Dalam tata kelola pemerintahan, selalu terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh aparatur pemerintah sehingga pemerintah dituntut untuk berperan sebagai problem solver di masyarakat. Selain itu, perkembangan yang semakin cepat memaksa seluruh aparatur pemerintahan menjadi semakin dinamis dalam rangka mengimbangi perubahan tersebut. Merubah suatu tata kelola pemerintahan bukanlah hal yang mudah karena terdapat banyak pemangku kepentingan di dalamnya yang perlu diselaraskan kepentingannya. Reformasi dan inovasi pada pemerintahan menjadi sesuatu hal yang diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah yang sudah ada.
Materi Kuliah Umum bertemakan “Government Reform and Innovation: Experience in the World and Japan” disampaikan oleh Prof. Masahiro Horie dari National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) untuk mahasiswa Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) FEB UGM di Auditorium Mubyarto Selasa, (6/2). Acara dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Kerjasama FEB UGM Amirullah Setya Hardi, Ph.D. didampingi Sekretaris Program Studi MEP FEB UGM Wakhid Slamet Ciptono, Ph.D. Amirullah menyampaikan semoga kuliah umum ini dapat memberi wawasan dan pemahaman dari pengalaman negara Jepang yang telah mengalami banyak perubahan di tata kelola pemerintahannya. “Sebagai negara berkembang, Indonesia belum cukup banyak mengalami perubahan radikal sehingga kita masih perlu banyak belajar,” ungkapnya
Dalam paparannya, Prof. Horie menyampaikan walaupun sulit dan rumit, reformasi dan inovasi pemerintahan dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola yang sudah ada. “Sebagai contoh, reformasi administrasi diperlukan untuk merancang sistem administrasi yang lebih efektif dan efisien sehingga perancangaan yang meliputi bagaimana prosedurnya, siapa yang melakukan, apa saja yang dibutuhkan, apakah sebuah kebijakan harus dilanjutkan atau dihentikan dan masih banyak peninjauan lainnya diperlukan dalam proses reformasi ini,” ungkapnya.
Horie juga menceritakan sejarah Jepang yang mengalami banyak sekali pergantian perdana menteri dan beberapa tokoh yang berani membawa perubahan radikal meski awalnya ditolak oleh pihak pemerintahan. Selain itu, Horie menyampaikan bahwa pemerintahan yang beradaptasi pada perubahan memang sangat penting tetapi membawa perubahan itu sendiri lebih penting. “Perubahan yang dibawa juga harus selaras dengan visi misi pemerintahan sehingga ultimate goal dari sebuah pemerintahan itu dapat dicapai,” imbuhnya.
Sumber: Bagus/MEP
