• Tentang UGM
  • SIMASTER
  • SINTESIS
  • Informasi Publik
  • SDGs
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English
Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
  •  Tentang Kami
    • Sekilas Pandang
    • Sejarah Pendirian
    • Misi dan Visi
    • Nilai-Nilai
    • Pimpinan Fakultas
    • Pimpinan Senat
    • Pimpinan Departemen
    • Pimpinan Program Studi
    • Pimpinan Unit
    • Dewan Penasihat Fakultas
    • Laporan Tahunan
    • Fasilitas Kampus
    • Identitas Visual
    • Ruang Berita
    • Dies Natalis ke-70
  • Program Akademik
    • Program Sarjana
    • Program Magister
    • Program Doktor
    • Program Profesi
    • Program Akademik Singkat
    • Program Profesional & Sertifikasi
    • Program Sarjana Internasional (IUP)
    • International Doctorate in Business (IDB)
    • Kalender Akademik
    • Ruang dan Kegiatan
  • Fakultas & Riset
    • Keanggotaan Fakultas
    • Akreditasi Fakultas
    • Jaringan Internasional
    • Dosen
    • Profesor Tamu dan Rekan Peneliti
    • Staf Profesional
    • Publikasi
    • Jurnal Yang Diterbitkan
    • Kertas Kerja
    • Bidang Kajian
    • Unit Pendukung
    • Kemitraan Konferensi Internasional
    • Call for Papers
    • Pengabdian Kepada Masyarakat
    • Perpustakaan
  • Pendaftaran
  • Home
  • Berita

Ekonom Sebut Kebijakan Belum Pro Rakyat, Kelas Menengah Terancam Miskin

  • Berita
  • 17 April 2025, 15.42
  • Oleh : shofihawa
Wisnu Setiadi Nugroho

Ekonom UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., Ph.D., menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan. Kendati begitu, jumlah penduduk miskin tetap tinggi dan kerentanan ekonomi semakin meluas ke kalangan kelas menengah. Kelompok rentan miskin masih masih tinggi dan umumnya kelompok ini mudah tergelincir dalam kemiskinan jika terjadi guncangan ekonomi.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, Garis Kemiskinan (GK) tercatat sebesar Rp 550.458 per kapita per bulan. Lebih dari 25 juta penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan, sekitar 90 juta orang lainnya masuk dalam golongan hampir miskin, dan 115 juta orang tergolong dalam rentan miskin.

“Fenomena ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum dinikmati secara merata dan belum terindikasi pro-poor. Dalam situasi ini, kalangan menengah atas akan semakin kaya, sementara kalangan menengah bawah tidak menikmati kesejahteraan tersebut. Sehingga memperlebar jarak kesenjangan antar kelas sosial,” jelas Wisnu dalam Economic and Busines Journalism Academy yang mengangkat topik Survei Sosial Ekonomi Nasional: Kemiskinan (Badan Pusat Statistik) di FEB UGM, Senin (14/4/2025). Diskusi ini dihadiri oleh jurnalis dari berbagai media dan membedah persoalan kemiskinan dari berbagai sisi.

Menyitir Satriawan dan Nugroho (2024), Wisnu menjelaskan pertumbuhan Indonesia didominasi pertumbuhan trickle down. Pada level provinsi, hanya 11 provinsi yang memiliki pertumbuhan pro-poor ataupun strongly pro-poor. Sementara daerah lainnya sebanyak 18 provinsi masih mengalami pertumbuhan trickle down dimana manfaat pertumbuhan ekonomi yang dinikmati penduduk miskin secara proporsional lebih sedikit daripada penduduk tidak miskin. Lalu, tujuh provinsi mengalami immiserizing growth dimana manfaat pertumbuhan ekonomi disinyalir hanya dinikmati oleh kelompok penduduk tidak miskin sehingga memicu terjadinya ketimpangan yang sangat besar.

Koordinator Bidang Kajian EQUITAS (Equitable Transformation for Alleviating Poverty and Inequality) mengatakan bahwa kelas menengah di perkotaan menghadapi tekanan biaya hidup yang tinggi. Sementara itu, dengan penghasilan yang stagnan, kelompok masyarakat kelas menengah ini berpotensi untuk jatuh ke kategori rentan atau menuju kelas menengah (aspiring middle class).

