Persoalan ekonomi tidak pernah berdiri sendiri. Ia bersinggungan dengan kualitas demokrasi, kebebasan sipil, dan penegakan hukum yang menentukan arah kebijakan sebuah negara. Satu tahun setelah tujuh desakan darurat ekonomi disuarakan, pertanyaannya tidak lagi sekadar apa yang sudah dicapai, tetapi ke mana arah ekonomi dan demokrasi Indonesia dibawa.
Pertanyaan itu menjadi inti forum diskusi peringatan satu tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) yang diinisiasi Aliansi Ekonom Indonesia (AEI). Forum ini menghadirkan tokoh publik seperti Okky Madasari, Romo Franz Magnis-Suseno, Todung Mulya Lubis, hingga Bivitri Susanti hadir sebagai pemantik diskusi yang berlangsung pada Jumat (25/9/2026) di Gedung Pembelajaran FEB UGM.
Okky membuka diskusi dengan menegaskan bahwa analisis ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kondisi demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. Ia melihat keterkaitan antara penguasaan sumber daya ekonomi, militerisasi di sektor ekonomi, dan represi terhadap kebebasan berekspresi.
Ia mencontohkan akuisisi MNC oleh grup perusahaan bidang pertahanan yang dekat dengan militer. Penguasaan industri media semacam itu, menurutnya, akan menentukan ragam berita yang bisa dikonsumsi masyarakat dan berpotensi menyeragamkan suara media.
Sebagai pegiat kebudayaan, Okky menawarkan kebudayaan sebagai media perlawanan. Ia menilai desakan para ekonom perlu diterjemahkan agar benar-benar sampai kepada pihak yang harus mengetahuinya, serta kepada masyarakat luas.
“Kalau media memang sudah dipegang oleh kelompok tertentu, maka kita harus memberikan banyak media alternatif, kita memberikan banyak informasi alternatif,” tegas Okky.
Romo Magnis juga mengingatkan bahwa perekonomian Indonesia baru dikatakan beres jika menunjang keadilan sosial. Ia menyebut sekitar 60 persen masyarakat belum sejahtera, sementara pendidikan dasar dan kesehatan dasar belum terjamin. Menurutnya, pemerintah kurang menerima kritik dengan dalih pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 persen per tahun.
Ia menyoroti DPR belum sepenuhnya mewakili rakyat dan tuntutan reformasi untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme belum berhasil dituntaskan. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa ruang untuk bersuara masih terbuka, mulai dari mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, hingga kelompok agama.
Bivitri Susanti membedah persoalan ini dari dua sisi, yakni konstitusi serta pembentukan hukum dan kebijakan. Pada sisi konstitusi, ia menyoroti klaim sosialisme Indonesia dalam konstitusi yang kerap dijadikan pembenaran program yang dikritik masyarakat sipil. Ia juga menyinggung pendanaan MBG yang menurutnya tidak semestinya masuk ke alokasi anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
Ia memahami adanya skeptisisme publik terhadap proses legislasi. Alasannya, tujuh dari delapan fraksi di DPR berada dalam koalisi pemerintah, sehingga undang-undang yang lahir cenderung mengikuti kehendak kekuasaan. Ia turut menyinggung revisi UU P2SK yang masih dalam proses persidangan.
Pada sisi pembentukan kebijakan, Bivitri menyebut analisis biaya dan manfaat seharusnya menjadi dasar kebijakan. Namun, ia menilai data kerap diabaikan dan sejumlah statistik dapat dipengaruhi oleh proses negosiasi politik. Menurutnya, dunia usaha membutuhkan kepastian hukum yang hanya dapat berjalan jika aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara independen.
“Tanpa kepastian hukum, dunia bisnis dan perilaku ekonomi akan stagnan, investasi tidak akan masuk ke negara yang tidak memiliki kepastian. Tetapi rule of law juga berarti memastikan secara kelembagaan bahwa aparat penegak hukum tidak justru menjadi alat,” ujar Bivitri.
Menutup paparannya, Bivitri mengajak peserta tetap bersuara meski hasilnya tidak instan. Menurutnya, kritik perlu disampaikan secara terstruktur dan berbasis data.
“Tidak asal bicara, tetapi dengan struktur yang lebih sistematis tetap bersuara,” kata Bivitri.
Diskusi berlanjut dengan masukan dari mahasiswa. Perwakilan BEM FEB UGM menekankan tiga hal, yaitu pentingnya menjaga ruang bersuara, memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar terasa hingga masyarakat kecil, dan memperluas otonomi daerah ke bidang ekonomi agar daerah dapat mengembangkan potensinya sendiri.
Menanggapi para pemantik, ekonom Prof. Dr. Mohamad Ikhsan menilai kepercayaan adalah aset Indonesia yang paling berharga saat ini. Di tengah beban utang yang tinggi, kepercayaan pasar tidak boleh diabaikan pemerintah. Menurutnya, pembenahan perlu dimulai dari pasar politik.
Melalui forum ini, seruan yang mengemuka adalah agar gagasan para ekonom tidak berhenti di ruang diskusi, melainkan terus disuarakan hingga menjangkau masyarakat luas, termasuk dari ruang-ruang kelas.
Reportase: Dwi Zhafirah Meiliani
Editor: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
