Kebijakan insentif kerap dipandang sebagai instrumen efektif untuk mendorong peningkatan kinerja layanan publik termasuk di sektor kesehatan. Melalui skema insentif berbasis kinerja,, pemerintah berharap fasilitas kesehatan tingkat pertama mampu meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses, serta mengurangi beban rumah sakit rujukan.
Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, Novat Pugo Sambodo, Ph.D., mengulas implementasi kebijakan tersebut dalam program Research Series 2.0 yang bertajuk Evaluasi Dampak Kebijakan KBK pada Performa Puskesmas di Indonesia. Ia memaparkan hasil penelitiannya yang berjudul Effects of Performance-Based Capitation Payment on the Use of Public Primary Health Care Services in Indonesia.
Penelitian tersebut dilakukan bersama sejumlah akademisi dari Erasmus University Rotterdam, Wageningen University & Research, dan University of Amsterdam. Kolaborasi internasional ini memperkaya analisis empiris dalam mengevaluasi dampak kebijakan insentif berbasis kinerja di sektor kesehatan Indonesia.
Kebijakan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dirancang untuk mendorong peningkatan kunjungan peserta JKN ke puskesmas, memperkuat pengelolaan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes, serta menekan rujukan yang tidak diperlukan ke rumah sakit. Melalui pendekatan berbasis insentif, puskesmas diharapkan lebih proaktif dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut, penelitian ini menganalisis data klaim sekitar 800 ribu peserta JKN yang diagregasi pada level 300 kabupaten/kota selama periode 2015–2016. Dengan menggunakan metode Difference-in-Differences, tim peneliti membandingkan kabupaten/kota ibu kota provinsi sebagai wilayah intervensi dengan daerah non-ibu kota sebagai kontrol.
Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada dua indikator utama, yakni kunjungan umum dan kunjungan pasien penyakit kronis.
“Yang pertama, kunjungan umum ke puskesmas meningkat sebesar 0,578 percentage point, atau sekitar 48 persen dari angka dasar sebelum kebijakan berlaku. Indikator kedua, yaitu kunjungan pasien penyakit kronis (prolanis) meningkat sebesar 1,15 percentage point,” terangnya.
Temuan tersebut mengindikasikan bahwa insentif finansial mampu mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan layanan kesehatan primer, khususnya untuk pasien dengan kondisi kronis.
Meski menunjukkan respons positif, capaian tersebut masih berada di bawah target kebijakan. Target kunjungan bulanan dan pengelolaan penyakit kronis belum tercapai secara optimal, serta belum terlihat dampak berarti terhadap penurunan rujukan non-spesialistik.
Menanggapi hal tersebut, Pugo menekankan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan dalam mendukung efektivitas kebijakan berbasis insentif.
“Temuan ini menunjukkan bahwa insentif finansial dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong perubahan perilaku, namun dengan syarat. Syaratnya adalah ketika kapasitas fasilitas kesehatan mendukung,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh skema insentif yang dirancang, tetapi juga oleh kesiapan fasilitas kesehatan, kualitas manajemen, dan dukungan infrastruktur di tingkat layanan primer. Desain kebijakan yang lebih adaptif dan selaras dengan kapasitas masing-masing fasilitas kesehatan menjadi kunci agar upaya penguatan layanan kesehatan primer dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Video program Research Series 2.0: Evaluasi Dampak Kebijakan KBK pada Performa Puskesmas di Indonesia selengkapnya dapat diakses melalui ugm.id/EvaluasiDampakKebijakanKBKpadaPerformaPuskesmas
Reporter: Dwi Zhafirah Meiliani
Editor: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
