Prof. Dr. R. Agus Sartono, MBA., dikukuhkan sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Agus resmi menyandang gelar Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM setelah dirinya menyampaikan pidato pengukuhan berjudul Informasi Asimetris, Akseptabilitas Kebijakan Publik, dan Penilaian Aset, Senin (20/1) di Balai Senat UGM.
Dalam pidato ilmiah yang dibawakannya, Agus menyebut kajian bisnis dan kebijakan publik telah banyak dilakukan dengan melihat dampak informasi asimetris terhadap akseptabilitas kebijakan publik dan penilaian aset. Pada kondisi ideal digambarkan bahwa informasi tersedia tanpa biaya (cost free) dan dalam ilmu ekonomi dikatakan sebagai persaingan sempurna ketika semua buyer dan seller memiliki informasi yang sempurna.
Meskipun dalam kenyataannya informasi tersebut seringkali tidaklah cost free dan nilai aset tidak mencerminkan true value. Hal sama juga terjadi dalam kebijakan publik, seringkali informasi tidak cukup dimiliki baik oleh pengambil kebijakan maupun masyarakat sehingga hasil pengambilan keputusan secara sosial menjadi tidak efisien (socially inefficient).
“Akar penyebabnya karena salah satu pihak memiliki informasi yang tidak sama dengan pihak lain, baik secara kuantitas maupun kualitas. Penyebab lainnya, sekalipun keduanya memiliki informasi yang sama, tetapi kecepatan dan kemampuan mengolah informasi pasti berbeda,” ucapnya di Balai Senat UGM, Senin (20/1).
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI ini mengungkapkan salah satu prinsip ekonomi yang terkait dengan pengambilan keputusan yaitu adanya sensitivitas perilaku individu terhadap insentif. Informasi asimetris akan menciptakan insentif maupun disinsentif bagi para pelaku ekonomi sehingga mengelola suatu informasi akan dapat digunakan untuk mengarahkan perilaku individu.
“Tentu saja pihak yang diuntungkan dalam kondisi asimetris adalah pelaku ekonomi dengan tingkat informasi yang lebih tinggi dibandingkan pelaku ekonomi yang lain. Adalah wajar kemudian jika terdapat reaksi dari pelaku ekonomi yang menguasai informasi yang lebih sedikit untuk menyamakan tingkat penguasaan informasi,” katanya.
Sejumlah tokoh nasional hadir dalam pengukuhan Guru Besar kali ini, seperti Ketua DPR RI, Puan Maharani, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, Gubernur BI, Perry Warjiyo, Gubernur DKI, Anies Rasyid Baswedan dan lain-lain.
Agus Sartono lebih jauh menyatakan informasi asimetris sangat krusial tidak hanya saat perumusan kebijakan, tetapi terjadi pula pada tahap implementasi. Penting bagi pengambil kebijakan untuk memberikan informasi yang cukup, membangun kapasitas masyarakat (capacity building), menentukan timing kapan kebijakan publik sebaiknya diambil, dan pemilihan argumentasi yang sederhana tetapi mudah dimengerti.
Menurutnya, selama lima tahun terakhir bisa menjadi saksi bagaimana komunikasi publik dilakukan dengan baik. Misalnya soal kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak di tahun 2015 yang diberikan untuk pembiayaan yang lebih produktif, diimbangi dengan pengalihan subsidi barang yang selama ini tidak tepat sasaran menjadi subsidi untuk masyarakat/orang yang memerlukan.
“Evidence-Based Policy menjadi salah satu alternatif untuk meminimalkan atau memperkecil informasi asimetris. Evaluasi dampak atas kebijakan menjadi penting terutama saat diseminasi informasi publik. Berbagai contoh tersebut menunjukan bahwa informasi asimetris harus diperkecil agar resistensi yang berakibat kegagalan kebijakan dapat dihindari,” pungkasnya.
Sumber: Humas UGM
