Ekonomi Indonesia pada triwulan lll tahun 2015 tumbuh 4,73% dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, dan tumbuh 3,21% terhadap triwulan sebelumnya. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dibarengi dengan perbaikan pada indikator-indikator lain, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan, dan pengangguran.

Koefisien Gini yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan mencapai angka 0,41% pada Maret 2015, sedangkan jumlah penduduk miskin di bulan yang sama mencapai 28,59 juta orang (11.22%) dengan proporsi penduduk miskin lebih banyak terdapat di daerah pedesaan. Sementara itu, jumlah pengangguran pada Agustus 2015 tercatat sebanyak 7,56 juta orang.

Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia masih menghadapi permasalahan yang sangat serius dalam pembangunan desa, terutama terkait masalah lambannya laju pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dengan penduduk kota, desa seharusnya menjadi pusat perhatian dalam pembangunan.

Masalah ini menjadi latar belakang lahirnya Gerakan Revolusi Moral: Satu Desa Satu Koperasi yang diinisiasi oleh Dashboard Ekonomika Kerakyatan (DEK) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. “Gerakan Revolusi Moral ini sejalan dan mendukung program pemerintah Revolusi Mental yang mengubah pola pikir bangsa dengan semangat integritas, kerja keras, dan solidaritas,” papar ketua DEK FEB UGM, Prof. Gunawan Sumodiningrat, M.Ec., Ph.D., dalam peluncuran gerakan ini, Sabtu (30/1) di University Club UGM.

Program Satu Desa Satu Koperasi (SDSK) ini merupakan suatu program pembangunan pedesaan yang terintegrasi dan berbasis masyarakat, yaitu masyarakat desa didorong mandiri dan menjadi penggerak untuk mewujudkan kesejahteraan desanya. “Perlu meningkatkan human capital, serta optimis bahwa masa depan akan lebih baik sehingga kita memiliki semangat untuk bekerja ,” imbuh Deputi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Prof. Dr. R. Agus Sartono, MBA.

Melalui program ini masyarakat pedesaan diberi pembinaan untuk melakukan usaha produktif dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa tersebut secara berkelanjutan. Selain itu, perlu menghidupkan koperasi sebagai suatu lembaga keuangan milik masyarakat yang dikelola secara profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk membina masyarakat desa melalui edukasi peningkatan kapasitas serta serangkaian proses pendampingan dan evaluasi. Untuk itu diperlukan sinergi antara akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, komunitas masyarakat, institusi keuangan, serta media dalam mewujudkan visi dari gerakan tersebut.

Gerakan SDSK akan dimulai dari Desa Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul,  dengan harapan bahwa daerah-daerah lain pun dapat mengadopsi konsep ini, sehingga nantinya setiap desa setidaknya memiliki satu koperasi keuangan atau koperasi simpan pinjam.

Sumber: ugm.ac.id