Keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, tata kelola, dan kebijakan yang mendukungnya. Ketiga aspek tersebut perlu berjalan secara terpadu agar transformasi digital mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menghasilkan manfaat yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Prof. Syaiful Ali, M.I.S., Ph.D., Ak., C.A., CPA (Aust.), CESGA dalam plenary session The 14th Gadjah Mada International Conference on Economics and Business (GAMAICEB) 2026 di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Rabu (16/9). Dalam paparannya bertajuk “Digital Transformation and Sustainable Development”, Syaiful Ali membahas bagaimana transformasi digital dapat mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus menghadirkan risiko apabila tidak disertai kesiapan ekosistem yang memadai.
Ia mengulas 52 penelitian untuk melihat sejauh mana transformasi digital dapat mendukung pembangunan berkelanjutan atau menimbulkan risiko. Hasilnya menunjukkan transformasi digital cenderung memberikan manfaat bagi pembangunan berkelanjutan bergantung pada kondisi yang menyertainya.
“Beberapa perusahaan, wilayah, dan kelompok memperoleh manfaat yang lebih besar dan cenderung merugikan kelompok lainnya. Situasi seperti kebijakan intitusi, keterampilan pekerja, infrastruktur, dan struktur industri merupakan faktor utama yang mempengaruhi hasil. Selain itu, penggunaan energi yang lebih besar menyebabkan lebih banyak limbah elektronik,” jelasnya.
Syaiful menekankan kembali bahwa untuk mendukung keberhasilan transformasi digital perlu kombinasi antara people, governance, dan policy merupakan hal yang dapat mendukung keberhasilan transformasi digital. Ketiga aspek tersebut, menurutnya, perlu diperkuat secara bersamaan. Kebijakan industri, pembiayaan hijau, dan regulasi lingkungan juga perlu diarahkan pada tujuan yang selaras agar transformasi digital tidak hanya mengejar pertumbuhan teknologi.
Dalam konteks sektor publik, Syaiful Ali menekankan pentingnya instrumen untuk mengukur kualitas tata kelola transformasi digital pemerintah daerah. Ia memperkenalkan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) yang dikembangkan oleh Pusat Kajian Sistem Informasi FEB UGM sejak Oktober 2024. GM-DTGI dikembangkan untuk mengukur bagaimana pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia mengelola transformasi digital. Pengukuran dilakukan secara berkala setiap tahun dengan menggunakan informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah.
Perspektif mengenai produktivitas dalam transformasi digital disampaikan Dr. Siwage Dharma Negara, Principal Fellow, ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapore. Dalam presentasinya bertajuk “Governing Indonesia’s Transformation: Digitalisation, Sustainability & Productivity”, Siwage menekankan bahwa besarnya pasar digital Indonesia perlu diikuti dengan peningkatan kedalaman dan produktivitas digital.
Menurut Siwage, Indonesia telah memiliki skala digital yang besar dan menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Namun, jumlah pengguna dan tingkat konsumsi teknologi belum cukup untuk memastikan teknologi memberikan dampak terhadap produktivitas.
“Selain mampu menggunakan teknologi dan menambah jumlah pengguna, kita juga harus mampu meningkatkan produktivitas dengan teknologi itu di perusahaan, pertanian, logistik, pendidikan, dan pemerintahan sehingga perlu menggeser fokus kebijakan dari konsumsi digital menuju produksi dan inovasi digital,” jelasnya.
Siwage menegaskan bahwa produktivitas adalah jembatan antara teknologi dan kesejahteraan. Perspektif ini juga berkaitan dengan agenda hilirisasi yang tengah dikembangkan di Indonesia yang tidak semestinya berhenti pada pemrosesan sumber daya.
Ia juga menyoroti pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI). Menurutnya, penggunaan AI tidak hanya dilihat dari tingkat adopsinya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap produktivitas, kualitas pekerjaan, dan inklusi.
Dalam konteks tersebut, ia menilai peta jalan AI Indonesia perlu memperhatikan penguatan tata kelola, talenta, infrastruktur, data, serta kasus penggunaan prioritas.
Pembahasan mengenai tata kelola juga disampaikan Dr. Mohd Hairul Azrin Haji Besar dari Universiti Brunei Darussalam, anggota ASEAN University Network for Business & Economics (AUN BE). Dalam paparannya bertajuk “Future of Corporate Governance in Emerging Economies – Internalisation of Ethics and Trust”, Azrin menyoroti pentingnya etika dan kepercayaan dalam membangun tata kelola perusahaan.
Menurut Azrin, perkembangan berbagai mekanisme tata kelola perusahaan belum serta-merta menghilangkan persoalan seperti skandal, greenwashing, kurangnya transparansi, dan menurunnya kepercayaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penambahan mekanisme pengawasan perlu diimbangi dengan penguatan nilai etika di tingkat individu dan organisasi.
Dalam konteks negara berkembang, Azrin menjelaskan pentingnya membangun tata kelola yang kredibel secara global dan memiliki legitimasi yang berakar pada konteks lokal. Selain itu, ia menekankan bahwa fungsi pengawasan eksternal yang memiliki peran penting kerap mencapai batas institusionalnya.
“Karena itu, penguatan self-governance atau tata kelola diri menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola yang berkelanjutan. Kontrol dapat mengurangi peluang terjadinya pelanggaran, tetapi karakter menjadi faktor yang mengarahkan seseorang dalam mengambil keputusan ketika tidak ada pihak lain yang mengawasi,” jelasnya.
Sementara itu, Elinor Kasapidis memperluas pembahasan mengenai transformasi dan tata kelola melalui perspektif bisnis dalam menghadapi situasi ketidakpastian. Dalam presentasinya bertajuk “Reframing Business Models for an Uncertain Future: How Finance Can Connect Digital Transformation, Sustainability and Systemic Resilience, Elinor membahas fenomena membahas fenomena polycrisis, ketika berbagai krisis dan tekanan dalam sistem global tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan dapat memunculkan efek berantai.
“Transformasi digital, tuntutan keberlanjutan, serta berbagai bentuk ketidakpastian tidak lagi dapat dipandang sebagai isu yang berdiri sendiri karena perubahan pada satu aspek dapat menciptakan konsekuensi pada aspek lainnya,” jelasnya.
Elinor menyatakan bahwa digitalisasi memberikan manfaat sekaligus menciptakan risiko baru. Oleh sebab itu, kemampuan teknologi perlu berjalan bersama dengan pertimbangan dampak yang ditimbulkan. Tata kelola dengan memaksimalkan manfaat digitalisasi perlu dilakukan tanpa memindahkan biaya atau risiko kepada sistem yang lebih luas.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keuangan dapat berperan dalam menerjemahkan kompleksitas sistem menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih jelas. Hal tersebut dilakukan dengan menghubungkan berbagai ketergantungan finansial dan nonfinansial dalam model bisnis, menguji asumsi dan kualitas data, serta mempertimbangkan kecukupan kapasitas ketahanan organisasi.
“Dengan menghubungkan finance, transformasi digital, dan sustainability, organisasi dapat melihat keputusan bisnis tidak hanya dari hasil yang diperoleh saat ini, tetapi juga dari konsekuensi jangka panjang terhadap ketahanan organisasi dan sistem yang lebih luas,” paparnya.
Reportase: Shofi Hawa Annjani
Editor: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
