Konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) bukan hanya ancaman bagi kesehatan, tetapi juga menjadi beban ekonomi negara. Dari risiko obesitas hingga lonjakan biaya layanan kesehatan, dampaknya meluas hingga membebani anggaran negara.
Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi FEB UGM, Novat Pugo Sambodo, S.E., MIDEC., mengungkapkan bahwa meskipun minuman berpemanis bisa saja dilepas ke pasar tanpa intervensi pemerintah, risikonya jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. MBDK berpotensi memicu obesitas dan penyakit tidak menular lainnya, seperti hipertensi dan diabetes. Kondisi tersebut akan berujung pada peningkatan biaya di sektor layanan kesehatan melalui BPJS.
“Secara agregat akan mengganggu sistem kesehatan dan membebani biaya kesehatan secara keseluruhan,” jelasnya dalam sesi talkshow CISDI Goes to Campus (CGTC) 2025 yang diselenggarakan pada Selasa (23/09/2025) di Gedung Pembelajaran FEB.
Ia menyebutkan pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret agar tidak kehilangan momentum. Pugo mencontohkan kasus penundaan kebijakan cukai rokok di Indonesia yang membuat peluang penyesuaian lebih efektif menjadi terlewat.
“Setiap penundaan menimbulkan konsekuensi lebih kompleks, karena kebijakan harus terus menyesuaikan kondisi terbaru,” jelasnya.
Pugo menambahkan dari sisi pendapatan, cukai MBDK sebenarnya tidak menguntungkan negara karena beban yang ditimbulkan dari konsumsi MBDK yang jauh lebih besar. Tujuan utama cukai MDK bukanlah menambah pendapatan negara, melainkan melindungi kesehatan masyarakat.
Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, Novat mengusulkan agar pendapatan dari cukai MBDK dialokasikan secara khusus. Misalnya untuk mengurangi beban pembiayaan kesehatan melalui pembayaran premi, pembangunan infrastruktur kesehatan, ataupun promosi gaya hidup sehat.
Pugo menegaskan bahwa kebijakan tidak boleh berhenti pada tataran regulasi semata, tetapi memahami kondisi nyata di lapangan. Dengan begitu, kebijakan yang ada diharapkan tepat sasaran.
“Kita perlu tahu masalah mereka di lapangan seperti apa sehingga bisa membuat kebijakan yang sustainable, karena penundaan cukai ini dampaknya tidak hanya jangka pendek, tetapi juga jangka panjang,” ucapnya.
Reportase: Najwah Ariella Puteri
Editor: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
