Mekanisme Hibrid Pemberdayaan Sosial Ekonomi melalui Kemitraan Sektor Publik-Swasta Bisnis Sosial untuk Kekayaan Inklusif

Detail: Ditulis oleh Web Staff; Kategori: Berita; Ditayangkan: 28 Oktober 2014; Dilihat: 1662

Pangkor International Development Dialogue (PIDD) atau Dialog Pembangunan Internasional Pangkor adalah kegiatan internasional yang menghadirkan pihak pemerintah, para pakar, praktisi, akademisi dari berbagai negara dan latar belakang untuk membahas isu dan pandangan yang dapat dijadikan panduan berbagai pihak dalam menjalankan kegiatan serta membuat kebijakan ditingkat negara, nasional, regional, dan global. Tahun ini, PIDD 2014 akan menjadi ruang diskusi isu-isu seputar kekayaan inklusif dalam tata pemerintahan yang baik dan pembangunan sosial ekonomi atau dalam tema besar dialognya yaitu "Good Governance for Inclusive Wealth". Menteri Besar Perak, YAB Dato’ Seri Diraja Dr. Zambry Abdul Kadir pada pembukaan konfrensi menyampaikan bahwa PIDD diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Negara Perak dengan Institut Darul Ridzuan (IDR), dan platform pada PIDD 2014 dapat memberikan manfaat signifikan dalam menghadapi tantangan pembangunan sosial ekonomi secara nyata karena memberikan stimulasi dari keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan perwakilan industri.

Menurut Dr. Mazalan Kamis (CEO Institut Darul Ridzuan), sebagian besar pembicara PIDD berasal dari akademisi karena kita ingin mengenali dan menghargai penelitian mereka, namun kemudian sama pentingnya untuk mendapatkan masukan dari praktisi industri dan para pakar untuk mendapatkan perspektif secara keseluruhan dari masalah dan tantangan di bidang pembangunan sosial ekonomi. Dr. Mazalan Kamis menambahkan, PIDD 2014 menyediakan platform yang akan memicu berbagai ide dalam mengidentifikasi praktek-praktek terbaik untuk memetakan kemajuan sebuah negara di masa yang akan datang.

Untuk negara-negara yang cepat berkembang, kesenjangan antara kelas masyarakat yang berbeda mungkin dapat mengakibatkan masalah sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, menjadi hal yang penting untuk membendung munculnya ketidaksetaraan dan konsekunsinya. Selanjutnya PIDD 2014 mengangkat sub pembahasan tema yang menyoroti pada Layanan Kualitas Tinggi untuk Transformasi Sosial Ekonomi (High Quality Service for Socio-Economic Transformation), Sektor Swasta-Publik sebagai Pendorong Perubahan untuk Pertumbuhan Ekonomi (A Vibrant Private-Public Sector as a Driving Force for Economic Growth), dan Kekayaan Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Kemajuan Sosial (Inclusive Wealth for Sustainable Development and Social Progress).

Rika Fatimah P.L., S.T., M.Sc., Ph.D. (Direktur DEQPI FEB UGM), salah satu pembicara pada sub pembahasan isu-isu "Sektor Publik-Swasta sebagai Pendorong Perubahan untuk Pertumbuhan Ekonomi" mengetengahkan sebuah model mekanisme hibrid dalam pembangunan sosial ekonomi untuk masyarakat yaitu Public-Private Social Business (PPSB) Partnership. Meskipun penting bagi sektor publik/pemerintah untuk menyediakan kerangka kerja perekonomian yang transparan dan baik, penggerak pertumbuhan investasi adalah sektor swasta dan produksi masyarakat atau usaha-usaha kecil dan menengah (SMEs). Sektor swasta memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat dapat menjadi langkah baik untuk mengubah perekonomian masyarakat. Pemerintah harus dapat menciptakan peluang bagi sektor swasta dan memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja dan inovasi sektor swasta memenuhi di tingkat masyarakat.

Selain itu, Rika Fatimah P.L., S.T., M.Sc., Ph.D. juga menjelaskan kemitraan publik/pemerintah dan swasta seharusnya mampu berkembang dari sekadar penyediaan kebutuhan tenaga kerja tetapi lebih kearah penciptaan kebutuhan tenaga kerja. Salah satunya melalui model bisnis sosial. Berbeda dengan model bisnis konvensional, model bisnis sosial ditujukan untuk kesiapan kewirausahaan masyarakat menengah kebawah. Selanjutnya, model bisnis sosial ditargetkan dapat mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup.

