Keraguan pemerintah tentang subsidi BBM di tahun 2011 lalu lebih disebabkan karena kentalnya nuansa politik pencitraan. Pemerintah juga cenderung tidak tegas dalam penyusunan strategi penghapusan subsidi BBM yang paling optimal. Bahkan, roadmap pengurangan subsidi BBM yang disusun oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral juga tidak direalisasikan oleh pemerintah. Lebih dari itu, hasil rekomendasi kajian konsorsium 3 universitas yang terdiri dari UGM, UI, dan ITB di tahun 2011 diabaikan oleh pemerintah. Padahal, kajian pengendalian subsidi tersebut merupakan amanat UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011.

"Jika masalahnya adalah pencitraan, idealnya pemerintah bertanya kepada masyarakat mengenai metode penurunan subsidi BBM sekaligus realokasi penghematan anggaran dari penurunan tersebut,"papar peneliti dari Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB), Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Dr. Rimawan Pradiptyo, Senin (5/3).

Dalam pandangan Rimawan subsidi BBM telah melampaui batas kewajarannya, terutama pada tahun 2011 lalu. Pemerintah menetapkan subsidi BBM sebesar Rp129,7 triliun di APBN-P 2011 namun realisasinya mencapai Rp160 triliun, meningkat sebesar 23,4%. Ketidakwajaran ini terjadi karena konsep subsidi yang salah yaitu penerapan pada komoditas dan bukan pada individu atau kelompok sasaran. Akibatnya subsidi salah sasaran, karena subsidi lebih banyak dinikmati rumah tangga kaya daripada rumah tangga miskin.

"Sayangnya lagi, subsidi BBM ini menghambat pemerintah dalam penggunaan anggaran untuk program strategis seperti program pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan daerah," katanya.

Termotivasi oleh ketidaktegasan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan subsidi BBM dan pentingnya mengetahui respon masyarakat tersebut maka Rimawan bersama peneliti P2EB FEB UGM lainnya, Gumilang Aryo Sahadewo, M.A., melakukan studi mengenai penurunan subsidi BBM dari perspektif rumah tangga.

Penelitian ini merupakan kerjasama antara P2EB FEB-UGM dengan The Economy and Environmental Programs for South East Asia (EEPSEA), Kanada. Penelitian memakan waktu selama 6 bulan dari September 2011-Februari 2012.

Rimawan menjelaskan penelitian yang dilakukan tersebut menggunakan metoda eksperimen, dimana 335 anggota masyarakat non-pelajar dan non-mahasiswa diundang untuk memainkan simulasi permainan di laboratorium komputer FEB UGM. Para peserta eksperimen berasal dari berbagai anggota masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga, tukang parkir, sopir, pedagang angkringan, hingga pegawai negeri dan pegawai swasta.

Tim peneliti, ujar Rimawan, tidak menanyakan mengenai ‘pengurangan subsidi BBM’ namun menanyakan hal yang paling ditakuti oleh pendukung dan pelaku politik pencitraan, yaitu 'penghapusan subsidi BBM'.

"Tentu saja tidak ada pelaku ekonomi yang ingin subsidi BBM yang telah dinikmati bertahun-tahun akan hilang. Pada kasus kesalahan alokasi subsidi BBM, rumah tangga dihadapkan pada pilihan antara 'tidak enak' atau 'lebih tidak enak'," terang peneliti yang juga terlibat aktif dalam penelitian konsorsium 3 universitas di tahun 2011 tersebut.

Hasil eksperimen yang dilakukan menunjukkan bahwa pilihan kebijakan yang paling dapat diterima rumah tangga adalah kebijakan penghapusan subsidi bertahap dengan realokasi untuk program earmarked (alokasi spesifik). Di sisi lain, pilihan yang paling tidak dapat diterima rumah tangga adalah kebijakan penghapusan subsidi langsung dengan realokasi untuk pembayaran utang pemerintah dan program pemerintah lainnya (alokasi non-spesifik atau non-earmarked).

Selain itu, masyarakat yang tidak memiliki kendaraan bermotor, ternyata lebih 'berani' mengambil opsi penghapusan subsidi BBM secara langsung. Hal ini bisa dipahami karena bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan bermotor, penghapusan subsidi BBM tidak berdampak langsung kepada mereka. Skema penghapusan subsidi BBM tidak terkait dengan subsidi minyak tanah, seperti di tahun 2005 dan 2008, sehingga dampak langsung ke rumah tangga yang tidak memiliki motor cenderung minimum.

Sumber: satria/ugm