Transformasi digital menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Transformasi digital tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur internet saja, tetapi juga meliputi digitalisasi pemerintahan atau biasa yang dikenal dengan E-Government. Sayangnya, hingga saat ini, belum semua pemerintah daerah di Indonesia melaksanakan transformasi digital secara menyeluruh. Kondisi ini tercermin dari skor Kesiapan Digital Indonesia (NRI) yang masih rendah yaitu berada di peringkat 59 di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Dalam upaya mendorong transformasi digital pemerintahan di Indonesia, peneliti Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) melakukan penelitian yang yang menghasilkan sebuah indeks baru bernama Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI). Indeks ini dirancang untuk membantu mendorong transformasi digital di seluruh pemerintah daerah di wilayah Indonesia dengan lebih efektif. Hasil penelitian ini dipresentasikan pada acara FEB UGM Research Day di Lantai 8 Gedung Pusat Pembelajaran FEB UGM pada Jumat (13/12/2024).
Ketua tim pengembang GM-DTGI, Prof. Syaiful Ali, MIS. Ph.D., Ak., CA., yang juga dosen Departemen Akuntansi menjelaskan GM-DTGI adalah sebuah indeks yang dirancang untuk mengukur tingkat kesiapan dan implementasi transformasi digital di pemerintahan tingkat dua, seperti kabupaten dan kota. Indeks ini dikembangkan sejak 2021 dan diluncurkan pada 11 Oktober 2024 lalu. Berbeda dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), GM-DTGI memiliki cakupan yang lebih komprehensif. Apabila Indeks SPBE hanya berfokus pada aspek E-Government, GM-DTGI mencakup aspek yang lebih luas yaitu teknologi, manusia, proses, serta transformasi secara keseluruhan.
Syaiful Ali berharap dengan pengukuran yang komprehensif ini, keberadaan Indeks GM-DTGI dapat memberikan gambaran kekurangan serta contoh transformasi digital yang baik dari pemerintahan daerah lainnya. Dengan begitu, kedepan dapat memacu pemerintah daerah lain untuk memperbaiki kesiapan dan implementasi digitalnya.
“Pemerintahan kabupaten/kota merupakan pemerintahan yang paling dekat bersinggungan dengan masyarakat sehingga jika kita bisa meningkatkan transformasi digital di tingkat mikro ini, maka secara makro juga akan turut meningkat,” jelas Syaiful.
Dalam proses pengukurannya, Syaiful Ali menjelaskan indeks GM-DTGI menggunakan data yang diambil dari pemerintah daerah langsung. Selain itu menggunakan data dokumen peraturan yang diambil dari internet dan sumber berita kredibel, serta sumber-sumber yang relevan. Pada tahun pertama, berhasil dilakukan pengumpulan data pada 428 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 428 (83%) kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota di Indnesia.
Syaiful Ali menjelaskan kedepan akan menambahkan pengukuran terkait kecerdasan digital (Artificial Intelligence/AI) dalam indeks GM-DTGI. Dengan begitu, indeks GM-DTGI akan semakin komprehensif dalam mengukur kesiapan dan implementasi transformasi digital di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kesiapan digital di tingkat nasional sekaligus mempercepat realisasi transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045.
Reportase: Najwah Ariella Puteri
Editor: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