Wisnu juga menyoroti jumlah pertumbuhan penduduk lebih banyak berasal dari kelompok menengah ke bawah yang akhirnya menambah beban ekonomi rumah tangga dan mendorong angka kemiskinan. Degradasi status juga ditunjukkan oleh tidak ada atau kurangnya graduasi dari program bantuan, seperti PKH yang tidak mendorong kemandirian masyarakat. Beberapa program juga belum menggunakan data yang lebih baru sehingga membuat banyak bantuan tidak tepat sasaran.

“Banyak penerima yang tetap menerima bantuan meski sudah tidak layak. Ini menunjukkan adanya penyasaran program yang kurang tepat dan juga kurangnya mobilitas naik kelas. Selain itu, banyak kelas menengah yang mulai tertekan (karena PHK, guncangan ekonomi dan kesehatan dll) untuk mendapatkan program bantuan,” tambahnya.

Sekolah Rakyat Rentan Labelisasi
Pemerintah belum lama menggagas inisiasi Sekolah Rakyat sebagai upaya untuk menjawab tantangan jangka panjang kemiskinan antar generasi. Sekolah berasrama gratis untuk siswa dari keluarga miskin ini diyakini dapat mendorong mobilitas vertikal melalui pendidikan yang layak.

Wisnu menilai program Sekolah Rakyat baik dijalankan sebagai salah satu strategi pengentasan angka kemiskinan. Hanya saja, Sekolah Rakyat ini rentan menciptakan stigma bagi lulusannya. Tidak hanya itu, program ini dikhawatirkan mempersulit para lulusannya untuk bersosialisasi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

“Tetap harus ada mekanisme agar anak-anak merasa tidak dilabeli atau terdiskriminasi karena latar belakang ekonomi mereka. Padahal mereka mungkin anak-anak pintar yang hanya kurang beruntung secara ekonomi,” ungkapnya.

Belajar dari China
Wisnu menambahkan bahwa tantangan terbesar penanggulangan kemiskinan ini adalah banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap, tanpa jaminan sosial dan rentan terhadap guncangan ekonomi.

“Sebenarnya, program sosial saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan perbaikan struktur ekonomi,” ujarnya.

Ia memberi contoh negara China yang telah menekan angka kemiskinan secara drastis melalui industrialisasi yang efektif menurunkan kemiskinan. Meskipun China tidak memiliki program pengentasan kemiskinan yang komprehensif seperti di Indonesia, tetapi mereka berani untuk melakukan investasi besar dalam sektor manufaktur secara terencana.

“China berani membuka pabrik dengan lapangan kerja besar-besaran dan menggaji pekerja dengan upah layak di atas garis kemiskinan,” tambah Wisnu.

MBG Harus Tepat Sasaran
Dalam kesempatan itu Wisnu turut menyoroti tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program tersebut dapat membantu mengurangi kemiskinan di tanah air apabila dilakukan tepat sasaran.

Program MBG, disebutkan Wisnu seharusnya tidak diberikan secara merata untuk semua anak sekolah. Dengan alasan efisiensi dan penghematan anggaran, program ini seyogianya diberikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu sehingga dapat efektif dan tepat sasaran.

Ia pun mencontohkan program makan bergizi gratis yang dilakukan di Amerika Serikat. Makanan bergizi gratis diberikan bagi anak yang tidak mampu dengan skema transfer langsung melalui kantin sekolah. Selain jauh lebih efisien, langkah tersebut juga dapat menekan terjadinya perundungan pada siswa penerima program.

Wisnu pun berharap program MBG dapat dilaksanakan secara desentralistik dengan pengawasan dari pemerintah pusat, khususnya terkait penetapan standar gizi nasional. Dengan desentralisasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM dan pemberdayaan BUMDes.

Reportase: Shofi Hawa Anjani
Editor: Kurnia Ekaptiningrum

Sustainable Development Goals

SDG 1 SDG 2 SDG 3 SDG 4 SDG 5  SDG 9 SDG 10 SDG 12 SDG 16 SDG 17

Views: 893
Tags: SDG 1: Tanpa Kemiskinan SDG 10: Berkurangnya Kesenjangan SDG 12: Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab SDG 16: Perdamaian Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh SDG 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan SDG 2: Tanpa kelaparan SDG 3: Kehidupan Sehat Dan Sejahtera SDG 4: Pendidikan Berkualitas SDG 5: Kesetaraan Gender SDG 9: Industri Inovasi Dan Infrastruktur SDGs

Related Posts

Apia Dewi Agustin

Kisah Apia, Penerima Beasiswa PMDSU Jadi Lulusan Terbaik Magister Sains Akuntansi FEB UGM

Wisuda Sabtu, 26 Juli 2025

Masih ingat dengan Apia Dewi Agustin? Namanya sempat mencuri perhatian publik beberapa waktu lalu karena kisah inspiratifnya. Gadis yang berasal dari sebuah pelosok desa di Kab.

