Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamen Kominfo), Nezar Patria, mengapresiasi upaya Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) dalam membantu menyukseskan program transformasi digital nasional melalui peluncuran Gadjah Mada Transformation Governance Index (GM-DTGI) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
GM-DTGI dikembangkan oleh Pusat Kajian Sistem Informasi Laboratorium (PKSI), Departemen Akuntansi, FEB UGM. Indeks membantu memudahkan penilaian kinerja transformasi digital di pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
“GM-DTGI merupakan kontribusi nyata UGM untuk membantu pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengukur transformasi digital di daerah masing-masing yang mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ungkapnya, Jum’at (11/10), dalam Seminar Nasional Perilisan GM-DTGI Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo MM FEB UGM.
Dalam kesempatan tersebut, Nizar mengungkapkan bahwa transformasi digital merupakan langkah strategis yang menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Transformasi digital hadir sebagai alternatif untuk mewujudkan ekosistem digital yang kuat, didukung oleh tiga pilar utama: ekonomi digital, pemerintahan digital, dan masyarakat digital.
“Ekosistem ini akan menavigasi permasalahan digital dan tentu saja harus didukung oleh infrastruktur digital. Dengan begitu, diharapkan dapat menjadi acuan dalam membangun ekosistem digital pada tahun 2045,” paparnya.
Nezar menjelaskan bahwa upaya transformasi digital bukan sekadar mendirikan website atau aplikasi. Bahkan, saat ini sudah ada 27 ribu aplikasi yang dikembangkan di berbagai lembaga pemerintah. Hanya saja, tantangannya adalah bagaimana infrastruktur digital yang telah dikembangkan mampu mengubah cara kerja dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
“Intinya bukan pada kuantitas, tetapi pada bagaimana infrastruktur yang ada mengubah cara kita bekerja, dan dengan teknologi digital menjadikan layanan publik bisa dilakukan dengan lebih efisien dan baik. Dari GM-DTGI akan terlihat apakah infrastruktur yang ada cukup menopang transformasi digital di pemerintah daerah atau tidak,” tuturnya.
Untuk memastikan infrastruktur dan transformasi digital berjalan dengan baik, Nezar menekankan pentingnya evaluasi berkala melalui berbagai indeks global. Beberapa di antaranya seperti IMD yang mengukur daya saing global, Network Readiness Index yang menilai pemanfaatan teknologi digital, serta Digital Economy and Society Index (DESI) yang mengukur kinerja digitalisasi di Uni Eropa. Ketiga indeks tersebut membantu proses transformasi digital, serta meningkatkan efektivitas dan implementasi teknologi di pemerintahan.
Selaras dengan hal tersebut, Nezar berharap GM-DTI juga mampu memperluas diskursus mengenai kematangan digital di tingkat daerah. Selain itu, dapat memberikan informasi digital kepada masyarakat akademik maupun pemerintah.
Lebih lanjut, Nezar mengatakan bahwa masih ada berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan transformasi digital di Tanah Air. Salah satunya adalah adanya kesenjangan digital yang cukup besar. Indonesia masih membutuhkan 12.092.110 talenta digital pada tahun 2023. Namun, saat ini masih terdapat gap sebesar 2.748.260 talenta digital atau 458.000 talenta digital per tahun.
Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, Nezar menyebutkan bahwa pemerintah telah meluncurkan program Smart City yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan. Program ini meliputi enam aspek utama, seperti smart governance, smart branding, serta inovasi digital lainnya yang diharapkan dapat mempercepat transformasi digital di tingkat daerah.
Reportase: Najwah Ariella Puteri
Penulis: Kurnia Ekaptiningrum
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
