Kegagalan dalam investasi di bidang pendidikan tinggi mempunyai risiko yang besar. Beberapa risiko tersebut antara lain mahasiswa dengan kemampuan akademik yang tinggi akan pergi belajar dan berkarir di luar negeri. Selain itu banyak perguruan tinggi luar negeri akan masuk dan menawarkan jasa pendidikannya di Indonesia.
“Risiko lain tentu saja kesempatan Indonesia untuk menampakkan nilai-nilai kebangsaan akan berkurang,”papar Sekjend Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Prof. Ainun Naim dalam Seminar Nasional Kebijakan IPTEK dan Pendidikan Tinggi Indonesia Menyongsong Transformasi Masyarakat Baru di Balai Senat UGM, Sabtu (22/8).
Ainun kembali menyinggung bahwa negara perlu investasi lebih besar di sektor pendidikan tinggi untuk meningkatkan akses maupun kualitas pendidikan tinggi. Investasi tersebut bisa dengan memberikan insentif kepada sektor swasta dan masyarakat yang memberikan kontribusi pada pendidikan tinggi.
“Jika melihat kontribusi dan peran negara, hasil dan kinerja sektor pendidikan tinggi memang masih belum kompetititf,”imbuhnya.
Dalam paparannya Ainun melihat salah satu permasalahan penting di PT adalah pendanaan. Pendidikan tinggi akan berbiaya tinggi, khususnya untuk perguruan tinggi yang mempunyai misi penelitian atau sebagai research university. Diakuinya, tidak mudah mengurangi biaya pendidikan tinggi dengan melakukan substitusi tenaga kerja dengan modal.
Ainun mengatakan kebijakan pendanaan PT di Indonesia berdasar konsep pendidikan tinggi sebagai public good. Untuk itu lahirlah beberapa kebijakan seperti penerapan uang kuliah tunggal (UKT), alokasi APBN untuk BOPTN dan hibah, beasiswa S2 dan S3 untuk dosen, lahirnya lembaga pengelolaan dana pendidikan (LPDP) serta otonomi perguruan tinggi negeri berbadan hukum.
Di sisi lain Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Prof. Sangkot Marzuki mengatakan sebuah research university bukan hanya menghasilkan inovasi namun juga SDM-nya. Sangkot menilai berkembangnya sebuah riset yang bagus perlu didukung kepemimpinan yang punya visi serta otonomi institusi.
“Riset tidak hanya menghasilkan inovasi tapi juga people. Ini perlu didukung banyak faktor termasuk pendanaan,”kata Sangkot.
Sumber: Satria/UGM