• Tentang UGM
  • SIMASTER
  • SINTESIS
  • Informasi Publik
  • SDGs
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English
Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
  •  Tentang Kami
    • Sekilas Pandang
    • Sejarah Pendirian
    • Misi dan Visi
    • Nilai-Nilai
    • Pimpinan Fakultas
    • Pimpinan Senat
    • Pimpinan Departemen
    • Pimpinan Program Studi
    • Pimpinan Unit
    • Dewan Penasihat Fakultas
    • Laporan Tahunan
    • Fasilitas Kampus
    • Identitas Visual
    • Ruang Berita
    • Dies Natalis ke-70
  • Program Akademik
    • Program Sarjana
    • Program Magister
    • Program Doktor
    • Program Profesi
    • Program Akademik Singkat
    • Program Profesional & Sertifikasi
    • Program Sarjana Internasional (IUP)
    • International Doctorate in Business (IDB)
    • Kalender Akademik
    • Ruang dan Kegiatan
  • Fakultas & Riset
    • Keanggotaan Fakultas
    • Akreditasi Fakultas
    • Jaringan Internasional
    • Dosen
    • Profesor Tamu dan Rekan Peneliti
    • Staf Profesional
    • Publikasi
    • Jurnal Yang Diterbitkan
    • Kertas Kerja
    • Bidang Kajian
    • Unit Pendukung
    • Kemitraan Konferensi Internasional
    • Call for Papers
    • Pengabdian Kepada Masyarakat
    • Perpustakaan
  • Pendaftaran
  • Home
  • Berita

Obligasi Rekap BLBI Bebani Keuangan Negara

  • Berita
  • 23 Februari 2015, 08.27
  • Oleh : Admin

Puluhan Ekonom dari Kampus UGM mengganggap kebijakan pemberian dana talangan perbankan melalui kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 1997-1998 dianggap kebijakan tepat dalam

menanggulangi krisis ekonomi. Namun begitu, tidak menutup kemungkinan adanya indikasi korupsi dan timbulnya moral hazard saat pemberian dana talangan sementara dan pemberian surat keterangan lunas BLBI yang perlu dituntaskan agar tidak menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Demikian yang mengemuka dalam diskusi panel ahli yang membahas analisis dampak ekonomi kebijakan BLBI di ruang kertanegara Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Jumat (20/2). Beberapa nara sumber yang hadir dalam diskusi tersebut, diantaranya Dekan FEB UGM Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc. Sc., Mantan Menteri Keuangan Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A., pengamat ekonomi UGM A.Tony Prasetiantono, Ph.D.,  Guru Besar FEB UGM Prof. Dr. Nopirin dan Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat.

Tony Prasetiantono, Ph.D., mengatakan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali mencuat setelah KPK tengah berupaya menyelidiki indikasi korupsi pada pemberian dana talangan BLBI dan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI tersebut. Meski begitu, Tony menilai adanya kebijakan BLBI bermaksud baik karena ingin menyelamatkan mayoritas perbankan yang mengalami kerugian akibat adanya penarikan dana dari nasabah secara besar-besaran pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 1997. “Krisis yang awalnya melanda Thailand, ternyata menular ke Indonesia dengan adanya pembelian dollar secara besar-besaran yang menyebabkan nilai tukar rupiah melemah,” katanya.

Karena cadangan devisa BI ketika hanya 19 milyar dollar, pemerintah akhirnya mendapat tawaran bantuan dari IMF. Namun sehari setelah penandantanganan kerja sama dengan IMF di pertengahan januari tahun 1998 justru ditanggapi negatif oleh pasar dimana nilai tukar rupiah mencapai titik terendah Rp 17 ribu.
Sayangnya, kata Tony, pemerintah mengikuti saran dari IMF untuk menaikkan suku bunga deposito bank menjadi 60 persen  melebihi dari suku bunga kredit yang 24 persen per tahun. “Akibatnya bank-bank mengalami kerugian besar,” katanya.

Kebijakan pemerintah melalui BI menutup 16 bank-bank kecil, kata Tony, menimbulkan kepanikan masyarakat yang menarik dana secara besar-besaran di bank. Toni menyebutkan beberapa bank yang waktu itu mengalami kerugian seperti Bank Bumi Daya rugi Rp 30,5 T, Bank Exim rugi 44,5 T dan Bank Bapindo rugi 11 triliun. Bank-bank yang mengalami kerugian tersebut mendapat dana talangan dari pemerintah. Tidak semua bank mengembalikan dana talangan tersebut ke pemerintah, sebaliknya banyak bank yang gulung tikar.

Ditegaskan Tony, BLBI memang sepenuhnya menjadi tanggungjawab Bank Indonesia. Dikarenakan pemerintah tidak memiliki dana tunai sebesar Rp 600-an tirliun untuk menyehatkan perbankan nasional, kebijakan BLBI diganti menjadi kebijakan obligasi rekap (OR) dimana pemerintah hanya membayar bunga sebesar 10 persen. Hal itu berdasarkan saran dari IMF. “ IMF memberi saran dengan istilah  rekayasa akuntansi, pemerintah tidak punya tunai Rp 600 Triliun, tapi punya kemampuan bayar bunga 10 persen. Sampai sekarang pemerintah bayar ke perbankan sebesar Rp 60 triliun setiap tahun yang diambil dari dana APBN,” ujarnya.