Mekanisme hibrid untuk pemberdayaan sosio-ekonomi masyarakat merupakan salah satu realisasi kemitraan pada skema Public-Private Social Business (PPSB) Partnership sebagaimana dipaparkan oleh Rika Fatimah P.L., S.T., M.Sc., Ph.D. Kemitraan PPSB dapat dilaksanakan salah satunya sebagai pendekatan baru implementasi Corporate Social Responsibility (CSR). CSR bertujuan meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada masyarakat menengah kebawah. Adanya mekanisme hibrid antara sektor publik, swasta dan bisnis sosial dapat mengoptimalkan peran CSR terhadap keberlanjutan bisnis sosial bukan saja melalui pendanaan atau program yang bersifat instant tetapi pendampingan yang juga berkelanjutan. Di samping itu, masyarakat sebagai pelaku bisnis sosial juga dituntut berperan aktif untuk mengelola bisnisnya secara mandiri dan memenuhi standar kualitas yang ada. Dengan demikian pada implementasi mekanisme hibrid ini, manfaat investasi yang dilakukan oleh perusahaan tidak terbatas lagi pada tujuan sosial seperti kesehatan, perumahan masyarakat miskin, dan sebagainya, namun juga pada konstribusi perusahaan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang seiring dengan program pemerintah dalam tataran kekayaan inklusif.

Senator Kementrian Malaysia, YB Dato’Sri Abdul Wahid Omar dalam penutupan konfrensi PIDD 2014 menyampaikan bahwa pemerintahan yang baik harus melaksanakan berbagai program peningkatan taraf kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Lebih lanjut, masyarakat harus berperan aktif melibatkan diri pada program-program yang dilaksanakan pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemberian bantuan dan pendampingan adalah salah satu contoh realisasi jangka pendek, sementara meningkatkan pendapatan rakyat merupakan sasaran jangka panjang yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Untuk tahun ini PIDD diadakan pada tanggal 19-21 Oktober 2014 di sebuah resor yang terletak di garis pantai Perak-Malaysia, dan dihadiri oleh 300 peserta dari berbagai negara. Diskusi komprehensif dimaksudkan untuk tindak lanjut kebijakan dan implementasi yang nyata antara berbagai pihak penggerak ekonomi negara. PIDD menghadirkan pembicara dari berbagai negara yang mewakili bernagai pihak seperti pembicara dari badan dunia, pemerintah, lembaga pendidikan, para pakar, dan juga swasta. Pembicara yang hadir diantaranya adalah YAB Dato’ Seri DiRaja Dr. Zambry Abdul Kadir (Menteri Besar Perak), Morinosuke Kawaguchi (Pakar Futuristik dari Jepang), Prof. Dr Rajah Rasiah (Pakar Ekonomi Harvard), Tan Sri Jeffrey Cheah (Pendiri Sunway Group, Malaysia), Michelle Gyles-McDonnough (UN Development Programme, Jamaica), Rika Fatimah P.L., S.T., M.Sc., Ph.D (DEQPI FEB UGM, Indonesia), Prof. Dr. Jamal Othman (Profesor dibidang Ekonomi dan Manajemen, Universiti Kebangsaan Malaysia), Dr. Saiful Mahdi (Universitas Syiah Kuala, Indonesia), Prof. Somchai Jitsuchon (Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Thailand), Tan Sri Dr Nordin Kardi (Rektor Universiti Islam Sultan Azlan Shah, Malaysia), Prof. Dr. Noor Azlan (Rektor, Universiti Kebangsaan Malaysia), Dr. Muhammed Abdul Khalid (Direktur Penelitian Nasional Khazanah, Malaysia), Dr. Annie Koh (Wakil Rektor, Singapore Management University), Dato’ Redza Rafiq (CEO Otoritas Pelaksana Koridor Utara, Malaysia), Prof. Dr. Ahmed Kameel Mydin Meera (Pakar Perbankan dan Keuangan Islamic, Malaysia), Dato’ Hafsah Hashim (CEO SME Corporation, Malaysia), Prof. Dr. Syed Khalid Rashid (Pakar Waqaf International Islamic University of Malaysia), Kamarul Bahrin Haron (Presenter, Astro Awani, Malaysia), Burhan Rasool (Direktur Punjab IT, Pakistan) dan Prof. Dr. Robert Ian McEwin (Pakar Kebijakan, Australia).