Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM meluncurkan indeks baru bernama Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI). GM-DTGI merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat transformasi digital pada pemerintahan daerah tingkat dua. Prof. Syaiful Ali, MIS., Ph.D., Ak., CA., selaku ketua tim peneliti GM-DTGI, memaparkan indeks ini saat peluncurannya di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo, MM FEB UGM, pada Jumat (11/10/2024).
Syaiful menjelaskan bahwa percepatan transformasi digital yang terjadi selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menjadi latar belakang utama peluncuran indeks ini. Hal tersebut mengakibatkan fenomena disrupsi dalam kehidupan sehari-hari kita akibat proses digitalisasi yang berlangsung begitu cepat. “Dulu kita berpikir kalau adopsi teknologi akan berjalan lambat, ternyata malah sangat cepat. Sekarang tantangannya bukan menghentikan, tetapi mengoptimalkan teknologi digital,” ujar Syaiful.
Data peringkat digital negara-negara di dunia tahun 2023 mencatat Indonesia berada di peringkat 59. Posisi ini cukup jauh tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah berupaya mendorong transformasi digital di tingkat pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan pemerintahan daerah bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga jika pada tingkat daerah indeksnya baik, maka pada tingkat negara akan turut baik. “Tujuan indeks ini bukan pada pemeringkatannya, tetapi lebih pada bagaimana pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan digital yang lebih baik kepada masyarakat,” papar Syaiful.
Ia mengungkapkan bahwa penelitian GM-DTGI dimulai pada tahun 2021 dengan melibatkan 23 ahli, sembilan di antaranya berasal dari Indonesia dan 14 dari luar negeri. Adapun pengukuran GM-DTGI terdiri dari 7 pilar yang mencakup 50 indikator penilaian. Ketujuh pilar tersebut di antaranya tata kelola dan kepemimpinan, keamanan siber dan privasi, desain platform berpusat pada pengguna, peraturan dan kebijakan, reformasi administrasi publik dan perubahan manajemen, tata kelola data, serta ekosistem digital.
Sebagai indeks pertama di dunia yang menilai transformasi digital di tingkat pemerintahan daerah, Syaiful mengatakan bahwa mereka tidak membuat indeks tersebut dari awal. Indeks tersebut disusun berdasarkan indeks yang telah dibuat oleh World Bank, OECD, IMD, dan MR, yang berfokus hanya pada tingkat negara. Oleh karena itu, ia berharap GM-DTGI ini dapat menjadi katalis bagi peningkatan transformasi digital di daerah serta menjadi alat diagnostik bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan aspek yang perlu ditingkatkan. “Kita punya gambaran yang lengkap sehingga Pemda dapat mengetahui kelebihan, kekurangan, dan hal-hal yang perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Berdasarkan hasil pengukuran GM-DTGI 2024, diketahui bahwa strategi yang paling banyak diterapkan berada pada aspek peraturan dan kebijakan, sementara aspek keamanan dan privasi menempati posisi terendah. Selain itu, pembangunan infrastruktur TIK juga kebanyakan bersifat top-down.
Dalam peluncuran GM-DTGI, turut diundang pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Dalam sesi panel, sejumlah pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan pemaparan mengenai contoh-contoh implementasi transformasi digital yang berhasil dari lima kota/kabupaten terbaik berdasarkan GM-DTGI 2024. Pertama, Kota Semarang telah melakukan transformasi digital sejak 2013. Transformasi digital dimulai dengan pemasangan infrastruktur internet di seluruh wilayah kota. Kemudian, Kota Semarang juga telah memasang total 10.000 CCTV di masing-masing RT/RW dan menggunakan artificial intelligence (AI) pada kamera untuk mendeteksi kontainer sampah yang sudah penuh.
Kedua, Kota Yogyakarta melakukan implementasi transformasi digital melalui pengembangan aplikasi Jogja Smart Service. Aplikasi ini merupakan superapp untuk semua layanan pemerintahan.
Ketiga, Kota Banjarmasin juga mengembangkan superapp pelayanan publik terintegrasi bernama Banjarmasin Pintar. Selain itu, mereka juga melakukan studi kunjungan ke Kota Yogyakarta untuk mempelajari implementasi transformasi digital dalam pelayanan publik.
Keempat, Kabupaten Banyuwangi melakukan transformasi digital yang difokuskan pada pemberian bantuan untuk mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut dilakukan melalui aplikasi Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK) yang menggunakan data pribadi dan indikator kemiskinan untuk memudahkan pemerintah dalam mengidentifikasi serta menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Selain itu, Banyuwangi juga sudah memiliki super-app terintegrasi bernama Banyuwangi Smart Kampung, serta melaksanakan pelatihan pegawai IT ke Jakarta dan Korea Selatan setiap tahun.
Kelima, Kabupaten Sragen mengembangkan sejumlah inovasi dalam upaya implementasi transformasi digital. Inovasi yang dikembangkan antara lain program Satu KK dan Satu Talenta Digital yang bertujuan mendukung percepatan literasi digital di masyarakat serta memudahkan pelayanan pemerintahan secara daring.
Keberhasilan transformasi digital yang diimplementasikan di lima kota/kabupaten di Indonesia ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia sudah selangkah lebih dekat untuk mencapai visi Indonesia Digital 2045. Diharapkan peluncuran GM-DTGI dapat membantu pemerintahan daerah dalam mengidentifikasi dan memahami peran penting transformasi digital di tingkat kota/kabupaten. Dengan begitu, tak hanya dapat meningkatkan indeks transformasi digital Indonesia secara global, tetapi juga dapat membantu mengurangi ketimpangan teknologi dan ekonomi di Indonesia.
Reportase: Najwah Ariella Puteri
Editor: Kurnia Ekaptiningrum
Simak video seminar selengkapnya di https://www.youtube.com/live/Ds7nElw-EMk
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
