Kemajuan teknologi di sektor finansial telah mengubah perilaku banyak orang melakukan transaksi non tunai melalui mobile banking. Bahkan, makin banyaknya masyarakat menggunakan layanan aplikasi mobile membuka peluang berdirinya perusahaan berbasis digital. Oleh karena itu, perkembangan ini seharusnya peluang bagi perbankan untuk mendukung lahirnya perusahaan startup baru. "Kebanyakan perbankan 80 persen sebagai bank komersial namun untuk investasi modal ventura masih sedikit," kata Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dr Halim Alamsyah, dalam seminar nasional Inspirasi Dunia Keuangan dari Indonesia dalam rangka konferensi Asosiasi Finansial Indonesia (AFI) di auditorium MM UGM, Rabu (10/8).

Halim mengatakan total nilai investasi modal ventura secara global mencapai 20 miliar dollar di tahun 2015, padahal 2010 lalu nilai investasi masih di bawah 5 miliar dollar. Meski begitu, saat ini perbankan di Indonesia belum banyak melirik perusahaan berbasis digital untuk diberikan modal. Dia menyebutkan pemberian kredit perbankan sekitar 49 persen lebih banyak ke perusahaan, 13 persen ke UMKM, multi finance 8 persen dan usaha mikro 4 persen.

Jumlah perusahaan berbasis digital di Indonesia memasng masih sedikit, namun melihat dari keberhasilan gojek dan perusahaan digital lainnya, Halim yakin apabila didukung dari infrastruktur dan regulasi maka perusahaan startup akan banyak tumbuh. Sebab, ujar Halim, semakin banyak masyarakat yang  menggunakan aplikasi mobile untuk transaksi keuangan. "Diprediksi 60 persen klien menggunakan aplikasi mobile untuk akses pelayanan keuangan dalam 5 tahun lagi," ungkapnya.

Halim mengakui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pengelolaan teknologi finansial dan banyak orang mengunduh aplikasi mobile. Menurutnya, perusahaan startup harus mampu bertanggungjawab mempertahankan data milik konsumen. Selain itu, dalam skala operasional, tidak jarang kegiatan bisnis perusahaan startup mendapat penolakan dari perusahaan lain yang sudah ada sejak lama.

Staf ahli di kementerian perencanaan pembangunan Nasional (PPN), Ir. Bambang Prijambodo, M.A, dalam kesempatan itu menyampaikan perencanaan kebijakan ekonomi  nasional di tengah melambatnya ekonomi negara Tiongkok. "Sejak 2013, Tiongkok sebagai penggerak ekonomi dunia kini tengah kehilangan daya dorong sehingga APBN kita defisit dan mengalami perlambatan ekonomi," katanya.

Sebelumnya, APBN bergantung dari ekspor komoditi sehingga kenaikan APBN mengalami kenaikan mejadi empat kali lipat. "Sekarang pemerintah mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditi ke sumber penerimaaan yang berkelanjutan. Yang dilakukan adalah membenahi sektor riil dengan menciptakan daya saing dan nilai tambah komoditas dengan mendorong manufaktur," katanya.

Sumber: ugm.ac.id