Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, menyebutkan Indonesia memiliki peluang besar untuk mengambil manfaat dari perkembangan AI frontier atau teknologi kecerdasan artifisial mutakhir. Besarnya peluang tersebut tercermin dari potensi ekonomi AI bagi Indonesia.
Nezar menyebutkan nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mendekati 100 miliar dolar AS pada 2025. Sementara itu, berbagai kajian memperkirakan pemanfaatan AI dapat menyumbang hingga 366 miliar dolar AS terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2030. Di tingkat Asia Tenggara, potensi kontribusi AI diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS, dengan Indonesia berpeluang menyumbang sekitar 40 persen.
Hal tersebut disampaikan Nezar dalam paparan bertajuk “Artificial Intelligence untuk Pemerintah Daerah: Mengakselerasi Transformasi Digital dan Peningkatan Kinerja di Tengah Peluang dan Tantangan” pada Seminar Nasional, Penyerahan Penghargaan, dan Peluncuran Dsahboard GM-DTGI 2026 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Kamis (5/11).
Nezar mengapresiasi UGM, khususnya FEB UGM dan tim peneliti GM-DTGI, yang telah mengembangkan pengukuran tata kelola transformasi digital pemerintah daerah. Menurutnya, indeks tersebut memberikan gambaran lebih terperinci mengenai adopsi teknologi digital di tingkat kabupaten dan kota, sekaligus melengkapi pengukuran transformasi digital yang selama ini lebih banyak dilakukan pada tingkat nasional maupun provinsi.
“Yang dilakukan UGM ini memperkaya pengukuran indeks transformasi digital Indonesia. Pengukurannya jauh lebih detail dan substantif dalam melihat bagaimana adopsi teknologi digital di pemerintahan daerah. Di tingkat lokal inilah sebetulnya layanan publik berada di garis depan,” ujarnya.
Nezar menjelaskan, dalam dua tahun terakhir cakupan GM-DTGI berkembang dari 429 menjadi 508 kabupaten dan kota. Perluasan ini dinilai penting untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi transformasi digital pemerintah daerah di Indonesia.
Namun, menurutnya, tujuan utama indeks bukan sekadar menentukan daerah dengan capaian tertinggi atau terendah. Lebih dari itu, GM-DTGI diharapkan membantu pemerintah daerah menjawab tiga pertanyaan mendasar, yakni bagaimana posisi daerah dalam transformasi digital, aspek apa yang perlu diperbaiki, serta daerah mana yang dapat menjadi rujukan dalam penerapan praktik baik.
“Indeks ini bukan untuk menentukan siapa yang unggul dan siapa yang tertinggal. Tujuannya untuk menjawab tiga pertanyaan penting yaitu di mana posisi kita di tengah-tengah informasi digital ini, apa yang harus diperbaiki dan dari daerah mana kita bisa belajar praktik-praktik baik mana yang bisa kita jadikan contoh untuk bisa dijadikan benchmark bersama sehingga kita bisa maju bersama-sama,” terangnya.
Potensi Ekonomi AI dan Peluang Indonesia
Nezar menilai perkembangan AI membuka peluang ekonomi yang besar bagi Indonesia. Ia menyebutkan, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mendekati 100 miliar dolar AS pada 2025. Sementara itu, berbagai kajian memperkirakan pemanfaatan AI berpotensi memberikan kontribusi hingga 366 miliar dolar AS terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2030.
Di tingkat Asia Tenggara, potensi kontribusi AI terhadap perekonomian kawasan diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS. Indonesia berpeluang menyumbang sekitar 40 persen dari nilai tersebut. Meskipun sejumlah kajian memperbarui proyeksi waktu pencapaian potensi tersebut hingga 2035 dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik dan perkembangan global.
“Kita bisa mencatat bahwa potensi untuk bertumbuh itu cukup besar,” jelas Nezar.