Primastuti Indah Suryani

Optimasi Media Sosial Tingkatkan Visibilitas UMKM

Berita Jumat, 25 Juli 2025

Membangun merek dan menjangkau konsumen kini tidak lagi mengandalkan promosi konvensional. Media sosial saat ini telah menjadi kanal utama dalam membentuk citra usaha. Melalui pelatihan bertema “Optimasi Sosial Media dengan Pembuatan Konten”, FEB UGM mendorong pelaku UMKM melakukan optimasi media sosial untuk dengan pengembanagn strategi konten yang efektif sebagai upaya untuk meningkatkan visibilitas UMKM.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Bidang Kajian Kewirausahaan, Inovasi, dan UMKM pada 17 Juli 2025 di FEB UGM ini menghadirkan Primastuti Indah Suryani, M.Si., M.M., selaku content creator dan digital marketing trainer.

Field Trip GSW 2025

GSW 2025 Ajak Mahasiswa Asing Belajar Dunia Industri dan Seni di Yogyakarta

Berita Jumat, 25 Juli 2025

Suara denting logam menggema di sebuah workshop kerajinan perak di Kotagede, Yogyakarta. Di atas landasan besi, lempengan perak ditempa perlahan oleh tangan-tangan terampil. Sementara di sudut lain asap patri mengepul halus, berpadu dengan aroma logam panas yang menguar di udara.

Pemandangan ini menjadi pengalaman berkesan bagi Ali Matough Ali Essa, mahasiswa University of Glasgow, Inggris.

Andar Danova L Goeltom

Green Jobs dan Kurikulum Hijau, Kunci Masa Depan Pariwisata Indonesia

Berita Kamis, 24 Juli 2025

Perubahan besar tengah terjadi di industri pariwisata global. Wisatawan saat ini, terutama generasi muda dan wisatawan internasional, semakin peduli terhadap dampak lingkungan dari aktivitas perjalanan mereka.

Berita Terkini

  • Kisah Apia, Penerima Beasiswa PMDSU Jadi Lulusan Terbaik Magister Sains Akuntansi FEB UGM
    Juli 26, 2025
  • Optimasi Media Sosial Tingkatkan Visibilitas UMKM
    Juli 25, 2025
  • GSW 2025 Ajak Mahasiswa Asing Belajar Dunia Industri dan Seni di Yogyakarta
    Juli 25, 2025
  • Green Jobs dan Kurikulum Hijau, Kunci Masa Depan Pariwisata Indonesia
    Juli 24, 2025
  • Tingkat Pengangguran Menurun, Dosen FEB UGM Sebut Pekerjaan Layak Masih Jadi PR
    Juli 24, 2025

Artikel Terkait

  • Kisah Apia, Penerima Beasiswa PMDSU Jadi Lulusan Terbaik Magister Sains Akuntansi FEB UGM
    Juli 26, 2025
  • Optimasi Media Sosial Tingkatkan Visibilitas UMKM
    Juli 25, 2025
  • GSW 2025 Ajak Mahasiswa Asing Belajar Dunia Industri dan Seni di Yogyakarta
    Juli 25, 2025
  • Green Jobs dan Kurikulum Hijau, Kunci Masa Depan Pariwisata Indonesia
    Juli 24, 2025
  • Tingkat Pengangguran Menurun, Dosen FEB UGM Sebut Pekerjaan Layak Masih Jadi PR
    Juli 24, 2025
Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada
Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Jln. Sosio Humaniora No.1, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia 55281

Peta & Arah
Informasi Kontak Selengkapnya

Departemen

  • Akuntansi
  • Ilmu Ekonomi
  • Manajemen

Direktori Fakultas

  • Informasi Publik
  • Manajemen Ruang
  • Manajemen Aset
  • Manajemen Makam

Alumni

  • Komunitas Alumni
  • Layanan Alumni
  • Pelacakan Studi
  • Pekerjaan & Magang
  • Beasiswa

Social Media

© 2025 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM

Kebijakan PrivasiPeta Situs

💬 Butuh bantuan?
1
FEB UGM Official WhatsApp
Halo 👋
Bisakah kami membantu Anda?
Buka percakapan