Pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk program mudik gratis lebaran. Program ini ditujukan untuk memfasilitasi para pemudik terutama dari kawasan Jabodetabek menuju berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Namun, apakah kebijakan ini efisien secara fiskal dan tepat sasaran?
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Hengki Purwoto, S.E., M.A., menyebutkan secara kapasitas, program mudik gratis memang sangat kecil dibandingkan total pergerakan pemudik nasional. Perkiraan total perjalanan mudik secara nasional mencapai sekitar 144 juta pergerakan. Fokus terbesar ada di Pulau Jawa, yakni sekitar 70–80 juta pergerakan.
“Sementara kapasitas mudik gratis dari Jabodetabek ke Jawa dan Sumatera hanya sekitar 15 ribu orang atau sekitar 0,01 persen. Jadi secara proporsi memang sangat kecil,” jelasnya.
Mengurangi Risiko Kecelakaan
Hengki menjelaskan secara proporsi sekitar 50 persen arus mudik dari Jabodetabek ke wilayah timur Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali dan Nusa Tenggara. Sementara sebagian kecil lainya arus mudik dari Jabodetabek ke wilayah Sumatra dan beberapa terjadi regional di Kalimantan dan Sulawesi. Program mudik gratis umumnya difasilitasi untuk rute Jabodetabek menuju Jawa dan sebagian Sumatra menggunakan moda bus serta truk pengangkut sepeda motor roda dua.
“Peran program mudik gratis ini memang tidak terlalu besar namun isu mudik gratis menjadi penting karena tingginya risiko kecelakaan di jalur Jabodetabek ke Jawa,” tutur pria yang aktif melakukan penelitian di bidang kebijakan infrastruktur khususnya transportasi ini.
Program mudik gratis menyasar kelompok masyarakat berdaya beli rendah, seperti buruh pabrik atau pelaku UMKM yang biasanya mudik menggunakan sepeda motor untuk mudik jarak jauh. Hengki menyebutkan melalui program ini kelompok tersebut dapat mudik menggunakan bus untuk menekan risiko kecelakaan.
Manfaat Sosial vs Biaya Sosial
Lantas apakah program ini efisien? Hengki menjelaskan efisiensi dihitung melalui perbandingan antara manfaat sosial dan biaya sosial. Manfaat program mudik gratis mengatasi eksternalitas negatif seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, hingga tekanan berlebih pada infrastruktur jalan, jembatan, dan terminal.
Penghitungan apakah program ini efisien atau tidak dapat dilakukan dengan membandingkan antara biaya penyelenggara mudik gratis dengan biaya kesehatan dan kerusakan infrastruktur.
Jika ada pengurangan angka kecelakaan maupun fatalitas serta pengurangan kerusakan infrastruktur maka bisa dikonversi secara ekonomi. Menurut Hengki nilai manfaat sosial bisa lebih besar daripada biaya penyelenggaraan mudik gratis yang sekitar Rp 2 miliar. Artinya, meskipun secara kuantitatif kecil, program ini berpotensi efisien apabila manfaat sosialnya melampaui biaya fiskal yang dikeluarkan.
Intervensi Tarif
Lonjakan permintaan transportasi saat lebaran kerap memicu kenaikan tarif. Menurut Hengki dalam kondisi overload demand, jika sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar maka tarif layanan cenderung mengalami kenaikan tinggi karena suplai terbatas.
“Kalau tidak ada pengaturan, situasinya bisa mendekati kegagalan pasar. Permintaan tinggi, suplai terbatas, dan tarif melonjak sehingga tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat,” jelas Hengki.
Ia menilai, program mudik gratis merupakan salah satu bentuk intervensi yang relatif lebih tepat dibandingkan pembatasan tarif secara ketat yang bisa merugikan operator transportasi. Dengan kata lain, pemerintah tetap menjaga keberlanjutan usaha transportasi sekaligus melindungi kelompok rentan.
Rekomendasi Kebijakan
Hengki menekankan bahwa pengelolaan mudik harus menjadi bagian dari manajemen transportasi regional yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek, disamping melakukan intervensi pembatasan tarif, pemerintah dapat melakukan pengaturan periode libur agar tidak terlalu pendek untuk mengurangi penumpukan arus mudik lebaran.
Berikutnya, dalam jangka menengah pemerintah perlu melakukan penguatan fasilitas antar moda transportasi. Lalu, pengembangan integrated ticketing antar moda transportasi.
Sementara dalam jangka panjang, pemerintah perlu melakukan perbaikan yang lebih masif. Mulai dari meningkatkan kapasitas armada transportasi, menciptakan iklim industri transportasi yang menarik bagi pelaku usaha, memperkuat infrastruktur hingga mengembangkan bisnis penunjang seperti perusahaan ticketing dan asuransi.
“Transportasi umum harus menjadi andalan. Perencanaan layanan harus mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas secara simultan agar setiap tahun kita tidak menghadapi beban fiskal berulang dengan pola yang sama,” pungkasnya.
Reportase: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
