Praktek Sinkronisasi Etika dan Tata Kelola Perusahaan pada UMKM
- Detail
- Ditulis oleh Hayfaza
- Kategori: Berita
- Dilihat: 515
Kamis (13/7), memasuki seri kuliah ke-12 pada Global Summer Week (GSW) 2023, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menghadirkan Prof. Dr. Syed Abdul Hamid Aljunid, dosen Ethics and Governance di International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) University. Prof. Syed membahas tentang pentingnya mempromosikan etika dan tata kelola di perusahaan swasta, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta tantangan yang terkait. Dalam diskursus ini, salah satu pertanyaan yang dibahas adalah apakah wacana etika harus sama antara perusahaan yang terdaftar di bursa saham dan UMKM. Selain itu, apakah teori-teori etika dapat diterapkan dengan cara yang sama ketika memahami etika di UMKM.
Prof. Syed lantas melanjutkan bahwa tantangan lainnya adalah memahami etika dan tanggung jawab dalam konteks sosio-politik yang melibatkan korupsi dan penekanan berlebihan pada nilai pertukaran dalam bisnis. Ia lantas merinci dalam konteks perusahaan yang tidak terdaftar (belum IPO), termasuk UMKM, terdapat beberapa masalah dan tantangan terkait etika dan tata kelola. Kesadaran dan harapan terkait etika dan tata kelola seringkali kurang dipahami. Banyak perusahaan berpikir bahwa menghindari hukuman sudah cukup untuk memenuhi tuntutan perilaku etis. Selain itu, rentan terhadap korupsi, tekanan untuk menjadi efisien secara ekonomis dan etis pada saat yang bersamaan, kekurangan sumber daya dan pelatihan untuk menerapkan praktik-praktik baik dalam etika dan tata kelola, serta kurangnya kebijakan dan praktik pelaporan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
Menurut Prof. Syed, pemerintah perlu mengambil inisiatif untuk mendorong perusahaan agar mengadopsi praktek terbaik dalam etika dan tata kelola. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain melalui pemeriksaan latar belakang individu yang akan menjadi direksi, pelatihan yang mencakup aspek hukum perusahaan, tata kelola perusahaan, etika, dan keberlanjutan, serta memberikan insentif kepada perusahaan yang memiliki direksi yang bersertifikat. Selain itu, pemerintah dapat memberikan pelatihan dan konsultasi dalam hal etika dan tata kelola, serta mendorong praktek pengadaan barang dan jasa yang efisien dan transparan di sektor publik.
Pada kesimpulannya, Prof. Syed memaparkan bahwa dalam rangka mencapai etika dan tata kelola yang baik, perusahaan-perusahaan harus memahami tanggung jawab mereka dalam mengembangkan integritas perusahaan, menciptakan kerangka kerja yang sesuai, dan melacak efektivitas dari kerangka kerja tersebut. Strategi dan kebijakan direksi harus memperhatikan manajemen untuk menghadapi lingkungan pasar yang bergejolak, termasuk risiko iklim, gangguan dalam rantai pasokan, polarisasi global dan sosial yang meningkat, ketidakseimbangan sosial-ekonomi, serta dampak perubahan teknologi terhadap etika dan nilai-nilai itu sendir, tambahnyai. Perkuliahan ini berakhir dengan sesi diskusi dan tanya jawab mengenai topik etika dan tata kelola, yang diikuti dengan antusias oleh para peserta GSW 2023.
Reportase: Hayfaza Nayottama