Prof. Dr. Bambang Sudibyo MBA mengakui kebijakan obligasi rekap untuk sebagain besar bank dilakukan pada saat dirinya menjabat menteri keuangan. Namun secara teknis pengurusan bank rekap itu dilakukan oleh Darmin Nasution yang menjadi Dirjen Lembaga Keuangan. “Secara teknis yang menangani adalah Pak Darmin Nasution. Saya lihat beliau hati-hati dan teliti sekali,” katanya.

Bambang mengatakan pemerintah saat ini menanggung beban obligasi rekap sehingga harus menggelontorkan dana untuk diberikan ke  ke bank meski kondisi keuangan bank tersebut sudah sangat baik. Untuk menghentikan pembagian dana dari bunga obligasi rekap BLBI, menurutnya butuh kebijakan dan ketegasan pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan dari aspek hukum, ekonomi dan politik. “Perlu dicari solusinya secara hukum, ekonomi, dan politik karena ini bukan perkara gampang,” pungkasnya.

Sumber: Gusti/UGM

Views: 338

Related Posts

Apia Dewi Agustin

Kisah Apia, Penerima Beasiswa PMDSU Jadi Lulusan Terbaik Magister Sains Akuntansi FEB UGM

Wisuda Sabtu, 26 Juli 2025

Masih ingat dengan Apia Dewi Agustin? Namanya sempat mencuri perhatian publik beberapa waktu lalu karena kisah inspiratifnya. Gadis yang berasal dari sebuah pelosok desa di Kab.

Primastuti Indah Suryani

Optimasi Media Sosial Tingkatkan Visibilitas UMKM

Berita Jumat, 25 Juli 2025

Membangun merek dan menjangkau konsumen kini tidak lagi mengandalkan promosi konvensional. Media sosial saat ini telah menjadi kanal utama dalam membentuk citra usaha. Melalui pelatihan bertema “Optimasi Sosial Media dengan Pembuatan Konten”, FEB UGM mendorong pelaku UMKM melakukan optimasi media sosial untuk dengan pengembanagn strategi konten yang efektif sebagai upaya untuk meningkatkan visibilitas UMKM.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Bidang Kajian Kewirausahaan, Inovasi, dan UMKM pada 17 Juli 2025 di FEB UGM ini menghadirkan Primastuti Indah Suryani, M.Si., M.M., selaku content creator dan digital marketing trainer.

Field Trip GSW 2025

GSW 2025 Ajak Mahasiswa Asing Belajar Dunia Industri dan Seni di Yogyakarta

Berita Jumat, 25 Juli 2025

Suara denting logam menggema di sebuah workshop kerajinan perak di Kotagede, Yogyakarta. Di atas landasan besi, lempengan perak ditempa perlahan oleh tangan-tangan terampil. Sementara di sudut lain asap patri mengepul halus, berpadu dengan aroma logam panas yang menguar di udara.

Pemandangan ini menjadi pengalaman berkesan bagi Ali Matough Ali Essa, mahasiswa University of Glasgow, Inggris.

Andar Danova L Goeltom

Green Jobs dan Kurikulum Hijau, Kunci Masa Depan Pariwisata Indonesia

Berita Kamis, 24 Juli 2025

Perubahan besar tengah terjadi di industri pariwisata global. Wisatawan saat ini, terutama generasi muda dan wisatawan internasional, semakin peduli terhadap dampak lingkungan dari aktivitas perjalanan mereka.

Berita Terkini

  • Kisah Apia, Penerima Beasiswa PMDSU Jadi Lulusan Terbaik Magister Sains Akuntansi FEB UGM
    Juli 26, 2025
  • Optimasi Media Sosial Tingkatkan Visibilitas UMKM
    Juli 25, 2025
  • GSW 2025 Ajak Mahasiswa Asing Belajar Dunia Industri dan Seni di Yogyakarta
    Juli 25, 2025
  • Green Jobs dan Kurikulum Hijau, Kunci Masa Depan Pariwisata Indonesia
    Juli 24, 2025
  • Tingkat Pengangguran Menurun, Dosen FEB UGM Sebut Pekerjaan Layak Masih Jadi PR
    Juli 24, 2025

Artikel Terkait

  • Kisah Apia, Penerima Beasiswa PMDSU Jadi Lulusan Terbaik Magister Sains Akuntansi FEB UGM
    Juli 26, 2025
  • Optimasi Media Sosial Tingkatkan Visibilitas UMKM
    Juli 25, 2025
  • GSW 2025 Ajak Mahasiswa Asing Belajar Dunia Industri dan Seni di Yogyakarta
    Juli 25, 2025
  • Green Jobs dan Kurikulum Hijau, Kunci Masa Depan Pariwisata Indonesia
    Juli 24, 2025
  • Tingkat Pengangguran Menurun, Dosen FEB UGM Sebut Pekerjaan Layak Masih Jadi PR
    Juli 24, 2025
Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada
Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Jln. Sosio Humaniora No.1, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia 55281

Peta & Arah
Informasi Kontak Selengkapnya

Departemen

  • Akuntansi
  • Ilmu Ekonomi
  • Manajemen

Direktori Fakultas

  • Informasi Publik
  • Manajemen Ruang
  • Manajemen Aset
  • Manajemen Makam

Alumni

  • Komunitas Alumni
  • Layanan Alumni
  • Pelacakan Studi
  • Pekerjaan & Magang
  • Beasiswa

Social Media

© 2025 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM

Kebijakan PrivasiPeta Situs

💬 Butuh bantuan?
1
FEB UGM Official WhatsApp
Halo 👋
Bisakah kami membantu Anda?
Buka percakapan