Besarnya anggaran pemerintah tidak serta-merta menjamin keberhasilan suatu program dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan anggaran perlu disertai perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang terukur agar setiap dana yang dibelanjakan menghasilkan manfaat sesuai tujuan pembangunan.
Guru Besar Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Prof. Dr. Abdul Halim, mengatakan akuntansi manajemen publik memiliki peran penting dalam memastikan penggunaan anggaran pemerintah berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikannya dalam Podcast FEB UGM bertajuk “Anggaran Besar, Dampaknya ke Mana? Peran Akuntansi dalam Kebijakan Publik”.
Menurut Abdul Halim, akuntansi manajemen publik membantu pemerintah menghasilkan informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan, sekaligus mengendalikan dan mengukur kinerja program. Hal ini penting karena pengelolaan keuangan pemerintah, terutama yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan.
“Pada dasarnya, akuntansi itu menghasilkan informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Dalam pemerintahan, akuntansi manajemen publik juga berguna untuk proses pengendalian dan pengukuran kinerja,” terangnya.
Ia menjelaskan, pengukuran keberhasilan program pemerintah perlu memperhatikan keterkaitan antara input, proses, output, outcome, dan dampak. Pemerintah tidak cukup hanya menghitung besarnya dana yang dialokasikan atau jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga perlu mengukur hasil serta perubahan yang dirasakan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, konsep value for money menjadi salah satu pendekatan penting untuk menilai kinerja penggunaan anggaran. Konsep ini mencakup tiga aspek, yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga pilar tersebut digunakan untuk memastikan anggaran digunakan dengan biaya yang wajar, dimanfaatkan secara optimal, dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Ia mencontohkan penerapan akuntansi manajemen publik dalam keputusan pemerintah daerah untuk membeli atau menyewa kendaraan dinas. Keputusan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai komponen biaya, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, penyusutan, hingga tingkat pemanfaatannya.
“Jika menyewa dinilai lebih efisien dibandingkan membeli, pilihan tersebut dapat menjadi alternatif untuk menghemat anggaran pemerintah,” tuturnya.
Abdul Halim menyampaikan pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan keuangan publik. Ia menyoroti peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengkritisi dan mengawasi alokasi anggaran daerah agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, penganggaran perlu disusun berdasarkan data dan kebutuhan yang jelas agar setiap keputusan memiliki pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan juga berpotensi untuk mendukung efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah. Melalui pengolahan data dan perhitungan yang lebih sistematis, pemerintah dapat mengevaluasi hubungan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang diperoleh. Namun, pemanfaatan teknologi perlu diiringi dengan perbaikan cara kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia menambahkan bahwa penerapan akuntansi manajemen publik masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam mengukur kinerja secara objektif dan memastikan konsistensi kebijakan ketika terjadi pergantian pemerintahan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar penggunaan anggaran dapat ditelusuri berdasarkan tujuan, program, dan kegiatan yang telah direncanakan.
“Dengan adanya akuntansi manajemen publik pengelolaan anggaran yang dilakukan melalui perencanaan berbasis data, pengukuran kinerja, serta pengawasan yang transparan dan akuntabel, pemerintah diharapkan mampu memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar mendukung tujuan pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Video selengkapnya program Podcast FEB UGM bertajuk “Anggaran Besar, Dampaknya ke Mana? Peran Akuntansi dalam Kebijakan Publik dapat diakses melalui tautan http://ugm.id/PeranAkuntansiManajemenPublik
Reportase: Najwa Anggi Namira
Editor: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
