Regulasi perbankan, desain insentif kebijakan publik, hingga keadilan dalam ekonomi perilaku, topik yang tampak berjauhan ternyata bertemu pada satu titik yang sama, yaitu pemikiran Adam Smith. Dalam sebuah forum diskusi, tiga akademisi menunjukkan bahwa gagasan Smith kerap disalahpahami sebagai anjuran pasar bebas, padahal yang sebenarnya ia tawarkan jauh lebih berlapis.
Isu tersebut menjadi fokus pembahasan dalam forum diskusi bertajuk “The Relevance of Adam Smith’s Thinking in The Wealth of Nations for the Current Economic Development” yang diselenggarakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) bersama Adam Smith Business School, University of Glasgow pada Jumat (21/8/2026) di Auditorium Gedung Pusat Pembelajaran FEB UGM.
Regulasi Keuangan yang Kerap Disalahpahami
Prof. Soner Baskaya dari University of Glasgow menjelaskan bahwa gagasan Smith soal regulasi keuangan sering disalahartikan. Ia menyebut metafora party wall yang dipakai Smith untuk menggambarkan perlunya batas antar lembaga keuangan agar risiko yang muncul di satu bank tidak menjalar ke seluruh sistem.
“Adam Smith pada 1776 menyampaikan bahwa tindakan bank dapat menimbulkan risiko sistemik dalam sistem perbankan dan untuk mencegahnya, diperlukan semacam tembok pemisah,” jelasnya.
Soner menjelaskan bahwa pasar keuangan berbeda secara mendasar dari pasar barang seperti apel atau jeruk. Menurutnya, transaksi pinjaman dengan tenor panjang mengandung ketimpangan informasi yang jauh lebih besar, karena pemberi pinjaman harus mempercayai peminjam tanpa benar-benar tahu kelayakan proyek maupun niat pembayarannya di kemudian hari.
“Kalau transaksi apel, paling buruk kamu baru sadar bagian dalamnya busuk setelah sampai rumah. Tapi kalau transaksi pinjaman dengan tenor 30 tahun, kamu harus mulai dengan mempercayai orang yang mengajukan pinjaman, padahal semua itu terjadi di tengah ketimpangan informasi yang sangat besar,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa deregulasi keuangan sejak akhir 1970-an yang berujung pada krisis keuangan global 2008 justru bertentangan dengan gagasan awal Smith. Menurutnya, sektor keuangan yang tidak diregulasi cenderung membangun risiko karena hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi, tanpa memperhitungkan eksternalitas negatif.
Insentif dan Peran Pemerintah dalam Pengembangan Keterampilan
Ekonom FEB UGM, Denni Puspa Purbasari, Ph.D., membawa perspektif kebijakan ketenagakerjaan dengan mengaitkan gagasan Smith pada pengalamannya memimpin Program Kartu Prakerja di masa awal pandemi Covid-19. Program tersebut memberikan insentif tunai bagi peserta yang menyelesaikan pelatihan dengan asumsi bahwa masyarakat baru akan menuntaskan suatu proses jika ada dorongan di baliknya.
“Hipotesis saya adalah, kita akan memperoleh pengetahuan yang utuh jika menyelesaikan pelatihan dengan niat yang utuh pula. Kalau pelatihannya tidak selesai, atau hanya sebagian, pengetahuannya juga tidak akan utuh. Karena masyarakat merespons insentif, dan insentif yang paling jelas adalah uang,” katanya.
Ia menuturkan pada hari pertama pendaftaran program dibuka, hasilnya jauh melampaui perkiraan awal. Ia menyebut lonjakan pendaftar itu justru mengonfirmasi gagasan Smith bahwa peran negara diperlukan ketika ada eksternalitas positif yang besar. Hal itu ia contohkan seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan, sementara masyarakat sendiri tidak selalu punya kemampuan finansial untuk mengaksesnya secara mandiri.
“Adam Smith tidak mengatakan bahwa kita harus memiliki minimum government or small government. Adam Smith meminta kita untuk lebih berhati-hati, lebih cermat terhadap bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah dalam perekonomian,” tegasnya.
Moral Sentiments dan Ekonomi Perilaku
Rimawan Pradiptyo, Ph.D., dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM menyoroti sisi lain dari pemikiran Smith yang jarang dibahas, yaitu The Theory of Moral Sentiments. Menurutnya, dari sudut pandang ekonomi perilaku, karya tersebut tidak bisa dilihat terpisah dari Wealth of Nations, sebab keduanya menjelaskan perilaku manusia yang dikenal sebagai recency effect maupun loss aversion.
“Dari perspektif ekonomi perilaku, teori moral sentiments dan wealth of nations semestinya dilihat sebagai dua hal yang saling melengkapi. Ketika kita bicara soal recency effect dan loss aversion, kita bisa melihatnya dari dua sudut sekaligus, dari sisi moral sentiments maupun dari sisi wealth of nations,” ujarnya.
Rimawan mencontohkan pengalamannya membangun Sonjo atau Sambatan Jogja, gerakan gotong royong berbasis grup WhatsApp yang beranggotakan sekitar 2.300 orang dan aktif sepanjang pandemi. Gerakan tersebut dirancang tanpa perputaran uang sehingga bantuan yang mengalir murni didasarkan pada kepercayaan dan rasa keadilan antaranggota. Dengan prinsip itu, Sonjo berhasil menjalankan vaksinasi gratis untuk 175 ribu dosis yang menurut Kementerian Kesehatan menjadi salah satu sistem vaksinasi dengan biaya termurah di Indonesia.
“Kami menciptakan semacam bias seleksi mandiri dalam cara masyarakat saling membantu. Ketika ada lembaga filantropi yang ingin membiayai seluruh kebutuhan pendanaan vaksinasi kami, saya menolak. Sebab jika kami menerimanya, modal sosial yang sudah terbangun akan runtuh,” katanya.
Dalam diskusi tersebut turut membahas sejumlah isu kontemporer, mulai dari krisis perumahan akibat spekulasi properti, ketimpangan kepemilikan lahan, hingga dampak artificial intelligence terhadap dunia kerja. Ketiga pembicara sepakat bahwa Adam Smith tidak pernah mendukung pasar bebas tanpa batas, melainkan tetap membutuhkan kekuatan institusi, penegakan hukum, dan mekanisme redistribusi agar manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak.
Menutup diskusi, ketiga pembicara memberikan pesan kepada mahasiswa dan akademisi muda yang hadir agar terus melakukan refleksi dan tidak terburu-buru mengambil sikap dalam melihat persoalan ekonomi yang kompleks.
Reportase: Dwi Zhafirah Meiliani
Editor: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
