Reformasi birokrasi di Indonesia sangat tergantung pada siapa pemimpin yang berkuasa saat itu. Dengan kata lain, sebagus apapun sistem yang diterapkan tetap saja tergantung kepada siapa pejabat yang memimpin instansi atau departemen tersebut.
Menurut mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Dr. Anggito Abimanyu, kondisi itu dapat dilihat pada reformasi birokrasi di Departemen Keuangan. Sewaktu dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, para pejabat eselon 1 struktural dilarang merangkap jabatan, termasuk jabatan komisaris BUMN. Fokusnya adalah reformasi struktural di Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, Perbendaharaan dan Kekayaan Negara, yang dibarengi dengan pembentukan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
Sementara itu, menurut Anggito, saat ini justru dilakukan pemisahan reformasi birokrasi pada beberapa unit tersebut. “Padahal, kebijakan itu sebenarnya bukan prioritas pembenahan masalah perpajakan. Nah, kalau soal larangan main golf itu sekarang, ya tidak tahu masih berlaku tidak,” ujar Anggito dalam acara peluncuran bukunya yang berjudul ‘Refleksi dan Gagasan Kebijakan Fiskal’, yang diselenggarakan di Auditorium Magister Manajemen UGM, Rabu (25/5).
Dalam buku setebal 274 halaman itu, Anggito menyampaikan reformasi birokrasi di bawah kepemimpinan yang jujur, tegas, dan visioner merupakan syarat penting dalam mengubah cara pikir birokrat. Yang sering mengganggu adalah budaya ewuh pakewuh dan comfort zone. Ini menyebabkan SDM yang berani mengambil keputusan dan visioner harus tersingkir atau dimutasi. “Trauma masa lalu, seperti BLBI, dan krisis serta agresivitas pengawas, seperti KPK, BPK, dan kejaksaan mengakibatkan kelambatan pengambilan keputusan,” tutur Anggito yang saat ini menjabat Direktur Penelitian Ekonomika dan Bisnis (P2EB) UGM.
Khusus reformasi perpajakan, Anggito menilai perlu terus ditingkatkan. Munculnya beberapa masalah, seperti kasus mafia pajak dan Gayus, serta masalah lain, seperti rendahnya penerimaan Pph orang pribadi, membuat kebutuhan untuk meneruskan reformasi perpajakan menjadi isu penting. Selain itu, tantangan terbesar untuk mengembalikan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada institusi perpajakan juga masih belum terpenuhi. “Dalam menarik pajak, perlu dipertimbangkan beberapa hal agar sesuai dengan tujuan lain, yakni tetap mendorong investasi,” kata Anggito.
Selain berbicara tentang reformasi birokrasi, Anggito mengemukakan beberapa topik lain yang juga menarik dalam bukunya, antara lain, Fenomena Capital Inflow dan Inflasi, Renegosiasi ACFTA, Keputusan IPO PT Krakatau Steel, Kenaikan Harga BBM, Divestasi Newmont, Subsidi Listrik, Bank Century dan Posisi Indonesia dalam G20.
Rektor UII, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. selaku pembahas menilai tulisan Anggito Abimanyu, baik ketika masih berada di lingkaran birokrasi maupun di kampus, tetap konsisten santun dan tidak takut berseberangan dengan pendapat ekonom lain. “Tulisannya tidak menggurui dan santun. Lihat dan bandingkan saja tulisan Anggito ketika masih di kekuasaan maupun di kampus, tetap kritis dan sopan,” kata Edy.
Buku yang diluncurkan hari ini merupakan kumpulan tulisan Anggito mengenai ekonomi, khususnya keuangan dan fiskal. Hampir seluruh tulisan di buku ini telah dimuat di media massa dan diolah kembali. Pengantar buku ditulis oleh cendekiawan yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Prof. Dr. Emil Salim.
Peluncuran buku yang melibatkan Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. (Rektor UII) dan Wisnu Nugroho (wartawan) sebagai pembahas itu juga dilakukan penyerahan buku dan CD secara simbolis kepada Prof. Dr. Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com. (mantan Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM) dan Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto. Acara juga dimeriahkan dengan penampilan Dira Sugandhi yang membawakan lagu dari CD ‘Olah Rasa, Olah Kata, dan Olahraga’ karya Anggito Abimanyu.
Sumber: Satria/UGM
