Seminar Nasional Akuntabilitas Publik (SNAP) 2020 berhasil terlaksana pada (25/09/2020) yang lalu dengan mengusung tema “Peranan Audit dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Publik di Tengah Perubahan”. Tema seminar dibahas dan diulas secara menarik oleh beberapa pembicara yang membawakan topik tersebut dari berbagai perspektif. Berjalannya seminar juga dipandu dengan lancar oleh Dr. Dian Kartika Rahajeng, Dosen Departemen Akuntansi FEB UGM yang berperan sebagai moderator acara. Seminar nasional ini pun dihadiri oleh ratusan partisipan dari berbagai kalangan baik dari universitas maupun pemerintahan.
Sesi pertama diawali oleh seorang pembicara yang berasal dari pemerintahan, yaitu Prof. Dr. Mardiasmo, M.B.A., CFrA., QIA., Ak., CA., FCMA., CGMA., ASEAN CPA., CPA (Aust.)., CSFA. Prof. Dr. Mardiasmo merupakan Ketua Komite Pengawas Perpajakan di Kementerian Keuangan RI dan juga menjabat sebagai Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI. Berkaitan dengan tema dalam kesempatan seminar tersebut, Prof. Mardiasmo mengatakan bahwa tagline dari BPK saat ini adalah “Accountability for All”. Tagline tersebut menjadi semangat yang mendukung terobosan baru BPK untuk hadir dan berkontribusi bagi negara terutama dalam menghadapi tantangan di masa pandemi Covid-19.
Di masa pandemi ini, pemerintah telah meluncurkan Program Penanganan Covid-19 dan juga Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dianggarkan sebesar Rp 695 T. Sudah menjadi tugas BPK untuk memeriksa pelaksanaan program tersebut. Maka dari itu, BPK pun kini merencanakan Long Form Audit Report (LFAR) yang sejalan dengan target BPK sedunia bahwa BPK bukan hanya hadir memberikan opini melainkan juga memberi rekomendasi dengan memerhatikan aspek keadilan dan kesetaraan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Menurut Prof. Mardiasmo, BPK perlu melakukan yang disebut dengan performance audit, bukan lagi hanya financial audit. Bagi lingkungan sektor publik, hal ini merupakan suatu mekanisme laporan keuangan baru dengan adanya program yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. “Karena nanti BPK juga melakukan performance audit selain general audit, maka BPK jangan sampai masuk yang disebut self review trend karena itu ranah internal auditor.”, pesannya agar BPK tetap independen dan objektif.
Sesi kedua dibawakan oleh seorang pembicara dengan latar belakang akademisi, yaitu Prof. Dr Abdul Halim, M.B.A., Ak., CA., yang merupakan Guru Besar FEB UGM sekaligus Ketua Program Studi Magister Akuntansi FEB UGM. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Abdul Halim membahas materi berjudul “Tantangan dan Respon Akuntansi dan Auditing dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Publik”, mengenai perspektif akademis atas korupsi atau fraud. Menurut Prof. Abdul Halim, akuntabilitas dapat dimaknai sebagai instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. “Akuntansi merupakan bentuk akuntabilitas publik, transparansi, dan prediktabilitas kinerja organisasional.”, ujar Prof. Abdul Halim yang menjelaskan akuntansi sebagai sarana akuntabilitas publik itu sendiri.
Berdasarkan paparan Prof. Abdul Halim, inti dari akuntansi publik berfokus untuk organisasi atau entitas publik seperti pemerintahan. Pengelolaan keuangan publik yang didambakan yaitu yang bersifat transparan dan akuntabel. Prof. Abdul Halim beropini bahwa seseorang yang menguasai ilmu akuntansi dihadapi dua pilihan bahwa ia bisa menjadi seorang controller yang ikut mengendalikan organisasi atau menjadi perusak organisasi dengan membuat kecurangan (fraud perpetrator atau koruptor). Tindakan korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi sehingga dalam upaya meningkatkan akuntabilitas tentu harus dibarengi dengan penurunan tingkat korupsi.
Akuntabilitas publik adalah masalah kepercayaan dan keyakinan. “Respons yang harus kita (akademisi) lakukan adalah merancang dan memanifestasikan lingkungan Pendidikan akuntansi, terutama auditing, yang berintegritas.”, ujar Prof. Abdul Halim sekaligus menutup sesinya.
Masih sejalan dengan topik yang sama, Dr. Pahala Nainggolan, CA., Deputi Pencegahan KPK RI, hadir sebagai pembicara di sesi ketiga dengan materi berjudul “Akuntansi Sektor Publik dan Pencegahan Korupsi”. Perbedaannya, pada sesi ini topik tersebut dibahas melalui perspektif pembicara yang turun langsung melihat fakta di lapangan. Menurut Dr. Pahala, akuntan berkontribusi dalam mendorong akuntabilitas publik, tetapi sayangnya kebutuhan sumber daya manusia yang memadai (memiliki latar belakang akuntansi) di pemerintahan masih jauh dari target sehingga sulit untuk mendorong akuntabilitas. “Ayo dong dari universitas kita berbondong-bondong membantu akuntabilitas daerah!”, ajak Dr. Pahala kepada partisipan seminar.
Selain itu, Dr. Pahala juga memaparkan sejumlah permasalahan yang terindikasi berisiko besar mengandung celah tindakan korupsi, yaitu diantaranya mengenai penyajian asset nasional, pengakuan aset daerah, dan pengakuan pendapatan daerah. “Tindak pidana korupsi ada berbagai macam bentuknya, tetapi semuanya berujung pada kerugian negara. Hal ini bisa dicegah dengan tata kelola melalui manajemen aset yang lebih baik di mana akuntan publik sangat bisa berkontribusi.”, tambahnya.
Pada sesi terakhir, topik materi dengan judul “Kualitas Pemeriksaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Akuntabilitas” dipaparkan oleh Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., CA., CPA., CSFA., yang merupakan Wakil Ketua BPK RI. Dalam materinya, Dr. Agus membahas empat cakupan bahasan. Yang pertama adalah konsep keuangan negara, ruang lingkupnya meliputi hampir seluruh proses bisnis di Indonesia yang berasal dari APBN dan turunan-turunannya. Kemudian, Dr. Agus membahas mengenai akuntabilitas keuangan negara yang terdiri dari tiga pilar, yaitu standar akuntansi, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan keuangan.
Bahasan yang ketiga terkait pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah dan pemeriksaan kinerja. Pada bahasannya yang terakhir mengenai manajemen kualitas pemeriksaan, Dr. Agus menjelaskan pemanfaatan SAI Performance Measurement Framework yang terdiri dari enam domain. “Ekspektasinya apabila semua aspek dapat terlaksana dengan baik, maka kualitas akuntabilitas di Indonesia akan menjadi lebih baik.”, pungkasnya. Rangkaian acara seminar Nasional Akuntabilitas Publik (SNAP) 2020 pun diakhiri dengan sesi menjawab pertanyaan yang telah sebelumnya dilayangkan partisipan pada question box oleh semua pembicara yang hadir.
Reportase: Kirana Lalita Pristy/Sony Budiarso
