Menyongsong perbaikan ekonomi Indonesia, terkhusus mengenai digitalisasi layanan publik, pada Kamis (7/7), iWeek menyelenggarakan kuliah terkait studi kasus Kartu Prakerja. Kuliah ini mengundang Denni Puspa Purbasari, Ph.D selaku Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja. Denni memulai kuliah dengan pemaparan tujuan kelas ini yaitu memberikan pemahaman problem-solution fit, dan kebijakan publik 101 kepada mahasiswa peserta iWeek. Denni melanjutkan dengan penjelasan tentang permasalahan ketunakaryaan, diantaranya sisi permintaan dan penawaran, pengangguran friksional dan struktural, Not engaged in Education – Employment or Training (NEET) dan bonus demografi yang tidak terealisasi, pendidikan dan upah, pandangan pelatihan sebagai sesuatu yang mewah, informasi asimetris, dan buruh yang menjadi faktor produksi satu-satunya untuk rakyat miskin.
Denni lalu menjelaskan Problem-solution fit untuk studi kasus ketenagakerjaan. Kartu Prakerja menyediakan pelatihan dan kursus yang bervariasi dan terhimpun dalam bentuk E-marketplace. Tenaga kerja Indonesia dibebaskan untuk memilih kursus yang dirasa sesuai minat dan bakat untuk kemudian dikembangkan. Demi menangani permasalah informasi yang asimetris, Kartu Prakerja menyediakan kolom Frequently Asked Question (FAQ). Sedangkan untuk menangani permintaan yang lemah untuk pelatihan, Prakerja menyediakan pelatihan yang konsumer-sentris serta memberikan insentif berupa uang tunai bagi penerima Kartu Prakerja yang telah menuntaskan pelatihan. Lalu untuk mengatasi kesenjangan keahlian, Kartu Prakerja menyediakan menu pelatihan yang lengkap serta kolom komentar dan feedback. Denni juga menegaskan agar para partisipan memahami pemilihan kebijakan. Kontrol ketenagakerjaan dan pengadaan profesi oleh pemerintah haruslah berdasarkan kerangka ekonomis dan kondisi infrastruktur demi mewujudkan benefit ekonomis dan kesejahteraan sosial.
Denni lantas menerangkan tentang kebijakan publik 101. Ketidakmungkinan untuk membuat semua orang bahagia, konteks dan prioritas, serta satu tujuan dalam satu kebijakan haruslah diatasi dan diwujudkan dengan manajemen pemangku kepentingan (stakeholders), identifikasi minoritas, dan matriks kesuksesan. Denni juga memaparkan bahwa institusi perlu memahami mandat politis, basis legal, lex generalis yang membawahi lex specialis, penerapan kebijakan oleh agensi, kontrol biaya, serta kerjasama vs pengadaan dengan sektor privat. Demi mengatasi hal ini, Denni mengusulkan perlunya ruang untuk inovasi, misalnya dengan A/B Testing, proses review bisnis, dan program impact evaluation.
Kontribusi nyata Kartu Prakerja diwujudkan melalui User Interface dan User Experience laman Kartu Prakerja yang interaktif dan benefisial. Kartu Prakerja juga disokong ekosistem kerja sama yang luas dan tertanam erat, yaitu dengan platform kerja, marketplace, penyedia pelatihan, dan akun hilir yang dilandasi integrasi Application Programming Interface (API) Integration. Contact center Kartu Prakerja terbukti bekerja dengan baik, terlihat dari survei kepuasan pelanggan dari rata-rata 857.106 panggilan per bulan, serta performa baik pada love chat dan formulir pengaduan. Kartu Prakerja juga terbukti menghubungkan tenaga kerja Indonesia dengan lebih dari 5.500 lowongan kerja. Denni lantas memaparkan impact evaluation dari Kartu Prakerja yang diases oleh institusi global terpercaya. Misalnya JPAL-SEA yang didukung oleh USAID, Pemerintah Australia, dan Bill & Melinda Gates Foundation; Presisi yang didukung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, UNDP, dan Pemerintah Jepang; serta World Bank & TNP2K yang didukung oleh G2Px, Bill & Melinda Gates Foundation serta Tanoto Foundation. Ketiga riset membuktikan bahwa mayoritas pelanggan Kartu Prakerja puas akan pelatihan yang tersedia serta kanal pembayaran yang inklusif secara finansial. IWeek diakhiri dengan sesi tanya jawab.
Reportase: Hayfaza Nayottama
Lihat video selengkapnya di https://youtu.be/iNgA0yLlzHk
