Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang diikuti oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, kembali memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian nasional. Kombinasi kedua faktor tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada biaya produksi industri, tetapi juga berpotensi menekan investasi serta mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah.
Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, Denni Puspa Purbasari, Ph.D., menjelaskan bahwa pelemahan rupiah dan ketidakpastian global berdampak berlapis pada berbagai sektor ekonomi. Salah satu sektor yang paling rentan adalah industri petrokimia yang sangat bergantung pada minyak bukan hanya sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai bahan baku.
“Industri petrokimia paling terdampak. Ketika pasokan minyak tidak lagi tersedia dalam jumlah seperti biasa, industri menghadapi risiko kekurangan bahan baku yang mengancam keberlanjutan operasional perusahaan. Walaupun dalam perkembangan terakhir beberapa jalur pasokan kembali dibuka, pasokan dan harga belum sepenuhnya stabil,” ujarnya dalam Bincang Pakar bertopik “Pelemahan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS” yang diselenggarakan pada Rabu (11/6).
Sejalan dengan pelemahan rupiah, penyesuaian harga Pertamax juga menjadi perhatian masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Denni menjelaskan bahwa Pertamax pada dasarnya memang tidak bersubsidi sehingga harga jualnya semestinya mengikuti mekanisme pasar.
Menanggapi pertanyaan apakah kenaikan harga Pertamax ini sudah sesuai dengan kenaikan harga keekonomiannya, Denni mengatakan bahwa struktur pasar BBM Indonesia yang belum sepenuhnya kompetitif tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Harga keekonomian BBM selain ditentukan oleh harga minyak mentah dunia, juga dipengaruhi oleh komponen lain seperti biaya produksi, distribusi, serta pajak.
“Komponen harga BBM tidak hanya minyak mentah, tetapi juga biaya produksi, distribusi, pajak, dan lain-lain. Yang tahu perhitungan detailnya Pertamina,” terangnya.
Denni menyampaikan bahwa pemerintah perlu berhati-hati dalam merespons kondisi eksternal yang penuh tekanan, mulai dari ketidakpastian pergerakan suku bunga negara maju hingga risiko gejolak pasar keuangan dunia. Pemerintah perlu memperkuat kondisi ekonomi domestik dan tidak melahirkan regulasi baru yang membingungkan pelaku usaha maupun masyarakat.
“Jangan sampai regulasi banyak dikeluarkan, statement-nya mendahului aturannya, aturannya tidak bisa ditemukan di situs resmi pemerintah, proses pembentukannya kurang konsultatif dengan para pemangku kepentingan, dan implementasinya mendadak. Ini membuat dunia usaha dan masyarakat yang melakukan aktivitasnya tiba-tiba menarik rem,” tegasnya.
Sementara itu, Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., M.A., Ph.D., menilai kenaikan harga BBM non-subsidi memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kelompok kelas menengah, khususnya kelompok vulnerable middle class yang belum memiliki perlindungan sosial yang kuat.
Menurutnya, kombinasi kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli, dan meningkatnya berbagai beban pengeluaran semakin mempersempit ruang konsumsi rumah tangga.
“Ini menjadi beban yang cukup berat bagi kelompok kelas menengah yang rentan. Dalam jangka panjang, kondisi ini bahkan dapat mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat, termasuk potensi adopsi kendaraan listrik oleh sebagian kelompok,” ungkapnya.
Wisnu menilai bahwa opsi yang dapat dilakukan untuk menjaga APBN tanpa mengorbankan masyarakat kelas menengah bawah adalah melakukan evaluasi terhadap program-program prioritas yang nilainya besar tetapi dampaknya belum terlalu terasa. Misalnya, program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih kerap diglorifikasi dengan klaim bahwa program ini akan menyerap banyak tenaga kerja dan menciptakan efek multiplier bagi perekonomian. Menurutnya, evaluasi terhadap kebijakan tersebut juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan opportunity cost atau manfaat lain yang mungkin hilang akibat penggunaan anggaran pada program-program tersebut.
“Rekomendasinya memotong kebijakan yang wasteful, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan aksi yang jelas untuk menghentikan hal-hal yang dianggap sebagai pemborosan. Sementara masyarakat juga perlu semakin adaptif dengan mulai membangun ketahanan sendiri melalui pengelolaan risiko, diversifikasi aset, dan strategi keuangan pribadi yang lebih hati-hati,” tuturnya
Sementara itu, dosen FEB UGM lainnya, Dr. Evi Noor Afifah, S.E., M.S.E., menyampaikan bahwa tekanan terhadap sektor industri tersebut berpotensi menurunkan investasi dan permintaan agregat dalam perekonomian. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Diperkirakan pada periode mendatang, laju pertumbuhan ekonomi berpotensi kembali melambat. Jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya akan meluas terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan,” jelas Evi.
Terkait tekanan ekonomi saat ini, Evi menilai pemerintah sering menggunakan faktor eksternal sebagai penjelasan utama atas kondisi tersebut. Padahal, menurutnya situasi saat ini justru disebabkan oleh faktor internal.
“Disiplin fiskal yang tidak ditaati, belanja pada program yang berisiko, dan tidak memberikan dampak signifikan. Semua itu memperparah situasi. Jadi eksternal bukan utama, tapi utamanya adalah di internal sendiri,” jelasnya. Belanja pemerintah memang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan. Namun itu tidak cukup, harus disertai dengan syarat bahwa belanja yang berkualitas.
Dosen FEB UGM, Muhammad Nabiel Arzyan, S.E., M.Sc., mengungkapkan bahwa menjaga stabilitas makroekonomi menjadi fokus utama kebijakan yang perlu diupayakan di tengah ketidakpastian global. Persoalan nilai tukar rupiah bersifat jangka panjang dan berkaitan dengan masalah yang lebih struktural sehingga membutuhkan respons kebijakan yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang.
“Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter perlu dijalankan dengan hati-hati agar tetap dipercaya oleh pelaku ekonomi. Dalam situasi global yang tidak pasti, setiap kebijakan perlu dibuat secara terukur agar tidak menambah ketidakpastian,” tuturnya.
Reportase: Shofi Hawa Anjani
Editor: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
