Belum cukup, predikat Wajar Tanpa Pengecualian hanya salah satu aspek dari akuntabilitas
- Detail
- Ditulis oleh FEB UGM
- Kategori: Berita
- Dilihat: 1215
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM menyelenggarakan Seminar Nasional Akuntabilitas Publik (SNAP) dengan topik "Revitalisasi Akuntabilitas Kinerja Menuju Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Berorientasi Hasil." Diselenggarakan pada Sabtu (7/4) lalu, seminar ini diikuti ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, praktisi, serta aparat pemerintahan.
"Acara ini merupakan bentuk nyata kegiatan dari laboratorium akuntansi FEB UGM, khususnya Public Sector Governance (PSG), yang melibatkan banyak mahasiswa, pemerintah daerah, dan lainnya," ujar Dekan FEB UGM, Eko Suwardi, M.Sc., Ph.D.
Rektor UGM, Prof. Ir Panut Mulyono M.Eng., D.Eng., yang membuka seminar ini mengutarakan bahwa seminar ini menjadi hal yang penting karena saat ini praktik akuntabilitas kinerja belum secara penuh dijalankan oleh institusi publik. Melihat persoalan ini, UGM melalui PSG mengambil peran untuk mendukung usaha pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai program yang diselenggarakan.
"PSG saat ini sudah bekerja sama dengan BPK, Pemda Kabupaten Sleman, dan pihak-pihak lain. Melalui program ini, FEB berfokus pada penerapan logic model dan menggunakan peraturan menteri keuangan sebagai dasar dari implementasi anggaran berbasis kinerja organisasi publik," kata Rektor UGM.
PSG, ujarnya, bertindak sebagai mitra pemerintah sekaligus menjadi katalisator revitalisasi. Sehubungan dengan misi tersebut, seminar ini berfungsi sebagai forum bagi praktisi yang berpengalaman serta akademisi untuk bertukar wawasan terkait berbagai isu-isu terkini.
"Diharapkan melalui kegiatan ini juga timbul kesadaran dari masyarakat untuk mengawal proses kebijakan publik yang memiliki dampak yang masif terhadap kepentingan masyarakat," imbuh Panut.
Kegiatan ini, menurut Direktur Public Sector Governance FEB UGM, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA, baru pertama kali diadakan pada tahun ini sebagai suatu sarana untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas sektor publik.
"Saat ini masih ada pandangan bahwa kalau sudah dapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian berarti sudah cukup, padahal itu hanya salah satu aspek dari akuntabilitas. Harapannya pemerintah bisa lebih fokus pada performanya," tutur Rusdi.
Dalam seminar ini, dihadirkan sederet pembicara yang andal dan berpengalaman dalam bidang akuntabilitas publik, di antaranya Mohammad Yusuf Ateh, M.B.A., Ak. dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Erwin Dimas, S.E., DEA., M.Si. dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha dari Kementerian Keuangan RI, serta Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. mewakili Pemerintah Daerah Sleman.
Sumber: Gloria/UGM
