Cetak
Kategori: Berita
Dilihat: 3418

Ekonomi digital dapat menjadi kunci pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan setengah penduduk Indonesia yang berusia di bawah 30 tahun, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Ekonomi dan keuangan digital juga dapat membuka kesempatan pengembangan keuangan inklusif.

Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Riyanto, dalam seminar “Digital Economy and Business for High Economic Growth”, hari ini, di Yogyakarta. Seminar merupakan kerja sama Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, London School of Economics and Political Science (LSE), Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM (KAFEGAMA), dan Bank Indonesia Institute (BI Institute).

Selanjutnya, Deputi Gubernur BI menyampaikan berbagai potensi ekonomi dan keuangan digital, seperti efisiensi dan produktivitas yang meningkat. Meskipun demikian, ekonomi dan keuangan inklusif memerlukan peningkatan perlindungan konsumen serta sistem keuangan yang stabil. Untuk itu, Bank Indonesia telah dan akan terus melakukan kajian mengenai berbagai kesempatan dan risiko terkait ekonomi digital. Kajian tersebut sangat penting, mengingat perkembangan teknologi yang menyebabkan penggunaan ekonomi digital menjadi tak terhindarkan.

Dalam seminar, diangkat pula masukan, gagasan, maupun kritikan terhadap ekonomi digital dari berbagai kalangan yang berbeda: akademisi, pemerintah dan regulator, serta praktisi industri. Bertindak sebagai pembicara seminar adalah Prof. Jonathan Liebenau (Professor in Digital Economics and Business, LSE), Jungwook Lim (Director of Startup Alliance), Eddiwan Danusaputro (CEO Mandiri Capital Indonesia), Adrian Asharyanto Gunadi (Chairman Inventree), Eni V. Panggabean PhD (Executive Director, Payment Policy & Oversight Dept, Bank Indonesia) serta Stanislaus Tandelilin (CEO Sale Stock).

Pelaksanaan seminar kali ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih tinggi terhadap pengembangan ekonomi digital di Indonesia, serta rekomendasi kebijakan terkait ekonomi dan keuangan inklusif.

Source: bi.go.id