Seiring meningkatnya perhatian global terhadap krisis iklim, isu transisi energi semakin sering hadir dalam diskursus pembangunan nasional. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan emisi karbon terbesar di dunia, telah menetapkan berbagai target penurunan emisi gas rumah kaca, mulai dari komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) hingga visi mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Namun, di balik berbagai target tersebut, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana capaian yang ada benar-benar mencerminkan perubahan mendasar dalam sistem energi nasional.
Pertanyaan tersebut tersebut tidak hanya mengemuka di ruang publik, tetapi juga menjadi perhatian akademisi yang menekuni kajian ekonomi energi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam salah satu sesi Research Series FEB UGM bertajuk Peluang dan Rintangan Transisi Energi Indonesia, Head of the Australian National University Indonesia Project, Prof. Budy P. Resosudarmo menjelaskan bahwa capaian penurunan emisi Indonesia perlu dipahami secara lebih kritis, terutama jika dikaitkan dengan asumsi yang digunakan dalam penyusunan target.
Ia menjelaskan bahwa target NDC Indonesia disusun berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen per tahun pada periode 2010–2030. Dari asumsi pertumbuhan tersebut, besaran emisi yang diperkirakan muncul kemudian dijadikan sebagai acuan emisi awal dalam menentukan target pengurangan emisi nasional.
“Ketika asumsi pertumbuhan ekonominya tinggi, maka baseline emisinya juga tinggi. Jika realisasi pertumbuhan ternyata lebih rendah, seperti setelah pandemi COVID-19, emisi otomatis ikut turun. Secara angka, target tercapai, tetapi itu belum tentu mencerminkan adanya perubahan teknologi maupun pergeseran struktur energi. Dengan demikian kita bisa memenuhi NDC itu bukan karena ada improvement dalam hal energy transition atau energy efficiency,” jelasnya.
Kondisi tersebut menyebabkan capaian NDC relatif mudah diraih tanpa harus disertai transformasi mendasar dalam sistem energi nasional. Oleh karena itu, keberhasilan memenuhi target NDC tidak selalu dapat dimaknai sebagai keberhasilan transisi energi yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, target NZE 2060 justru dinilai sebagai tolok ukur yang lebih menantang sekaligus relevan.
“Kalau NDC itu tidak ada masalah. Tapi yang lebih penting adalah apakah Indonesia mampu merefleksikan energy transition dan mencapai NZE tahun 2060 atau bahkan lebih cepat,” ujarnya.
Tantangan transisi energi semakin kompleks ketika dihadapkan ketergantungan Indonesia terhadap batu bara. Pasca pandemi, pertumbuhan ekonomi nasional banyak ditopang oleh lonjakan harga komoditas, terutama batu bara, yang di sisi lain merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar. Selain berperan sebagai sumber energi, sektor ini juga memiliki efek pengganda ekonomi yang signifikan, khususnya di daerah penghasil tambang.
Aktivitas pertambangan yang bersifat informal di sekitar wilayah tambang menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat lokal. Dalam konteks tersebut, transisi energi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan mengganti sumber energi.
“Mining batu bara itu ada dua aspek. Pertama, open-pit artinya banyak melibatkan orang. Kedua, illegal mining berarti banyak sekali orang yang terlibat. Jika kegiatan ini ditutup dan asumsinya ilegal mining juga ditutup, maka multiplier effect penutupan batu bara itu jadi signifikan,” paparnya.
Indonesia dinilai memiliki peluang yang sangat besar untuk beralih ke sumber energi terbarukan. Pengembagan energi terbarukan di Indonesia turut didukung dengan adanya Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. Prof. Budy pun menyoroti potensi energi surya, khususnya melalui pengembangan floating solar di wilayah perairan Indonesia yang relatif tenang. Potensi tersebut diperkuat oleh teknologi penyimpanan energi seperti pumped hydro storage yang mampu mengatasi sifat intermiten energi terbarukan, serta pengembangan jaringan listrik antarpulau untuk mendistribusikan pasokan energi secara lebih merata.
Meski potensi tersebut sangat besar, ia menegaskan bahwa tantangan utama transisi energi Indonesia justru bukan terletak pada aspek teknologi. Meskipun biaya energi terbarukan secara global semakin murah, implementasinya di Indonesia masih terkendala oleh tingginya biaya institusional.
“Masalahnya bukan pada teknologi. Teknologinya sudah ada dan semakin efisien. Namun, tantangan kita justru terdapat pada institusi dan komitmen pimpinan tertinggi,” tegasnya.
Video program Research Series FEB UGM bertajuk Opportunities and Obstacles to Indonesia’s Energy Transition selengkapnya dapat diakses melalui:
Research Series: Peluang dan Rintangan Transisi Energi Indonesia
Penulis: Dwi Zhafirah Meiliani
SDG: 4,8,9,12,13,16,17
