Belum lama viral unggahan di media sosial sebuah infografis yang menampilkan Indonesia sebagai negara termiskin kedua di dunia. Infografis tersebut mencantumkan persentase kemiskinan Indonesia 60,3 persen di bawah Zimbabwe sebesar 84,2 persen dengan klaim data bersumber dari World Bank.
Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), sekaligus Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan/EQUITAS (Equitable Transformation for Alleviating Poverty and Inequality), Wisnu Setiadi Nugroho, Ph.D., menyampaikan bahwa World Bank tidak pernah mengeluarkan dokumen baik melalui Global Poverty Line, Poverty and Inequality Platform (PIP), maupun Macro Poverty Outlook yang menyebutkan Indonesia sebagai negara termiskin kedua di dunia.
“Narasi tersebut tidak berasal dari World Bank melainkan dari kesalahan dalam memahami dan mengonversi konsep daya beli atau purchasing power parity (PPP),” jelasnya Kamis (4/2/2026) di FEB UGM.
Wisnu menjelaskan bahwa World Bank mengukur kemiskinan internasional menggunakan garis kemiskinan berbasis PPP, misalnya USD 2,15 PPP per kapita per hari. Angka ini tidak boleh dikonversi menggunakan kurs pasar (current exchange rate).
Namun, banyak infografis di media sosial melakukan kesalahan seperti nilai USD PPP dikalikan dengan kurs pasar rupiah (±Rp16.000/USD). Padahal, konversi yang benar harus menggunakan PPP conversion factor Indonesia, yang besarnya sekitar Rp4.700–Rp5.300 per USD PPP. “Akibatnya, garis kemiskinan dibesarkan hampir tiga kali lipat. Jumlah penduduk miskin menjadi sangat terdistorsi hingga muncul klaim ekstrem seperti lebih dari 60 persen penduduk Indonesia miskin,” paparnya.
Lalu apakah apakah Indonesia sudah cukup sejahtera? Wisnu menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem versi World Bank relatif rendah di Indonesia. Namun, Indonesia memiliki kelompok masyarakat rentan yang sangat besar dimana secara ekonomi hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Berdasarkan berbagai data BPS (Susenas), jika garis kemiskinan nasional saat ini dinaikkan menjadi sekitar 1,5 kali, maka proporsi penduduk yang tergolong miskin dan rentan dapat melampaui 50 persen populasi. Artinya, lebih dari separuh penduduk Indonesia tidak miskin secara statistik, tetapi sangat mudah jatuh miskin. Kenaikan harga pangan dan energi, guncangan kesehatan, kehilangan pekerjaan atau penurunan jam kerja akan membuat kelompok ini jatuh ke kemiskinan dalam waktu cepat. Dalam dikursus ekonomika kesejahteraan, kelompok ini sering disebut sebagai near-poor atau economically vulnerable, dan jumlahnya jauh lebih besar dibanding angka kemiskinan resmi.
Wisnu menjelaskan ada banyak pendekatan dalam menentukan apakah negara tersebut kaya atau miskin. Saat ini, garis kemiskinan nasional Indonesia masih berbasis pada pendekatan basic needs minimum, terutama pada kebutuhan kalori minimum dan kebutuhan non-pangan dasar seperti perumahan, sandang, pendidikan dasar. Kendati demikian, banyak peneliti berpendapat bahwa garis ini belum sepenuhnya mencerminkan standar hidup layak saat ini sebab belum memasukkan secara memadai kebutuhan yang ada. Misalnya, ongkos transportasi yang layak, biaya akses internet dan komunikasi, biaya perumahan yang aman dan tidak padat, dan juga perlindungan terhadap risiko seperti tabungan dan jaminan sosial.
“Karena itu, revisi atau pelengkap garis kemiskinan, misalnya melalui pendekatan living wage, vulnerability line, atau multidimensional poverty, merupakan diskusi yang sangat relevan, dan tidak boleh disamakan dengan klaim keliru bahwa Indonesia adalah negara termiskin dunia,” tuturnya.
Saat disinggung tentang ranking Indonesia di dunia, Wisnu menjelaskan World Bank tidak menyusun peringkat negara termiskin secara resmi. Namun secara faktual Indonesia diklasifikasikan sebagai upper-middle income country. Tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia jauh lebih rendah dibanding negara-negara berpendapatan rendah di Afrika Sub-Sahara.
“Indonesia jelas bukan termasuk negara termiskin di dunia, apalagi peringkat kedua. Namun isu kerentanan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Terlebih, saat ini Indonesia mengalami krisis kelas menengah sehingga lebih sedikit orang yang naik ke kelas di atasnya dan lebih banyak yang turun ke kelas bawahnya,” terangnya.
Reportase: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
