Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, S.Fil., M.Sc., M.B.A, menekankan pentingnya optimalisasi big data dalam tata kelola pemerintah daerah. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mendukung percepatan transformasi digital.
“Pemanfaatan big data mungkinkan lompatan besar di sektor publik karena menawarakan akurasi dan kecepatan sehingga mampu mengakselerasi layanan publik,” jelasnya Kamis (18/9/2025) di Auditorium MM FEB UGM.
Saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional dan Penyerahan Penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025, Nezar mengatakan penggunaan data dari sumber terbuka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Pemanfaatan big data di sektor publik tidak hanya mampu meningkatkan layanan publik karena terhubung dengan teknologi terkini. Namun, dengan kehadiran teknologi mentransformasi cara pemerintah dalam bekerja.
Kendati begitu, Nezar Patria mengungkapkan ada berbagai tantangan pemanfaatan big data di sektor publik. Beberapa tantangan yang ada antara lain soal tata kelola dan kebijakan terkait data, kesiapan data, hingga keterbatasan akses data.
“Konektivitas yang dibangun pemerintah mencapai 97% dari wilayah dihuni. Artinya, sudah ada konektivitas internet di seluruh Indonesia dengan berbagai kondisi. Tentunya masih ada gap kecepatan internet dan kualitas layanan,” urainya.
Oleh sebab penting untuk membangun kepercayaan dua pihak dalam mengelola data. Disamping itu meningkatkan kepatuhan terhadap aspek teknis dan legal serta keselarasan tujuan. Tidak kalah penting, upaya untuk meningkatkan data dengan melibatkan masyarakat dalam proyek riset yang menjawab permasalahan nyata dan melakukan pengumpulan data melalui jaringan yang luas dan terbuka.
Lebih lanjut Nezar Patria menjelaskan soal strategi optimalisasi pemanfaatan big data. Langkah awal adalah menetapkan visi berbasis kasus penggunaan yang konkret dan fokus pada skala nyata yang relevan dan bisa ditiru serta memastikan kasus yang dipilih mencakup kebutuhan yang luas. Berikutnya, memahami lanskap data yang ada untuk transparansi, melakukan pemetaan baik kebutuhan, ketersediaan hingga lokasi data, dan membangun katalog data terstruktur.
Selanjutnya, di sisi infrastruktur perlu memastikan ketersediaan infrastruktur data untuk interoperabilitas dan pertukaran data untuk berbagai kebutuhan. Selain itu, infrastruktur data harus berstandar, memiliki pengelolaan akses terkontrol, dan keamanan yang terjamin. Tidak kalah penting adalah mendorong penggunaaan cepat melalui data labs yaitu unit eksperimental agile, serta eksperimen dan pengujian untuk mendeteksi permasalahan sejak dini.
Nezar Patria mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah melalui Komdigi mengembangkan program untuk mendorong teknologi pemerintahan digital antara lain melalui penyelenggaraan infrastruktur digital pemerintah dan penyelenggaraan aplikasi pemerintah digital seperti SP4N-LAPOR dan Mall Pelayanan Publik Digital. Disamping itu, Komdigi turut memberikan dukungan bagi pemerintah daerah melalui berbagai inisiatif seperti penguatan peran diskominfo, program kota cerdas, pembinaan teknis pemerintahan, hingga klinik percepatan digitalisasi pemerintah daerah.
Sebagai upaya mendorong transformasi digital di pemerintah daerah, Pusat Kajian Sistem Informasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (PKSI FEB UGM) mengembangkan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) merupakan sebuah indeks inovatif yang diluncurkan pada tahun 2024 untuk menilai kinerja transformasi digital di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Instrumen ini dikembangkan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan inovasi digital lainnya yang diterapkan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia berdasarkan tujuh pilar utama. Ketujuh pilar tersebut adalah Tata Kelola dan Kepemimpinan; Peraturan dan Kebijakan; Reformasi Administrasi Publik dan Manajemen Perubahan; Tata Kelola Data; Ekosistem Digital; Desain Platform Berbasis Pengguna; serta Keamanan Siber dan Ketahanan Sistem. Pada tahun 2025, indeks ini mengevaluasi 508 pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui proses penilaian berbasis data yang diverifikasi langsung bersama pemerintah daerah terkait.
Reportase: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
