Melanjutkan seri seminar dengan nama yang sama sejak tahun 2018, sekaligus menjadi bagian dari Dies Natalis ke 64 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, FEB UGM menyelenggarakan Seminar Nasional Akuntabilitas Publik (SNAP) 2019 dengan topik “Monev Kinerja Program Pembangunan Nasional Berorientasi Hasil”. Seminar diselenggarakan pada Sabtu (7/9) lalu, dan diikuti oleh lebih dari dua ratus peserta yang berasal dari mahasiswa dan praktisi dari berbagai daerah.
Dekan FEB UGM memberi sambutan di awal acara sembari menyampaikan bahwa kegiatan SNAP merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan Pusat Kajian Public Sector Governance (PSG) sebagai bagian Laboratorium Akuntansi FEB UGM, dan sekaligus rangkaian kegiatan ulang tahun FEB ke 64. FEB merupakan sekolah ekonomi dan bisnis pertama di Indonesia dengan akreditasi internasional AASCB. FEB UGM dituntut memberikan impact kepada PEMDA, industri, masyarakat, dan sesama sekolah bisnis. Kegiatan seminar ini merupakan bagian dari diseminasi wahana diskusi tentang akuntabilitas publik. Hingga saat ini perlu akuntabilitas publik masih perlu ditingkatkan. Dekan FEB menyampaikan terima kasih atas kesediaan narasumber untuk memberikan pengetahuan dan untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada.
Keynote speaker dalam acara ini adalah Bapak Andin Hadiyanto, Ph.D. selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Beliau menjelaskan bahwa Monev merupakan siklus penting dalam proses pembangunan nasional. Monev untuk memastikan output dan outcome hasil pembangunan sesuai yang direncanakan. Selain itu, kinerja instansi diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal dan mencapai efisiensi anggaran dan bebas korupsi. Praktik ini menyesuaikan tren peningkatan penganggaran setiap tahunnya sehingga kualitas penggunaan anggatan dan produktivitas atau kinerja perlu perbaikan.
Seminar dibagi menjadi dua sesi dengan masing-masing 4 narasumber. Sesi pertama yang dimoderatori oleh Bapak Rusdi Akbar, Ph.D. mendatangkan Bapak Drs. Helmizar, M.E. selaku Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI sebagai narasumber pertama. Paparan beliau berfokus pada akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa agar selalu memerhatikan potensi ekonomi desa dan inisiasi DPR mengenai outcome harus menjadi perhatian bersama agar capaian dan hasil kinerja dapat dibandingkan. Narasumber kedua pada sesi pertama, Ibu Ida Sundari, MM. selaku Inspektorat Utama BPK RI, berfokus pada sinergitas antara BPK, Kementerian Keuangan, dan DPR dalam perhatian pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Paparan beliau menunjukkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah membaik, yakni pada tahun 2017 terjadi peningkatan 91 persen untuk Kementerian/Lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara itu, perihal akuntabilitas dan manajemen kinerja, beliau mencontohkan ada pemerintah daerah kurang berkinerja baik perihal melaksanakan kegiatan tanpa persetujuan DPRD. Narasumber ketiga pada sesi pertama, Bapak Dr. Nurdin, Ak., MBA., CFrA. selaku Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, menjelaskan dua hal utama, yakni perspektif nilai publik pemerintah dan paradigma pengawasan BPKP. Perihal perspektif nilai publik, beliau menguraikan konsep nilai publik dari perspektif ekonomi dan perspektif manajemen publik. Mengutip buku milik Mark Moore berjudul Creating Public Value, beliau menjelaskan nilai publik sebagai konsep terbaru setelah paradigma New Public Management. Nilai publik tidak terjadi apabila terjadi kegagalan pasar, dan nilai publik bukan intervensi semata, melainkan adanya proses creating kebutuhan publik. Di samping itu, paradigma pengawasan BPKP dalam tiga bentuk, yaitu policy evaluation, performance audit, dan continuous monitoring. Narasumber keempat pada sesi pertama, Bapak Agus Manshur, M.A. selaku Perencana Madya Direktorat Sistem Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan BAPPENAS, memfokuskan pemaparan pada aspek relevansi alokasi dan hasil pencapaian pembangunan. Selain itu, konsepsi value for money dalam pemerintahan berperan penting dalam praktik monev kinerja pembangunan nasional.
Sesi kedua dimoderatori oleh Bapak Suyanto, Ph.D. mendatangkan Bapak Drs. Agung Widiadi, M.Sc. selaku Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai narasumber pertama sesi kedua. Beliau menguraikan prinsip utama fungsi pengendalian dan monev dalam APBN, yakni pencapaian prestasi kerja serta prakiraan belanja perioda berikutnya. Di samping itu, beliau menekanan bahwa outcome tidak dapat diukur secara langsung, sehingga indikator ketersediaan, kejelasan, relevansi, dan keterukuran diperlukan agar aspek manfaat sasaran strategis dapat terjelaskan secara memadai. Narasumer kedua pada sesi kedua, Bapak Shokhif Khoirul Anam, S. ST. sebagai perwakilan Kementerian PAN-RB, memaparkan bahwa KemenPAN-RB sedang mendorong instansi untuk menggunakan aplikasi dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja. Menurutnya, melalui aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dapat mendorong cita-cita pemerintah berkinerja. Di samping itu, beliau menyatakan bahwa sumber daya manusia pemerintah, yakni aparatur sipil negara, harus memiliki paradigma bahwa setiap pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus ada hasil. Apabila hal ini tercipta, pemerintah mampu mewujudkan tujuan nasional secara optimal. Narasumber ketiga pada sesi kedua, Bapak Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si. sebagai perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi DIY memfokuskan pada praktik manajemen kinerja di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau memaparkan pengalaman Pemprov DIY mengenai cascading kinerja. Analisis program dan kegiatan diperlukan agar sasaran dan tujuan pemerintah provinsi dapat tercapai. Di samping itu, Pemprov DIY juga berinisiasi menyusun meta program agar hierarki kebutuhan masyarakat dan publik dapat tercapai secara optimal. Narasumber keempat pada sesi kedua, R. Budiono Subambang, ST., MPM. selaku Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Beliau menekankan perlunya perhatian terhadap kebijakan nasional sebagai bagian perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah. Setiap organisasi perangkat daerah dituntut memiliki perencanaan dan indikator kinerja memadai sehingga praktik monev dapat dikendalikan secara terukur. Di akhir kata, beliau menjabarkan bahwa manfaat monev adalah konsistensi, pencegahan, perbaikan, pelayanan masyarakat, dan koordinasi akan terwujud secara optimal.
Seminar ini sekaligus menjadi wahana diskusi tentang akuntabilitas publik yang mempertemukan para akademisi dan praktisi. Hasil dari diskusi yang melibatkan berbagai elemen ini diharapkan mampu memberi kontribusi besar terhadap kemajuan akuntabilitas publik di Indonesia.
Sumber: PSG FEB
