Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara yang makin signifikan daya ekonominya dalam perekonomian global yang makin terintegrasi. Indonesia juga menikmati manfaat dari penyebaran kemampuan teknis dan sains terbangunnya rantai pasokan global yang ekstensif, revolusi digital dan berbagai perkembangan teknologi lainnya.
Pada saat yang sama Indonesia juga berhadapan dengan mencuatnya tata dunia yang bersifat multipolar dimana kekuatan tersebar di banyak pusat dan mengakibatkan fragmentasi politik di tingkat global. “Hal integrasi ekonomi yang diperhadapkan dengan fragmentasi politik ini menjadi sangat relevan dalam perancangan politik ekonomi jangka panjang Indonesia”, demikian disampaikan oleh Stephen J. Kobrin, Professor of Multinational Management dari The Wharton School of the University of Pennsylvania, dalam kesempatan kuliah umum di FEB UGM, Kamis, 16 Mei 2013.
Perekonomian dunia yang terintegrasi dan masalah-masalah berskala global seperti perubahan iklim, pandemi, terorisme, dan cybercrime menuntut tata kelola global yang bersifat kooperatif, atau yang disebut sebagai multilateralisme. Namun demikian, ternyata tidaklah mudah atau bahkan mustahil untuk menciptakan perjanjian-perjanjian multilateral: putaran Doha telah mati suri selama lebih dari satu dekade, dan perjanjian-perjanjian tentang iklim tampaknya sulit untuk menjadi kenyataan.
Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya fragmentasi dalam sistem politik international: mencuatnya tata dunia yang bersifat multipolar dimana kekuatan tersebar di banyak pusat; peningkatan dramatis dalam jumlah negara yang memiliki daya ekonomi yang signifikan; dan runtuhnya ideologi liberal pasca perang dunia kedua yang selama ini mendasari sistem internasional.
Sebagai akibatnya, kebutuhan terhadap multilateralisme menjadi semakin mendesak dan pada saat yang sama semakin sulit untuk dicapai. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya perjanjian bilateral yang terjadi antar negara, padahal perjanjian bilateral tidak menjamin keadilan atau fairness yang mungkin bisa lebih baik dicapai melalui perjanjian multilateral. Bahkan, perjanjian bilateral berpotensi menimbulkan distorsi pada kepercayaan besama (mutualtrust) yang menjadi dasar mutlak dalam perjanjian multilateral. “Tata kelola global yang efektif mensyaratkan adaptasi kepada realitas politik yang baru”, lanjut Prof. Stephen J. Kobrin.
Kuliah umum oleh Prof. Stephen J. Kobrin dari The Wharton School of the University of Pennsylvania ini merupakan bagian dari serangkaian upaya Tanoto Foundation untuk mengembangkan kerjasama antara Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dan The Wharton School of the University of Pennsylvania, terutama dalam peningkatan kapasitas staf pengajar.
Sihol Aritonang, Ketua Pengurus Tanoto Foundation menyatakan,”Menjadi kehormatan bagi Tanoto Foundation untuk dapat merintis kerjasama yang baik dan bersifat jangka panjang antara The Wharton School dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, terutama dalam mengembangkan kapasitas staf pengajar. Kuliah umum kali ini menjadi awal dari rangkaian kuliah umum lainnya yang akan dilaksanakan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, serta berbagai bentuk kerjasama lainnya dengan The Wharton School.”
Sumber: P2EB
