Pemerintah akan meluncurkan paket kebijakan insentif ekonomi pada 5 Juni 2025 untuk mendorong aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Paket tersebut meliputi enam insentif yaitu subsidi pembelian motor listrik, bantuan pangan, bantuan subsidi upah (BSU), diskon iuran JKK, potongan tarif listrik, dan diskon tiket pesawat serta tarif tol.
Menanggapi hal ini, Ekonom sekaligus Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, Ph.D., menyatakan bahwa kebijakan tersebut sangat dibutuhkan dalam jangka pendek untuk menjaga momentum pertumbuhan.
“Menurut saya dalam jangka pendek, kebijakan ini sangat dibutuhkan. Efek dari efisiensi anggaran sudah mulai terasa, sehingga dibutuhkan dorongan untuk memantik pertumbuhan dan perekonomian, khususnya melalui konsumsi domestik,” ujar dosen pada Program Studi Ilmu Ekonomi FEB UGM ini.
Meski demikian, Wisnu mengingatkan pentingnya menyiapkan strategi jangka panjang agar dampak kebijakan lebih berkelanjutan. Ia menyoroti perlunya kebijakan yang dapat mendorong investasi, menjaga daya beli masyarakat, dan menciptakan pertumbuhan finansial yang sehat.
“Perlu dipikirkan kebijakan yang lebih bersifat jangka panjang. Misalnya agar investasi tumbuh, daya beli terjaga, dan pertumbuhan finansial yang cukup,” tambahnya.
Keenam paket insentif tersebut diharapkan tidak hanya menjadi stimulus sementara, tetapi juga menjadi bagian dari kerangka kebijakan ekonomi yang mampu menjawab tantangan struktural perekonomian nasional.
Reportase: Kurnia Ekaptiningrum
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
