Problematika makin padatnya penduduk di Daerah Kawasan Ibukota (DKI) Jakarta bukan merupakan isu yang baru. Sebagai provinsi yang menampung lebih dari sepuluh juta populasi Indonesia, DKI Jakarta kian menjadi semakin pekat akan polusi dan macet. Tercatat tingkat pertumbuhan mobil di DKI Jakarta mencapai 170 mobil per hari sehingga tidak mengherankan apabila ibukota Republik Indonesia tersebut
terasa sumpek. Selain itu, di Jakarta Barat tercatat kepadatan penduduk pun mencapai 18.335 penduduk per km2.
Itulah pembuka yang diberikan Prof. Mudrajad Kuncoro, selaku moderator dalam seminar yang bertajuk “Sistem Pengelolaan Bantuan RT/RW Memajukan Ekonomi Rakyat: Pengalaman DKI Jakarta”. Seminar yang dilaksakana (3/3) ini dilakukan sebagai forum diskusi dari para pakar guna membahas smart city sebagai solusi untuk pengelolaan suatu kota.
Dalam seminar ini hadir pula Setiaji, S.T., M.Si., Kepala UPT Jakarta Smart City, untuk membagikan perjalanan DKI Jakarta dalam mengembangkan konsep smart city. Pada awal penjelasannya, ia menyampaikan terdapat sebuah filosofi yang dibawa dalam pengembangan DKI Jakarta menjadi kota cerdas. Filosofi tersebut adalah “untuk menjadi suatu negara yang sukses, suatu negara tersebut harus memiliki pertahanan dan kepercayaan”. Pertahanan yang dimaksud di sini adalah pertahanan pangan, keamanan, dan aspek-aspek lainnya. Sedangkan kepercayaan yang dirujuk di sini ialah kepercayaan dari masyarakat.
“Kunci dari kepercayaan ini adalah transparansi,” ujar Setiaji. Masyarakat memiliki peran besar dalam pembangunan ini, kepercayaan dari merekalah yang akan bisa membawa pembangunan smart city bisa diinisiasi dari bawah. Inilah yang mendorong DKI Jakarta untuk merilis aplikasi QLUE. Aplikasi ini merupakan media sosial yang digunakan untuk menampung suara (keluahan) warga akan masalah-masalah yang dihadapinya. QLUE berusaha menempatkan pemerintah di tengah-tengah masyarakat supaya dapat merespon dengan cepat dan akan mengubah kota menjadi lebih baik. “Sebab smart city tidak mungkin jika tanpa transparansi informasi,” tambahnya.
QLUE hadir di tengah masyarakat juga dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah di kala kepercayaannya kepada pemerintah terus menurun. Sistem QLUE merupakan berbasis geospasial. Artinya, pelapor harus memberikan informasi di mana masalah kota tersebut berlangsung sehingga petugas dapat langsung memantau dan memperbaiki permasalahan kota tersebut. Laporan hasil penyelesaian pun harus diberikan oleh petugas melalui aplikasi tersebut sehingga pelapor dapat memantaunya dan merasakan secara langsung hasilnya.
Yeri, sebagai pengembang aplikasi QLUE menyampaikan, “informasi yang realtime yang ingin kami berikan, sehingga masyarakat pun dapat langsung berhubungan dengan kepala RT/RW masing-masing.” Saat ini QLUE sedang banyak digunakan untuk memetakan bencana banjir DKI Jakarta. Para aparatur RT/RW melaporkan keadaan yang ada di daerahnya supaya masyarakat dapat mengetahuinya dan pemerintah dapat menanggulangi masalah tersebut di kemudian hari.
“Jakarta Smart City belum berjalah sesuai harapan, utamanya masalah integrasi,” jelas Totok Sediyantor, Business Manager IBM Indonesia yang turut menjadi pembicara dalam seminar ini. Berdasarkan konsep dasar smart city milik IBM, kota cerdas harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut: instrumented (terfasilitasi dengan suatu alat), interconnected (informasi tersentral), dan intelligent.
DKI Jakarta telah memiliki sistem yang kuat dalam mengumpukan informasi dari warga dan SKPD. Untuk itu salah satu solusi utama yang dapat dilakukan untuk mencapai perwujudan Jakarta menjadi kota cerdas adalah dengan mengubah data menjadi actionable insights. Menurut laporan IBM, saat ini posisi DKI Jakarta telah pada tahap instrumented. Oleh karena itu, faktor interconnected, dan intellegent harus terus digenjot untuk menjadikan Jakarta menjadi kota yang lebih cerdas.
Sumber: Nela/FEB
