Penerapan kecerdasan buatan (AI) di sektor pemerintahan daerah kian menjadi perhatian seiring dengan tuntutan masyarakat akan layanan publik yang lebih responsif dan personal. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melalui inisiatif Jogja Smart Province (JSP), menjadi salah satu pelopor dalam upaya mengintegrasikan teknologi AI ke dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam program FEB UGM Podcast bertajuk AI dalam Tata Kelola Pemerintah: Strategi Jogja Smart Province, Dr. Sayuri Egaravanda dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY memaparkan perjalanan panjang JSP sejak inisiasi pertamanya pada tahun 2017 hingga transformasinya menuju ekosistem yang berpusat pada manusia atau human centered ecosystem.
Menurut Sayuri, fase pertama JSP yang berlangsung 2017-2022 berfokus pada digitalisasi layanan publik. Penekanannya saat itu bukan lagi sekadar digitalisasi, melainkan memastikan intervensi teknologi turut mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.
“Ketika kita melakukan intervensi teknologi pada layanan publik, penekanannya tidak lagi hanya bicara soal digitalisasi layanannya, tapi memastikan apa yang kita intervensi itu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan,” jelasnya.
Setelah fase pertama selesai pada 2022, JSP melanjutkan perjalanannya ke fase kedua yang berlangsung hingga 2027. Pada fase ini, JSP bertransformasi dari pendekatan yang berorientasi pada pemerintah (government centric) menjadi berorientasi pada masyarakat (citizen centric).
Perubahan ini menuntut pemerintah lebih mengenali kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. Dalam hal ini, AI berperan sebagai alat bantu untuk mengenali pola dan merespons kebutuhan masyarakat melalui dukungan analisis data.
“Artificial Intelligence memberikan tambahan amunisi bagi pemerintah, tapi tidak menggantikan fungsi pemerintah. Pemerintah harusnya menjadi partner yang memastikan sudut pandang kita dalam membangun itu sesuai dengan ekspektasi masyarakat,” tuturnya.
Namun, hal itu tidak bisa terwujud begitu saja. Ia menekankan bahwa keberhasilan penerapan AI sangat bergantung pada kesiapan fondasi data. Sebelum AI dapat dimanfaatkan secara optimal, pemerintah DIY terlebih dahulu membangun arsitektur big data, memperbaiki tata kelola data, infrastruktur, dan sistem keamanan informasi.
Salah satu contoh penerapan AI yang telah berjalan adalah sistem manajemen lalu lintas berbasis prediksi. Data historis dari CCTV dimanfaatkan untuk memprediksi potensi kepadatan kendaraan di suatu persimpangan sebelum kemacetan benar-benar terjadi.
“Jangan merespons sesuatu setelah terjadi. Harusnya itu bisa membantu kita memberi tahu bahwa ada potensi masalah sekian menit ke depan di persimpangan itu,” ungkapnya.
Terkait isu inklusivitas, Sayuri menjelaskan bahwa pemerintah DIY berupaya menghadirkan layanan berbasis AI yang inklusif termasuk bagi kelompok difabel. Berbagai fitur personalisasi turut disematkan dalam layanan digital untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan keterbatasan tertentu.
Ia juga menyoroti isu lain yang tidak kalah penting dalam penerapan AI, yaitu keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan prinsip keberlanjutan. Menurutnya, penerapan AI tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan dipilih berdasarkan dampak optimalnya. Misalnya pada layanan pengaduan publik, AI memperkuat sistem manajemen pengetahuan tanpa menggantikan peran manusia dalam merespons aduan.
Untuk terus mengembangkan penerapan AI tepat sasaran, Diskominfo DIY tidak bergerak sendiri. Sayuri menyebutkan bahwa pihaknya tetap membuka ruang kolaborasi riset bersama akademisi dalam pengembangan AI untuk penanganan bencana. Kolaborasi semacam ini dinilai penting karena keterbatasan waktu dan sumber daya di lingkungan birokrasi untuk melakukan riset secara mendalam.
“Kami sangat terbuka dengan model kolaborasi karena kami sadari bahwa research and development itu core-nya ada di teman-teman akademik,” ujarnya.
Di sisi tantangan, Ia mengakui bahwa peningkatan literasi digital baik bagi masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN) serta keterbatasan infrastruktur dan anggaran masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dijalankan secara berkelanjutan.
Mengenai kekhawatiran bahwa AI akan menggantikan peran ASN, Sayuri menegaskan bahwa AI hanya akan menggantikan tugas-tugas klerikal yang bersifat repetitif bukan profesi atau pekerjaan secara keseluruhan.
“Kita bercita-cita kekuatan AI itu bisa mendongkrak kualitas layanan publik yang kita berikan ke masyarakat. Jadi bukan AI-nya yang di depan, tetapi tetap pemerintahnya,” tegasnya.
Video selengkapnya program FEB UGM Podcast bertajuk AI dalam Tata Kelola Pemerintah: Strategi Jogja Smart Province dapat diakses melalui:http://ugm.id/DampakAI
Reportase: Dwi Zhafirah Meiliani
Editor: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
