Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan wawasan pengetahuan para mahasiswa, Program Studi Magister Akuntansi (MAKSI), Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM bekerjasama dengan Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) FEB UGM mengundang Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Prof. Dr. Mardiasmo, M.B.A. untuk memberikan kuliah umum bagi mahasiswa Program Studi Maksi dan MEP FEB UGM. Kuliah umum dengan tajuk "Kebijakan Fiskal untuk Mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Makmur", disampaikan di Auditorium Djarum Foundatiopn, FEB UGM. Kegiatan ini dibuka oleh Dekan FEB UGM, Eko Suwardi, M.Sc, Ph.D dan dimoderatori oleh Ketua Program Studi Maksi FEB UGM, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A.

Dalam kuliahnya, Prof. Dr. Mardiasmo, M.B.A. menyampaikan, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur diperlukan berbagai kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Mengingat perbedaan kesejahteraan di Indonesia tampak kasat mata, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan adalah kebijakan fiskal sesuai dengan Nawa Cita ke-7 "Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik Penguatan Kapasitas Fiskal Negara". Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kapasitas fiskal negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan atau utang.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara adalah melalui penerimaan pajak. Berbagai "jurus" yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak terdiri dari; penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan (perpajakan dan kepabeanan), termasuk peningkatan jumlah SDM pajak dan kepabeanan menjadi dua kali lipat pada tahun 2019 yang disertai dengan upaya peningkatan kualitasnya; ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi; peningkatan akses kepada data pihak ketiga, terutama perbankan; dan dukungan dari institusi penegak hukum guna menjamin ketaatan pembayaran pajak (tax compliance). Selain itu akan dilakukan juga peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Diharapkan pada tahun 2019 penerimaan negara akan naik menjadi 14% dari produk Domestik Bruto (PDB). Selain berbagai jurus tersebut, Kementerian Keuangan juga jurus jitu lain seperti tax amnesty dan reformasi perpajakan.

Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa baik dari program sarjana dan pasca sarjana ini juga dihadiri oleh sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan, Kusmanadji dan Kepala Balai Diklat Keuangan Yogyakarta Ririn Mardiani. Pada sesi terakhir, Prof. Dr. Mardiasmo, M.B.A. memberikan kesempatan bagi para peserta yang "penasaran" untuk mengajukan pertanyaan dan masukan bagi kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Diharapkan dengan adanya kuliah umum serupa, para mahasiswa tidak hanya belajar berdasarkan teori namun juga data dan fakta di lapangan sehingga memberikan nilai tambah bagi para lulusan Universitas Gadjah Mada.

Sumber: Maksi/FEB UGM