usaha mikro, pertanian, dan juga informal perlu disubsidi negara agar lebih berkembang dan memberikan hidup yang layak bagi pelakunya. Selain itu ditekankan pula agar negara menjadi pilar penting dalam menggerakan ekonomi kerakyatan dengan fokus penganggaran pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari segi pendidikan, keterampilan, maupun kesehatan.

Pemateri selanjutnya adalah Lincolin Arsyad, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Yogyakarta yang juga dosen FEB UGM. Ia memaparkan mengenai LKM, dari makna dan fungsi hingga peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Juga dipaparkan mengenai lembaga perkreditan desa di Bali yang keberadaannya mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Bali. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, penyerahan cinderamata dan makan siang bersama.

Sumber: Hesti/FEB