Jumat (11/8), Direktorat Jendral Pajak, Kementrian Keuangan Republik Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menyelenggarakan kuliah umum dengan topik “Pajak Bertutur: Membangun Generasi Emas Indonesia Sadar Pajak”. Acara yang dihadiri lebih dari ratusan peserta S1, S2,dan S3 ini berlangsung pukul 14:00-16:30. Acara dibuka dengan sambutan Dekan FEB UGM, Eko Suwardi, M. Sc., Ph.D yang kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta, Yuli Kritiyono.
Bertempat di Auditorium Djarum Foundation Pertamina Tower Lantai 6, kuliah umum bersama Ibu Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati ini dilakukan secara jarak jauh melalui teleconference dari Kantor Pusat DJP, Jakarta. Kuliah umum ini juga disiarkan di 11 kota yang berbeda di Indonesia. Sri Mulyani membuka kuliah umum dengan pemaparan mengenai bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar. Akan tetapi, yang menjadi tantangan Indonesia saat ini adalah bagaimana mengelola sumber daya manusia Indonesia yang besar tersebut menjadi berkualitas. “Manusia itu bisa menjadi aset bangsa, namun jika manusia itu tidak dididik, tidak mampu berproduksi, berpikir kreatif, dan cerdas, maka dia bisa menjadi liabilitas,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani lantas mengungkapkan kondisi kualitas sumber daya manusia di Indonesia dibandingkan dengan 190 negara lainnya di dunia. Berdasarkan Human Development Index 2015, Indonesia hanya mendapat skor 70,18. “Tidak jelek sih, tapi jika dibandingkan dengan negara lain, kita patut merasa bahwa kita belum cukup baik,” jelas Sri Mulyani. Kondisi ini dapat diukur dengan angka harapan hidup Indonesia yang tergolong rendah. Selain itu, keadaan ini juga dapat diukur dari rata-rata lama sekolah orang Indonesia. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa rata-rata sekolah orang Indonesia hanya 7,95 tahun (hanya sampai setara SD). Dengan demikian, agar sumber daya manusia Indonesia tidak menjadi liabilitas maka perlu adanya investasi pada sumber daya manusia. Investasi ini dapat berupa investasi pada dunia pendidikan serta pada kesehatan. “Jika kita lihat kondisi Indonesia saat ini, maka kita perlu melakukan investasi di bidang pendidikan yang cukup besar,” ungkap Sri Mulyani. Sejalan dengan hal tersebut, maka saat ini 20% APBN digunakan untuk anggaran pendidikan.
Kemudian, Sri Mulyani menjelaskan bahwa bidang lain yang perlu dibangun oleh Indonesia yaitu terkait infrastruktur. “Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, jumlah infrastruktur kita masih jauh tertinggal,” ungkap Sri Mulyani. Hal ini dibuktikan dengan indeks infrastruktur Indonesia yang berada dibawah rata-rata infrastruktur di dunia. Akibatnya, masyarakat Indonesia tidak mampu memiliki fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh negara-negara lain. Harapannya, dengan adanya investasi sumber daya manusia dan investasi infrastruktur ini, maka 28 tahun lagi atau tepatnya 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia optimis dapat menjadi lima negara terbesar di dunia.
Instrumen paling penting untuk melakukan investasi-investasi tersebut adalah APBN. APBN dalam undang-undang negara memiliki tiga fungsi yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Saat ini, APBN 2017 akan membelanjakan sebesar 2.133,3 triliun rupiah. Belanja pada APBN ini digunakan untuk investasi sumber daya manusia, investasi dibidang infrastruktur serta belanja untuk melindungi masyarakat miskin. Sementara itu, penerimaan pada APBN 2017 ini diperkirakan sebesar 1.736,1 triliun rupiah.
Penerimaan APBN ini berasal dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan bukan pajak seperti penerimaan yang berasal dari tambang, emas, batu bara dan minyak bumi. Akan tetapi, penerimaan bukan pajak ini belum mencukupi untuk menutup belanja APBN. Dengan demikian, diperlukan penerimaan melalui pajak yang berasal dari masyarakat. “Instrumen ini milik anda semua, bukan miliknya menteri keuangan. APBN ini milik anda semua, yang menyetor penerimaan adalah masyarakat dan yang menerima nikmatnya belanja juga masyarakat,” ungkap Sri Mulyani. Maka, pada kuliah umum ini Sri Mulyani mengajak agar masyarakat mau mempelajari APBN, memahami APBN dan turut berpartisipasi pada APBN. Partisipasi masyarakat ini dapat diwujudkan dengan membayar pajak kepada negara.
Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat mengawasi APBN. Pemerintah sendiri harus tetap dapat mengelola APBN dengan baik. Pengelolaan ini diwujudkan dari penerimaan negara yang harus terus diusahakan untuk optimal dan belanja yang dirancang dengan baik. Saat ini, penerimaan Indonesia melalui pajak yang diukur dari Tax to GDP Ratio Indonesia hanya 11,5 %. Apabila dibandingkan dengan negara tetangga, misalnya Thailand dan Malaysia, penerimaan pajak dapat mencapai hingga 15%. Untuk itu, diperlukan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. “Kesadaran untuk membayar pajak itu bukan karena apa-apa. Tapi semata-mata karena kita ingin menjadi berdaulat, adil, dan makmur serta karena kita bangga menjadi warga Indonesia” kata Sri Mulyani.
Terakhir, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pentingnya membayar pajak adalah sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta sebagai mobilisasi sumber daya yang berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan adanya gotong-royong dalam membangun Republik Indonesia. “If you don’t care about your country, never expect other people care about your country. Membangun jiwa dan raga itu tidak gratis. Bayar pajak untuk membuat Indonesia Raya,” tutup Sri Mulyani.
Sumber: Nindya/FEB UGM
