Yogyakarta, 11 Oktober 2024 – Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) melalui Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) meluncurkan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI). Instrumen ini membantu mempermudah penilaian kinerja transformasi digital di pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
Peluncuran GM-DTGI ini berlangsung pada Jum’at, 11 Oktober 2024, di Auditorium Ranuwihardjo, MM FEB UGM. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bapak Nezar Patria, S.Fil., M.Sc., M.B.A., pimpinan UGM dan FEB UGM, tim peneliti GM-DTGI, mahasiswa, 22 pemda di Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Ketua Peneliti GM-DTGI, Prof. Syaiful Ali, MIS., Ph.D., Ak., CA., menyampaikan GM-DTGI merupakan sebuah indeks inovatif yang dirancang untuk menilai kinerja transformasi digital di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Instrumen ini dikembangkan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan inovasi digital lainnya yang diterapkan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“GM-DTGI hadir untuk mengukur dan mengoptimalkan investasi TI di pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan strategis daerah tersebut,” jelasnya, Jum’at (11/10).
Ali mengatakan bahwa melalui pendekatan holistik, transformasi digital tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mencakup aspek manusia, proses bisnis, dan organisasi. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pengukuran ini. Melalui pengukuran yang dilakukan, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan agar lebih baik, lebih transparan, dan lebih berdaya saing di masa depan.
Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa GM-DTGI menyediakan gambaran yang komprehensif tentang praktik Pemda dalam mengadopsi teknologi digital serta mentransformasi proses bisnisnya. Selain itu, juga membantu Pemda mengidentifikasi area transformasi digital yang belum optimal. Berikutnya, GM-DTGI menjadi alat yang kuat untuk mendorong inovasi serta perbaikan berkelanjutan dalam transformasi digital.
Penghitungan indeks ini dilakukan berdasarkan data Pemda yang diperoleh dari website resmi Pemerintah Kabupaten/Kota serta sumber publik internet yang kredibel lainnya. GM-DTGI terdiri dari tujuh pilar, yaitu Tata Kelola dan Kepemimpinan, Peraturan dan Kebijakan, Reformasi Administrasi Publik dan Perubahan Manajemen, Tata Kelola Data, Ekosistem Digital, Desain Platform Berpusat pada Pengguna, serta Keamanan Siber dan Privasi.
Ali mengungkapkan bahwa proses penyusunan indeks ini melibatkan berbagai tahapan. Penyusunan indeks ini dimulai dengan pengumpulan data dari website kredibel pemerintah daerah kabupaten/kota dan peraturan yang memiliki informasi terkait dengan transformasi digital sesuai dengan kebutuhan peratingan. Tim penyusun terdiri dari enumerator dan akademisi yang memastikan bahwa data yang dikumpulkan representatif dan akurat melalui proses quality control oleh tim peneliti.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nezar Patria, S.Fil., M.Sc., M.B.A., menyambut baik peluncuran GM-DTGI yang dikembangkan oleh FEB UGM. Menurutnya, indeks tersebut berfungsi sebagai alat diagnostik untuk melihat tingkat kematangan adopsi teknologi digital dalam rangka transformasi pelayanan publik di pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pasalnya, selama ini indeks yang dimiliki lebih banyak memotret adopsi teknologi di tingkat provinsi dan belum menyentuh layanan paling kecil, seperti di kabupaten/kota, yang langsung berhubungan dengan publik.
“Terima kasih kepada FEB UGM yang telah menginisiasi pengembangan GM-DTGi. Indeks ini sangat membantu bagi siapa saja yang berada di ekosistem transformasi digital di Indonesia untuk melihat tingkat kematangan dan melaksanakan transformasi digital,” jelasnya.
Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., Sp.OG (K), Ph.D., yang diwakili oleh Direktur Pengembangan Usaha UGM, Dr. Hargo Utomo, mengatakan bahwa peluncuran GM-DTGI ini penting bagi UGM dan Pemda sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan di sektor publik. Harapannya, melalui indeks yang dikembangkan oleh PKSI UGM ini menjadi babak baru bagi pemerintah tidak hanya menyediakan layanan yang efisien, transparan, dan akuntabel, tetapi juga mampu membawa tata kelola layanan yang lebih baik dengan mengadopsi tujuh pilar transformasi digital.
