Upaya pengentasan kemiskinan saat ini masih menggunakan pengukuran berbasis konsumsi atau pendapatan. Padahal, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, tetapi juga menggambarkan kondisi riil di lapangan secara lebih langsung dengan menggunakan ukuran tambahan, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar.
Hal ini menjadi perbincangan dalam program Research Series FEB UGM yang menghadirkan ekonom dari Universitas Indonesia, Putu Geniki Lavinia Natih, S.E. M.Phil., D.Phil. yang meneliti kemiskinan multidimensi dalam studi doktoralnya di University of Oxford.
Ia mengaku menemukan banyak mismatch antara kemiskinan berbasis konsumsi dan kemiskinan multidimensi pada banyak penelitian. Contohnya, rumah tangga yang teridentifikasi miskin memiliki perbedaan tergantung pada pendekatan yang digunakan.
Bagi Niki, pendekatan ukuran konsumsi bukanlah kelemahan. Hanya saja pendekatan ini harus dilengkapi dengan ukuran yang lebih menyeluruh dengan menggambarkan kondisi dan pengalaman hidup masyarakat rentan.
“Penting untuk menggunakan lensa yang lebih menyeluruh agar kebijakan yang dihasilkan berbasis bukti, lebih tepat sasaran, berdampak, dan efektif. Pendekatan multidimensi membantu pemerintah untuk memahami deprivasi yang paling mendesak untuk diintervensi sehingga alokasi sumber daya dapat lebih terarah,” ungkapnya.
Pendekatan ini mengacu pada metodologi Alkire-Foster (AF method) yang dikembangkan oleh Sabina Alkire dan James Foster. Dengan metode ini, kemiskinan tidak hanya diukur dari satu sisi, tetapi memungkinkan penggunaan berbagai jenis data dan diidentifikasi berdasarkan deprivasi seperti kerentanan pendidikan dan kesehatan serta tingkat kemiskinan.
Dalam penelitiannya, Niki menggunakan pendekatan mixed methods yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dengan memanfaatkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) serta melibatkan opini masyarakat dan pemangku kebijakan daerah. Kota Bogor dipilih untuk studi kasus pengujian penerapan indeks kemiskinan multidimensi di wilayah urban.
“Banyak yang beranggapan wilayah urban lebih tidak rental dibanding rural, padahal isu-isu kemiskinan di kota juga nyata. Melalui metode ini, diperoleh struktur indeks yang paling relevan untuk Kota Bogor dan dapat digunakan sebagai tools monitoring kebijakan,” ungkapnya.
Penerapan kemiskinan multidimensi secara nasional juga memiliki tantangan konseptual dan teknis. Niki mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini belum memiliki indeks kemiskinan multidimensi yang dapat membantu mengukur capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 1 tentang penghapusan kemiskinan dan segala bentuknya. Fleksibilitas penyesuaian indikator tetap diperlukan untuk kebutuhan lokal, misalnya dalam perbedaan karakteristik wilayah urban dan rural.
“Harapannya, pendekatan multidimensi dapat digunakan untuk melengkapi, bukan menggantikan, kemiskinan berbasis konsumsi yang sudah ada. Dengan begitu, kita dapat melihat kemiskinan secara lebih utuh dan merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Video program Research Series: Mengukur Ulang Kemiskinan Lewat Pendekatan Multidimensi di Indonesia selengkapnya dapat diakses melalui http://ugm.id/MengukurUlangKemiskinanLewatPendekatanMultidimensidiIndonesia
Reportase: Shofi Hawa Anjani
Editor: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
