Indonesia untuk pertama kalinya memegang Presidensi Group of 20 (G20), yakni forum kerja sama 20 ekonomi utama di dunia. Untuk mendukung kegiatan G20 ini, dibentuk T20 sebagai bentuk ide untuk menjalani G20. Dalam T20 ini, dibentuk kelompok gugus tugas (task force) yang dikelola secara desentralisasi yang disesuaikan dengan keahlian lembaga-lembaga riset. Task Force 8 yang merupakan salah satu task force di T20 akan diwakili oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Penelitian dan Pengembangan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), dan ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia).
Untuk mendukung program tersebut, PT PII, P2EB FEB UGM, dan ERIA mengadakan Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) pada Jumat, (08/07) yang membahas topik “Equitable Risk Allocation.” Hasil dari diskusi tersebut akan dijadikan rekomendasi untuk Task Force 8. Acara ini dibuka dengan kata sambutan yang diberikan oleh Fauziah Zen selaku Senior Economist ERIA. Dalam sambutannya, Fauziah menjelaskan bahwa ERIA sebagai knowledge partner sangat mendukung perkembangan infrastruktur di Indonesia yang merupakan program dari G20. Ia juga menambahkan bahwa salah satu isu dalam pembangunan infrastruktur ialah alokasi dan manajemen risiko. Kata sambutan selanjutnya diberikan oleh Andre Permana, Ph.D. selaku Director of business PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan Prof. Suahasil Nazara selaku Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Diskusi dalam Indonesia Infrastructure Roundtable diisi dengan empat panelis. Di antaranya ialah Dr. Ir. Herry Trisaputra Zuna S.E., M.T. selaku Director General for Public Works and Housing Infrastructure Financing, Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia, Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan, CA., M.Sc., CIA, FRM selaku Deputy for Development Funding, Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia, Dr. Luky Alfirman selaku Director General of Budget Financing and Risk Management, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, dan Prof. Wihana Kirana Jaya, Ph.D. selaku Special Advisor to Minister of Transportation, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.
Hengki Purwanto, S.E., M.A. selaku Executive Coordinator Task Force 8 memberikan poin-poin dari hasil diskusi yang telah dilakukan oleh para panelis. Hasil diskusi tersebut bisa dijadikan sumber untuk memperkaya policy brief. Isi dari poin penting tersebut di antaranya ialah resiliensi infrastruktur yang menghadapi kendala dari eksternal, disaster, disruption, financing, dan sebagainya. Maka dari itu, diperlukannya upaya perbaikan dalam pelbagai hal, di antaranya regulasi, perlembagaan, dan koordinasi di antara para pelaku pengampu infrastruktur di seluruh dunia.
Dalam diskusi panel tersebut, Prof. Suahasil Nazara menyatakan bahwa pandemi Covid-19 yang ada memberikan pelajaran penting bahwa risiko menjadi nyata di depan mata. Risiko tersebut harus dijadikan bagian dari proses perencanaan. Dalam penyediaan infrastruktur, pengembangan infrastruktur risiko juga harus menjadi bagian dari kontrak pihak yang bersinergi. Suahasil juga menekankan bahwa dalam kasus indonesia yang dipaparkan oleh panelis, masalah yang ada tidak boleh dilihat dari konteks kasus itu saja, tetapi diangkat sebagai salah satu pintu masuk untuk mengglobalkan isu bersama di antara negara maju dan berkembang.
Reportase: Merisa Anggraini