Dekan FEB UGM, Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak., C.A., mengatakan bahwa hadirnya GM-DTGI merupakan langkah penting yang diinisiasi oleh FEB UGM melalui Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) untuk memberikan penilaian yang lebih komprehensif terhadap kinerja digitalisasi pemerintah daerah. Pengembangan indeks ini tidak hanya melibatkan akademisi dan praktisi, tetapi juga didasarkan pada data yang diperoleh dari sumber-sumber yang kredibel, termasuk situs resmi pemerintah daerah.
Didi berharap dengan adanya indeks ini, sinergi yang lebih baik dapat terwujud antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ia pun mengajak para pemangku kepentingan untuk terus berinovasi dan berkolaborasi demi terciptanya ekosistem digital yang lebih maju.
“Terima kasih kepada PKSI FEB UGM yang telah bekerja keras dalam pengembangan GM-DTGI, serta kepada semua pihak yang hadir hari ini, khususnya kepada Bapak Wakil Menteri Kominfo yang telah memberikan dukungan luar biasa terhadap inisiatif ini,” ucapnya.
GM-DTGI Award
Sementara itu, Koordinator Pusat Kajian Sistem Informasi FEB UGM, Fitri Amalia, Ph. D., menambahkan bahwa transformasi digital sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memenuhi ekspektasi layanan yang cepat dan efisien. GM-DTGI diharapkan menjadi alat evaluasi tata kelola transformasi digital untuk mendukung peningkatan kualitas layanan bagi publik.
Guna mendorong pemerintah daerah di Indonesia untuk terus meningkatkan tata kelola transformasi digital, PKSI memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. GM-DTGI Award ditujukan untuk mendorong pemerintah daerah di Indonesia agar terus meningkatkan tata kelola transformasi digital. Dengan tata kelola transformasi yang optimal, investasi teknologi informasi yang dilakukan dapat mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan setiap daerah sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
Fitri menjelaskan bahwa penilaian dalam GM-DTGI Award didasarkan pada best practices global di bidang tata kelola transformasi digital, dengan tujuh pilar yang menjadi dasar indeks GM-DTGI. Pilar-pilar ini mencakup aspek teknologi, manusia, proses bisnis, dan organisasi yang terus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan terkini. Data yang digunakan dalam penilaian bersumber dari website resmi Pemda dan sumber kredibel lainnya, dengan batas waktu hingga 31 Desember 2023.
Penilaian GM-DTGI Award 2024 ini menggunakan data dari 429 pemerintah kabupaten dan kota, yang dibagi ke dalam kategori Kabupaten, Kota, serta penilaian antar-kabupaten dan antar-kota dalam satu provinsi. Hasil penilaian ini menetapkan yang terbaik dalam setiap kategori. Untuk GM-DTGI Award tahun 2024 ini, Pemerintah Kota Semarang meraih peringkat pertama untuk kategori Kota dan Kabupaten Banyuwangi meraih peringkat pertama untuk kategori Kabupaten.
Selain pemberian penghargaan, PKSI memberikan kesempatan kepada para pemenang penghargaan untuk menyampaikan materi mengenai praktik baik (best practices) tata kelola transformasi digital di daerah masing-masing dalam sesi panel. Sesi panel ini menampilkan lima penyaji dari Pemerintah Daerah Kota Semarang, Kabupaten Banyuwangi, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sragen dan Kota Banjarmasin.
Dengan perilisan GM-DTGI, PKSI FEB UGM berharap dapat memberikan dorongan nyata kepada pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan publik melalui teknologi. Indeks ini tidak hanya akan menjadi alat ukur kemajuan, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong kolaborasi dan pembelajaran antardaerah. PKSI mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam proses transformasi digital demi mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Reportase: Kurnia Ekaptiningrum
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
