Di tengah semakin banyaknya lulusan ekonomi yang dihasilkan perguruan tinggi, kualitas penalaran ekonomi dalam ruang publik justru dinilai belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kebijakan di berbagai sektor strategis, seperti pangan, listrik, dan fiskal, kerap lahir tanpa evaluasi yang memadai serta diawali dengan diagnosis persoalan yang kurang tepat. Kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya pembaruan dalam pendidikan ekonomi yang adaptif dan relevan untuk memperkuat teknokrasi.
Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. Muhammad Ikhsan, M.A., dosen dalam acara Seminar Nasional & Pertemuan Tahunan APSEPI XI 2026 dalam sesi “Pendidikan Ekonomi yang Adaptif dan Relevan untuk Memperkuat Teknokrasi dan Kualitas Kebijakan Ekonomi Indonesia” pada Kamis (9/7/2026). Dalam paparannya, Muhammad Ikhsan mengawali diskusi dengan sebuah pertanyaan yang menggugah.
“Mengapa kelimpahan kredensial (credential abundance) bisa terjadi bersamaan dengan kelangkaan analisis yang tajam, berani, dan berbasis bukti?” ujarnya.
Menurutnya, kesenjangan antara jumlah lulusan dan kualitas penalaran ekonomi menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Jurang tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas diskursus ekonomi di ruang publik, tetapi juga pada proses penyusunan kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat.
“Kebijakan yang baik tidak jatuh dari langit. Ia tidak lahir dari pidato, tidak dari peraturan, tidak dari niat baik seorang pemimpin semata,” ungkapnya.
Muhammad Ikhsan menyampaikan bahwa saat berbicara tentang pendidikan ekonomi yang adaptif dan relevan untuk memperkuat teknokrasi, bukan sekadar urusan reformasi kurikulum, menambah satu mata kuliah atau mengganti satu silabus. Pendidikan ekonomi adalah soft infrastructure bagi mutu teknokrasi nasional sama strategisnya dengan jalan, pelabuhan, dan jaringan listrik.
“Hanya saja, pendidikan ekonomi ini adalah infrastruktur yang dampaknya baru terasa setelah 10 atau 20 tahun,” jelasnya.
Muhammad Ikhsan menegaskan teknokrasi yang dibutuhkan Indonesia bukanlah soal gelar dan jabatan. Teknokrasi yang dimaksud adalah pelembagaan cara berpikir yang disiplin dan jujur secara intelektual dalam pengambilan keputusan publik.
Muhammad Ikhsan mengajak para peserta untuk berkaca pada kasus-kasus yang terjadi seperti pemadaman listrik bergilir, paradoks swasembada beras, hingga program makan bergizi gratis yang berakar dari kasus penalaran.
“Ini adalah sebuah rapor yang tertunda bagi apa yang kita ajarkan di ruang kelas selama bertahun-tahun. Saya mengatakannya karena saya yakin pada satu hal: jika kita sungguh ingin memperbaiki kebijakan, kita harus memperbaiki nalar yang melahirkannya. Dan nalar itu dibentuk ketika di ruang kelas,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Muhammad Ikhsan menekankan bahwa penguatan teknokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi di tingkat nasional, tetapi juga program studi ekonomi di berbagai daerah. Menurutnya, pembicaraan mengenai teknokrasi selama ini terlalu berpusat di Jakarta, padahal sejak era desentralisasi sebagian besar kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat justru diambil di tingkat daerah.
Ia pun mengajak pengelola program studi ekonomi di daerah menjadikan desentralisasi sebagai agenda utama dalam riset dan pengajaran. Program studi ekonomi di daerah diharapkan dapat menjadi pusat pengetahuan mengenai persoalan ekonomi di wilayahnya masing-masing.
“Jangan hanya mengirim lulusan ke Jakarta, tetapi bangunlah kemampuan untuk memperbaiki kebijakan di kabupaten, kota, dan provinsi tempat Bapak dan Ibu berada,” ujarnya.
Di akhir paparannya Muhammad Ikhsan mengingatkan bahwa masa depan kualitas kebijakan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh pendidikan ekonomi saat ini. Menurutnya, ruang kelas merupakan tempat lahirnya para pengambil kebijakan di masa depan.
“Mutu kebijakan ekonomi Indonesia satu dekade ke depan tidak sedang ditentukan di Istana, di Kementerian Keuangan, atau di Bank Indonesia. Ia sedang ditentukan hari ini di ruang kelas yang Bapak dan Ibu pimpin,” pungkasnya.
Reportase: Shofi Hawa Anjani
Editor: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
