Pusat Kajian Sistem Informasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (PKSI FEB UGM) menyelenggarakan Seminar Nasional bertema Mengoptimalkan Big Data dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Untuk Mendukung Akselerasi Transformasi Digital, Kamis (18/09/2025) di Auditorium MM FEB UGM. Dalam kesempatan tersebut turut disampaikan penganugerahan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Tahun 2025 bagi pemerintah daerah terbaik di kabupaten/kota dalam tata kelola transformasi digital.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bapak Nezar Patria, S.Fil., M.Sc., M.B.A. Ia menyoroti tentang pentingnya optimalisasi big data dalam tata kelola pemerintah daerah dalam upaya mendukung akselerasi transformasi digital. Menurutnya, transformasi digital membuka peluang terjadinya lompatan besar di sektor publik dengan menawarkan akurasi dan kecepatan sehingga mampu mengakselerasi layanan publik.
“Penggunaan data dari sumber terbuka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga meningkatkan kepercayaan publik,” ucapnya, Kamis (18/9).
Nezar menyampaikan bahwa pemanfaatan big data di sektor publik tidak hanya mampu meningkatkan layanan publik karena terhubung dengan teknologi terkini. Namun, dengan kehadiran teknologi mentransformasi cara pemerintah dalam bekerja. Selain itu, teknologi juga mendorong implementasi nilai dan transparansi akuntabilitas.
Kendati begitu, Nezar mengungkapkan ada berbagai tantangan pemanfaatan big data di sektor publik. Beberapa tantangan yang ada antara lain soal tata kelola dan kebijakan terkait data, kesiapan data, hingga keterbatasan akses data. Oleh sebab penting untuk membangun kepercayaan dua pihak dalam mengelola data. Disamping itu meningkatkan kepatuhan terhadap aspek teknis dan legal serta keselarasan tujuan. Tidak kalah penting, upaya untuk meningkatkan data dengan melibatkan masyarakat dalam proyek riset yang menjawab permasalahan nyata dan melakukan pengumpulan data melalui jaringan yang luas dan terbuka.
Sebelumnya Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerja Sama, Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc., dalam sambutannya menyampaikan bahwa melakukan transformasi digital bukanlah hal mudah dan membutuhkan komitmen, kesiapan infrastruktur hingga mindset.
“Banyak tantangan yang dihadapi seperti infrastruktur yang belum merata, literasi masih timpang, sistem yang belum terintegrasi hingga resistensi terhadap perubahan,” ucapnya.
Ia pun mengapresiasi upaya baik yang dilakukan oleh FEB UGM dalam mendukung transformasi digital bagi pemerintah daerah kabupaten/kota melalui pengembangan indeks GM-DTGI.
“UGM mengapresiasi hadirnya GM-DTGI. Indeks ini memiliki visi jangka panjang yang mendorong visi Indonesia digital 2045,” jelasnya.
Dekan FEB UGM, Prof. Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Akt., mengatakan tansformasi digital kini menjadi salah satu pilar penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif. Kehadiran GM-DTGI yang disusun oleh Pusat Kajian Sistem Informasi FEB UGM merupakan langkah nyata universitas dalam mendukung agenda percepatan transformasi digital nasional. Indeks ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesiapan dan pencapaian digitalisasi, terutama di tingkat pemerintah daerah. Pada tahun 2025 ini, GM-DTGI hadir dengan indikator yang lebih mutakhir serta metodologi yang diperkuat. Dengan begitu, hasil yang diperoleh tidak hanya lebih akurat dan komprehensif, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan dan praktik terbaik di berbagai daerah.
“Kami berharap pemeringkatan ini bukan sekadar instrumen evaluasi, melainkan juga pemicu kolaborasi dan inspirasi dalam membangun tata kelola digital yang lebih maju,” ucapnya.
Ketua Peneliti GM-DTGI, Prof. Syaiful Ali, MIS., Ph.D., Ak., CA., menjelaskan GM-DTGI merupakan sebuah indeks inovatif yang diluncurkan pada tahun 2024 untuk menilai kinerja transformasi digital di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Instrumen ini dikembangkan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan inovasi digital lainnya yang diterapkan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia berdasarkan tujuh pilar utama. Ketujuh pilar tersebut adalah Tata Kelola dan Kepemimpinan; Peraturan dan Kebijakan; Reformasi Administrasi Publik dan Manajemen Perubahan; Tata Kelola Data; Ekosistem Digital; Desain Platform Berbasis Pengguna; serta Keamanan Siber dan Ketahanan Sistem. Pada tahun 2025, indeks ini mengevaluasi 508 pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui proses penilaian berbasis data yang diverifikasi langsung bersama pemerintah daerah terkait.
Dalam seminar nasional ini turut dilaksanakan diskusi panel dalam dua sesi. Diskus tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah pusat, daerah, dan industri untuk berbagi praktik terbaik, strategi implementasi big data, hingga inovasi layanan publik berbasis teknologi.
Reportase: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
