Sebagai bentuk penjaminan mutu dan pertanggungjawaban publik sebagaimana dinyatakan Kepmendiknas RI No 004/U/2000, maka setiap perguruan tinggi baik PTN maupun PTS mengajukan akreditasi untuk setiap program studinya ke Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi.

FEB UGM menyelenggarakan acara Family Day kemarin pada hari Minggu 9 Agustus, acara tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Dies Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang ke-54..

Tahun ini UGM kembali menggelar kegiatan Research Week dan History Week 2009 yang mengangkat tema “60 Tahun UGM Mensinergikan Potensi Pemberdayaan Masyarakat”. Acara yang berlangsung di Grha Sabha Pramana ini dibuka langsung oleh Rektor UGM, […].

Berdasarkan seleksi dan survey tahun 2008, Eduniversal memberikan anugerah kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, bersama dengan FE UI dan SIB ITB, sebagai “EXCELLENT Business Schools nationally strong and/or with continental links”.

Presentasi beasiswa PERTAMINA diselenggarakan pada hari Rabu, 01 Juli 2009 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, kemudian dilanjutkan dengan acara wawancara beasiswa PERTAMINA. Wawancara dilakukan oleh Bapak Harsoyo dari YKPP PERTAMINA dan Bapak […].

The environmental degradation in our society is one of the major issues that must be immediately taken care of. Environmental problems will not only harm the earth as the only home for the human race […].

Management of Social Transformation (MOST) United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Indonesia yang berkedudukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) akan menganugrahkan MOST-UNESCO-LIPI AWARD.

Pada hari Kamis, 28 Mei pukul 13.00 – 15.00 WIB diadakan acara pemberian Dean’s Award dari FEB UGM yang diwakili oleh Bapak B.M. Purwanto, MBA., Ph.D.

Pengamat ekonomi kerakyatan UGM, Drs. Revrisond Baswir, M.B.A., menekankan agar pemerintah yang akan datang harus menerapkan ekonomi kerakyatan secara benar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pemerintah, sejak rezim Orde Baru, praktis mendominasi kebijakan fiskal. Namun, setelah 2004, fiskal seperti memasuki era baru. Selain harus dirundingkan dengan DPR, ruang lingkup fiskal pun lebih komprehensif.