Dalam menghadapi perkembangan AI frontier atau teknologi kecerdasan artifisial mutakhir, Nezar menilai Indonesia tidak harus berlomba menciptakan model AI terbesar untuk bersaing dengan negara-negara yang mendominasi pengembangan teknologi tersebut, seperti Amerika Serikat dan China. Peluang Indonesia justru terletak pada kemampuan mengadaptasi dan mengadopsi teknologi AI frontier untuk memberikan manfaat bagi pemerintahan dan perekonomian nasional.
Ia mengidentifikasi lima modal Indonesia dalam rantai nilai AI global. Pertama, pasar dan pengguna berskala besar yang memungkinkan pemerintah menjadi pembeli awal sekaligus mendorong penerapan standar teknologi. Kedua, kekayaan data dan konteks lokal yang bernilai apabila dikelola secara akurat, terstruktur, dan terlindungi.
Ketiga, pengembangan AI sektoral yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Indonesia tidak harus selalu menggunakan satu model AI berskala besar untuk seluruh kebutuhan, tetapi dapat mengembangkan atau mengadopsi model yang lebih spesifik sesuai persoalan di setiap sektor.
Keempat, memperkuat posisi dalam ekosistem AI melalui pengembangan infrastruktur data, diversifikasi pemasok, dan peningkatan keahlian domestik. Kelima, mengambil peran dalam pembentukan standar dan tata kelola AI regional dengan menjadikan pengalaman pemerintah daerah sebagai sumber pembelajaran penerapan AI.
Lima Strategi Pemanfaatan AI di Pemerintah Daerah
Untuk mendorong pemanfaatan AI di tingkat pemerintahan, Nezar memaparkan lima prioritas nasional Komdigi yang dapat menjadi landasan pemerintah daerah dalam memulai penerapan teknologi tersebut. Kelima prioritas meliputi kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan, kota pintar (smart city), dan pangan.
Implementasinya didukung melalui pengembangan AI Center of Excellence untuk mendorong riset dan penerapan AI di lingkungan pemerintah maupun industri, penyusunan peta jalan dan etika AI, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan AI terapan dan AI Agent bagi aparatur sipil negara (ASN), serta penguatan ekosistem melalui kolaborasi perguruan tinggi dan industri.
Nezar menekankan bahwa pemerintah daerah perlu memulai pemanfaatan AI dari persoalan publik yang paling membutuhkan penyelesaian. Daerah dapat memilih dua hingga tiga masalah prioritas dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap waktu layanan, biaya, dan kepuasan masyarakat sebagai indikator keberhasilan.
Selain itu, pemerintah daerah perlu membenahi kualitas data dan arsitektur digital agar data terstandar dan dapat dipertukarkan secara aman. Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian penting. ASN perlu memiliki kemampuan untuk memeriksa keluaran AI, mengenali potensi halusinasi dan bias, serta tetap memastikan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.
GM-DTGI sebagai Ruang Kolaborasi Pengembangan AI
Nezar mendorong agar GM-DTGI tidak berhenti sebagai instrumen pemeringkatan tahunan, tetapi berkembang menjadi peta kesiapan pemerintah daerah memasuki era AI sekaligus ruang belajar dan kolaborasi antardaerah.
Ia mengusulkan pengembangan daerah percontohan AI yang bertanggung jawab berdasarkan persoalan prioritas masing-masing daerah. Selain itu, AI Public Service Lab dapat dikembangkan sebagai ruang untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi, melakukan uji coba terbatas, mengukur dampak, dan memperluas penerapan teknologi yang terbukti bermanfaat. Penguatan kapasitas juga perlu dilakukan melalui kurikulum dan sertifikasi tata kelola AI yang mencakup keterampilan teknis, etika, dan kepemimpinan perubahan.
Dalam skema kolaborasi tersebut, perguruan tinggi seperti UGM dapat berperan dalam riset dan evaluasi independen. Pemerintah pusat menyediakan kerangka kebijakan dan arsitektur digital, sedangkan pemerintah daerah menjadi pemilik persoalan sekaligus penyedia data dan proses bisnis. Jejaring alumni melalui KAGAMA juga dapat berkontribusi dalam menghubungkan berbagai pemangku kepentingan.
Reportase: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
