Korupsi masih menjadi persoalan yang dihadapi sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu sektor yang rentan korupsi. Padahal, sektor ini memakan sekitar 30% dari APBN setiap tahunnya. Sementara di sisi lain peraturan yang mengatur PBJ justru sering kali mengakomodir terjadinya praktik korupsi sehingga terjadilah fenomena state capture corruption.
Kondisi tersebut mendorong dua mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) yaitu Martin Andini (Akuntansi 2023) dan Ratri Dwiyanti (Akuntansi 2023) melakukan penelitian berjudul Social Audit: Solusi State Capture Corruption dan Bentuk Peningkatan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Sistem e-katalog. Keduanya tergabung dalam tim SOCA bersama dengan Muhammad Aditya Nugroho Sofyan (Politik dan Pemerintahan 2023), Alfian Husni Mubarok (Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat-SV 2023), dan Wahyu Fajar Nur Rohim (Hukum 2023) melakukan penelitian di bawah bimbingan Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., M.A., melalui Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH).
Ratri Dwiyanti menjelaskan social audit dapat dijadikan solusi dari masifnya praktik korupsi di sektor PBJ. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan PBJ bisa menekan para pelaku untuk tidak melakukan korupsi karena akan ada banyak pihak yang mengawasi prosesnya.
“Sebenarnya untuk social audit ini terinspirasi saat saya dan Martin mengambil kelas Akuntansi Pemerintahan. Di salah satu pertemuannya membahas fenomena state capture corruption dan kami pun bertanya-tanya apakah ini dapat diatasi dengan partisipasi masyarakat? Mengingat masyarakat Indonesia yang cukup banyak,” ungkap Ratri, Selasa (21/10/2025) di FEB UGM.
Mereka pun meneliti dengan melakukan wawancara ke berbagai narasumber yang telah dibagi kedalam 4 peran, yakni penyedia e-katalog (LKPP), pengguna e-katalog (KemenPU, Pemprov DKI Jakarta, dan Vendor Cakraw), Pengawas e-katalog (KPK, BPK, dan BPKP), serta pelaku social audit (ICW, TII, dan peneliti yang bergerak di isu korupsi). Hasilnya menunjukkan bahwa salah satu masalah utama dari e-katalog adalah transparansi sehingga praktik korupsi dapat muncul dalam sistem tersebut.
Ratri menyampaikan social audit dapat menjadi solusi untuk menekan praktik korupsi di sektor PJB karena mendorong keterbukaan informasi dalam proses pelaksanaannya. Para narasumber juga mendukung terkait pelaksanaan social audit guna menekan praktik korupsi. Karena dengan adanya peran masyarakat, praktik korupsi akan dapat diminimalisir dan tingkat kepercayaan masyarakat juga akan meningkat. Namun begitu, ke depan perlu diperhatikan tentang keakuratan laporan aduan dan sejauh mana data transaksi PBJ dibuka karena ada data pribadi di dalamnya.
Penelitian ini memiliki output artikel ilmiah yang juga akan digunakan sebagai landasan untuk membuat policy brief. Harapan policy brief ini dapat menjadi saran bagi pemangku kebijakan, khususnya yang memiliki kewenangan terkait pengawasan dan penyediaan e-katalog untuk mengevaluasi kebijakan yang ada sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi semangat optimisme masyarakat Indonesia dalam pemberantasan korupsi.
Sumber: Tim Soca PKM-RSH
Editor: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
