Upaya percepatan transformasi digital di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Meski regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah berlaku sejak 2018, implementasinya belum optimal akibat kesenjangan infrastruktur TIK, ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah, minimnya pemanfaatan big data, dan literasi digital masyarakat yang belum merata.
Menjawab tantangan tersebut, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) melalui Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) kembali menggelar Seminar Nasional dan Penyerahan Penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025. Kegiatan ini yang akan diselenggarakan pada 4 September 2025 (di undur ke 18 September 2025) di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo, Magister Manajemen FEB UGM ini menjadi momentum peluncuran hasil pemeringkatan terbaru sekaligus forum strategis bagi pemerintah daerah, akademisi, industri, dan pemerintah pusat untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat transformasi digital.
Sebelumnya pada tahun 2024 lalu, FEB UGM melalui PKSI meluncurkan GM-DTGI untuk membantu memudahkan penilaian kinerja transformasi digital di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ketua Peneliti dan Pengembang GM-DTGI Prof. Syaiful Ali, MIS., Ph.D., Ak., CA., menjelaskan GM-DTGI merupakan sebuah indeks inovatif yang dirancang untuk menilai kinerja transformasi digital di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Instrumen ini dikembangkan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan inovasi digital lainnya yang diterapkan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia berdasarkan tujuh pilar utama. Ketujuh pilar tersebut adalah Tata Kelola dan Kepemimpinan; Peraturan dan Kebijakan; Reformasi Administrasi Publik dan Manajemen Perubahan; Tata Kelola Data; Ekosistem Digital; Desain Platform Berbasis Pengguna; serta Keamanan Siber dan Ketahanan Sistem. Pada tahun 2025, indeks ini mengevaluasi 508 pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui proses penilaian berbasis data yang diverifikasi langsung bersama pemerintah daerah terkait.
Prof. Ali berharap pembaruan indikator pada 2025 dapat memberikan evaluasi yang lebih akurat sekaligus mendorong komitmen daerah terhadap digital governance yang berkelanjutan. Melalui pemeringkatan ini, FEB UGM berharap pemerintah daerah semakin terdorong untuk mempercepat inovasi dan kolaborasi, demi mewujudkan pelayanan publik yang efektif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Acara ini menghadirkan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bapak Nezar Patria, S.Fil., M.Sc., M.B.A., yang menyampaikan keynote speech bertema “Mengoptimalkan Big Data dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah untuk Mendukung Akselerasi Transformasi Digital”. Selain itu, dua sesi diskusi panel mempertemukan perwakilan pemerintah pusat, daerah, dan industri untuk berbagi praktik terbaik, strategi implementasi big data, hingga inovasi layanan publik berbasis teknologi.
Lebih lanjut Prof. Ali mengatakan dari kegiatan seminar ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta mengenai hasil pemeringkatan GM-DTGI dan kondisi transformasi digital di pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi forum diskusi yang interaktif untuk membahas tantangan dan peluang dalam implementasi transformasi digital di berbagai daerah, menyediakan ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan umpan balik dan masukan terkait instrumen pemeringkatan yang digunakan dalam indeks, dan meningkatkan kesadaran dan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan transformasi digital guna meningkatkan kinerja pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Reportase: Kurnia Ekaptiniingrum
Sustainable Development Goals
