Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, penerapannya juga menghadirkan tantangan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga integrasi dan tata kelola data.
Kepala Biro Transformasi Digital Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Mardhani Riasetiawan, M.T., menegaskan bahwa pemerintah perlu membenahi proses bisnis sebelum menerapkan teknologi AI. Menurutnya, transformasi digital bukan sekadar mengganti sistem konvensional dengan teknologi baru, melainkan juga memastikan proses kerja dan tata kelola berjalan secara terstruktur.
Mardhani menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi pemerintah, antara lain sistem informasi yang terpisah-pisah, keterbatasan integrasi data, perubahan regulasi, serta keberlanjutan proyek digital. Kondisi tersebut dapat menghambat pemanfaatan teknologi jika tidak diselesaikan sejak tahap awal transformasi.
“Jangan tergesa-gesa untuk langsung implementasi teknologi. Terdapat masa transisi dalam transformasi yang harus dilakukan,” tegas Mardhani dalam Diskusi Panel 1 GM-DTGI 2026 bertajuk “Artificial Intelligence untuk Pemerintah Daerah: Mengakselerasi Transformasi Digital dan Peningkatan di Tengah Peluang dan Tantangan” yang diselenggarakan oleh Kelompok Riset Sistem Informasi FEB UGM di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo, MM FEB UGM, pada 5 November 2026.
Persoalan tersebut juga tercermin dalam pengalaman Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mengembangkan layanan publik berbasis data dan teknologi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Dr. Hj. Tuti Ruswati, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa inovasi digital yang dikembangkan di daerahnya telah menarik perhatian hingga 280 kabupaten dan kota di Indonesia. Namun, keberhasilan suatu inovasi tidak serta-merta membuatnya mudah diterapkan di daerah lain.
Menurut Tuti, replikasi inovasi membutuhkan komitmen dan konsistensi pemerintah daerah, termasuk kemampuan untuk mengintegrasikan data hingga tingkat desa. Koordinasi dan mobilisasi antarpihak menjadi faktor penting untuk memastikan inovasi dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Ada aspek lain yang memang memerlukan konsistensi, komitmen, mobilisasi, dan orkestrasi yang luar biasa untuk mewujudkannya,” ungkap Tuti.
Ketua Peneliti Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) FEB UGM, Prof. Syaiful Ali, S.E., M.I.S., Ph.D., Ak., CA., melihat AI memiliki peluang untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mendukung pengambilan keputusan pemerintah. Pemanfaatannya dapat mencakup otomasi administrasi hingga analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan.
Ia mencontohkan salah satu pemanfaatan AI untuk mendukung penilaian kondisi ekonomi keluarga calon mahasiswa di UGM sebagai salah satu masukan dalam penentuan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Pemanfaatan teknologi ini menunjukkan potensi AI dalam membantu analisis data untuk menghasilkan keputusan yang lebih tepat sasaran.
Meski demikian, Syaiful Ali mengingatkan bahwa kualitas hasil analisis AI sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Data yang keliru atau tidak lengkap justru berisiko menghasilkan rekomendasi yang menyesatkan. Karena itu, keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat tetap memerlukan pengawasan dan pertimbangan manusia.
“Kalau datanya bermasalah, keliru, atau tidak lengkap, AI justru akan memperbesar masalah,” tuturnya.
Reportase: Najwa Anggi Namira
Editor: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
