Di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik dunia, implementasi Pajak Minimum Global menjadi tantangan baru bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, S.E., Ak., M.B.A., Ph.D., menilai Indonesia perlu mengambil peran lebih strategis dalam tatanan perpajakan global baru. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan mengambil langkah strategis, kebijakan yang seimbang, serta kolaborasi internasional.
“Oleh karena itu, diperlukan serangkaian langkah strategis dan pelaksanaan action plan secara disiplin. Inilah pentingnya membuat kebijakan yang seimbang, memberikan kepastian bagi investor, dan melakukan kolaborasi internasional agar Indonesia mampu mengambil peran lebih strategis dalam tatanan perpajakan global baru,” ungkapnya dalam Seminar KOMPAK bertajuk “Implementasi Pajak Minimum Global: Tantangan dan Kesiapan Indonesia” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada bersama Pusdiklat Pajak pada Kamis (21/5) di Auditorium lantai 8 Gedung Pembelajaran FEB UGM.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan UGM, Prof. Dr. Supriyadi, M.Sc., menyampaikan bahwa Indonesia saat ini berada dalam lanskap ekonomi yang semakin dinamis. Menurutnya, tantangan perpajakan bukan lagi sekadar meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memastikan penerimaan berkualitas, resilien, dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan Pajak Minimum Global bukanlah akhir dari kompetisi antarnegara, melainkan awal dari bentuk persaingan baru yang lebih kompleks dan membutuhkan kapasitas institusional yang kuat.
“Jika kita mampu merespons dengan tepat, kebijakan ini dapat menjadi instrumen penguatan penerimaan negara, katalis reformasi kebijakan, dan landasan bagi daya saing yang lebih berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Wahyu Kusuma Romadhoni, menjelaskan bahwa program KOMPAK diinisiasi oleh Pusdiklat Pajak untuk memperkuat edukasi perpajakan bagi seluruh pemangku kepentingan perpajakan dan ekosistem perpajakan nasional.
“KOMPAK tidak hanya hadir sebagai forum seminar tetapi juga sebagai ruang kolaborasi dan pembelajaran bersama untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adaptif dan berkepastian hukum,” katanya.
Dekan FEB UGM, Prof. Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Ak., CA., menyampaikan seminar ini merupakan wujud kolaborasi dunia akademisi dan pengambil kebijakan terkait dinamika perpajakan global. Selain itu, seminar ini menjadi bagian dari komitmen FEB UGM dan Program Studi Magister Akuntansi untuk menghadirkan pendidikan yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan dunia profesi dan masyarakat.
“Komitmen ini kami wujudkan dengan upaya pengembangan kurikulum dan kolaborasi dunia profesi serta penyediaan proses pembelajaran praktik serta akademisi,” ujarnya.
Reportase: Shofi Hawa Anjani
Editor: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
